SITUBONDO, Jawa Pos Radar Situbondo – Bupati Situbondo Karna Suswandi menyerahkan penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada enam Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kemenag Situbondo saat memperingati Hari Amal Bhakti Ke-77 Kemenag di Alun-Alun Situbondo, Selasa (3/1/23). Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah kepada mereka atas pengabdian yang dilakukan selama puluhan tahun.
Salah satu penerima Satyalancana Karya Satya yakni Siti Khotibah dengan masa pengabdian selama 20 tahun. Dia merupakan Perencana Ahli Madya pada Subbag TU Kemenag Kabupaten Situbondo. Kemudian, Moh. Badrul Amin, Pengawas Ahli Madya pada Kemenag Kabupaten Situbondo yang sudah mengabdi selama 20 tahun.
Kepala KUA Kecamatan Bungatan Imamul Muttaqin, Kepala MTsN 1 Situbondo Jamaluddin, dan Kepala MIN 2 Situbondo Nurul Azizah turut menerima piagam penghargaan tersebut. Mereka juga telah mengabdi sebagai pegawai Kemenag selama 20 tahun. Terakhir, penghargaan diberikan kepada Irwan Legianto, Guru Ahli Muda pada MIN 1 Situbondo dengan masa kerja sepuluh tahun.
Bung Karna menyebutkan, penghargaan Satyalancana Karya Satya diusulkan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kepada Presiden. Totalnya mencapai 10.073 ASN yang tercatat menerima tanda kehormatan tersebut.
”Alhamdulillah, permohonan dikabulkan oleh Bapak Presiden. Dengan rincian penghargaan Satyalancana Karya Satya dengan masa kerja 30 tahun kepada 936 orang. Kemudian kepada 2.860 orang yang sudah mengabdi selama 20 tahun. Terakhir, sebanyak 6.277 orang dengan masa kerja sepuluh tahun,” ujarnya saat membacakan isi pidato Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Bung Karna berharap, momen perayaan Hari Amal Bhakti itu dapat menjadi refleksi kinerja selama satu tahun sebelumnya. Yakni, untuk memperbaiki niat pengabdian dan meningkatkan pelayanan kepada umat. ”Jadikan HAB ini sebagai perjalanan panjang Kemenag dalam melayani seluruh umat beragama,” ucap pria asal Kecamatan Arjasa itu.
Bung Karna mencontohkan, di tahun politik ini misalnya dapat mengakibatkan kerukunan antarumat berkurang. Sebab mudah dipecah belah hanya karena ketidaksamaan dalam menentukan pilihan. ”Sejatinya kerukunan merupakan prasyarat pembangunan nasional. Pembangunan membutuhkan stabilitas. Kemudian stabilitas akan terwujud apabila antarmasyarakat rukun dan damai,” jelasnya.
Bung Karna menyebutkan, momentum tahun politik juga sangat mudah untuk membawa nama agama untuk meraih perhatian masyarakat. Seperti politisasi tempat ibadah sebagai ajang kampanye sudah mulai terjadi. ”Penggunaan politik identitas menjelang pemilu harus diantisipasi dan diminimalisasi agar kerukunan umat tidak ternodai,” ungkapnya.
Bung Karna meminta agar Kemenag bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi garda terdepan dalam memilah dan membangun suasana rukun dan damai. Hal itu agar perjalanan dan tahap pemilu dapat dinikmati sebagai pesta demokrasi dalam pengertian yang sesungguhnya. ”Untuk itu, semangat merawat umat terus digelorakan. Jangan sampai ada ASN yang jadi partisipan untuk provokasi. Harus menjadi simbol kerukunan dan persaudaraan,” pungkasnya. (wan/pri/c1)
