alexametrics
27.8 C
Banyuwangi
Monday, July 4, 2022

PDIP Siap Mengusulkan Pembentukan Pansus TKD

SITUBONDO – Usulan masyarakat agar DPRD Situbondo membentuk panitia khusus (pansus) pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) sepertinya akan terwujud. Sebab, di DPRD saat ini suda ada fraksi yang siap mengawali.

Ialah Fraksi PDIP Perjuangan yang bersedia mewacanakan pembentukan pansus TKD. Narwiyoto, anggota DPRD dari PDIP mengatakan, fraksinya siap menggulirkan wacana tersebut. “Karena dalam pengamatan kami, pengelolaan TKD menyisakan banyak masalah,” ujarnya.

Anggota Komisi I itu mengatakan, dengan pembentukan Pansus, DPRD bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan TKD di desa. “Kita bisa ikut langsung melakukan perubahan dalam pengelolaan TKD yang baik dan benar,” imbuhnya.

Dalam pandangannya, saat ini memang banyak permasalahan pengelolaan TKD. Sebagian besar TKD disewakan kepada pihak ketiga. Yang lebih parah lagi, kata Narwiyoto, pengelolaan TKD tidak masuk ke Pendapatan Desa” Padahal, TKD itu menjadi sumber PADes (pendapatan asli desa),” ujar politisi asal Kecamatan Kendit itu.

Narwiyoto menegaskan, melalui Undang-undang (UU) nomor 06 tahun 2014, pengelolaan TKD menjadi kekayaan publik. TKD menjadi bagian kekayaan desa yang penghasilannya harus masuk ke PADes.

Meknasime pengelolaan TKD diatur dalam peraturan bupati (perbup) nomor 64 tahun 2017. Pada perbup tersebut menyatakan, bahwa TKD dimanfaatkan dengan cara sewa, dan kerjasama pemanfaatan. “Artinya, TKD harus masuk PADes, dan dapat digunakan sebagai penghasilan tambahan,” terangnya.

Sayangnya, keetntuan ini belum dijalankan dengan baik oleh desa. Banyak desa yang tidak menyewakan dengan sisitim lelang terbuka. “Malah sudah disewakan ke pihak ketiga oleh kepala desa. Seberanya, amburadulnya pengelolaan TKD sudah lama,” katanya.

Atas dasar itulah, Narwiyoto sangat setuju jika DPRD membentuk pansus TKD. Rekomendasi pansus tersebut akan menjadi acuan pemerintah dalam perbaikan pengelolaan TKD. “Termasuk mungkin nanti rekomendasinya, TKD bisa menjadi persyaratan Pilkades serentak tahun 2019. Kalau TKDnya amburadul, incumbent tidak boleh mencalonkan,” usulnya. (bib/pri)

SITUBONDO – Usulan masyarakat agar DPRD Situbondo membentuk panitia khusus (pansus) pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) sepertinya akan terwujud. Sebab, di DPRD saat ini suda ada fraksi yang siap mengawali.

Ialah Fraksi PDIP Perjuangan yang bersedia mewacanakan pembentukan pansus TKD. Narwiyoto, anggota DPRD dari PDIP mengatakan, fraksinya siap menggulirkan wacana tersebut. “Karena dalam pengamatan kami, pengelolaan TKD menyisakan banyak masalah,” ujarnya.

Anggota Komisi I itu mengatakan, dengan pembentukan Pansus, DPRD bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan TKD di desa. “Kita bisa ikut langsung melakukan perubahan dalam pengelolaan TKD yang baik dan benar,” imbuhnya.

Dalam pandangannya, saat ini memang banyak permasalahan pengelolaan TKD. Sebagian besar TKD disewakan kepada pihak ketiga. Yang lebih parah lagi, kata Narwiyoto, pengelolaan TKD tidak masuk ke Pendapatan Desa” Padahal, TKD itu menjadi sumber PADes (pendapatan asli desa),” ujar politisi asal Kecamatan Kendit itu.

Narwiyoto menegaskan, melalui Undang-undang (UU) nomor 06 tahun 2014, pengelolaan TKD menjadi kekayaan publik. TKD menjadi bagian kekayaan desa yang penghasilannya harus masuk ke PADes.

Meknasime pengelolaan TKD diatur dalam peraturan bupati (perbup) nomor 64 tahun 2017. Pada perbup tersebut menyatakan, bahwa TKD dimanfaatkan dengan cara sewa, dan kerjasama pemanfaatan. “Artinya, TKD harus masuk PADes, dan dapat digunakan sebagai penghasilan tambahan,” terangnya.

Sayangnya, keetntuan ini belum dijalankan dengan baik oleh desa. Banyak desa yang tidak menyewakan dengan sisitim lelang terbuka. “Malah sudah disewakan ke pihak ketiga oleh kepala desa. Seberanya, amburadulnya pengelolaan TKD sudah lama,” katanya.

Atas dasar itulah, Narwiyoto sangat setuju jika DPRD membentuk pansus TKD. Rekomendasi pansus tersebut akan menjadi acuan pemerintah dalam perbaikan pengelolaan TKD. “Termasuk mungkin nanti rekomendasinya, TKD bisa menjadi persyaratan Pilkades serentak tahun 2019. Kalau TKDnya amburadul, incumbent tidak boleh mencalonkan,” usulnya. (bib/pri)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/