alexametrics
24.3 C
Banyuwangi
Thursday, August 11, 2022

Distribusi Air Bersih Dinilai Kurang Efektif Atasi Kekeringan di Asembagus

SITUBONDO – Penanganan kekurangan air bersih dengan cara distribusi ke daerah-daerah yang mengalami kekurangan air masih belum efektif dalam mengatasi kekeringan. Sebab, langkah tersebut bersifat jangka pendek.

Oleh sebab itulah, perlu ada langkah penanganan jangka panjang yang memberikan dampak jangka waktu lama. Pernyataan ini disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, Bashori Shanhaji. Kata dia, jika hanya terpaku dengan pendistribusian, butuh waktu cukup lama mengatasi kekeringan di Kota Santri. “Selama ini instan, hanya ketika ada permintaan saja,” ujarnya.

Cara yang dimaksud perlu dipikirkan bersama-sama. Semua pihak, terutama pemerintah daerah mencarikan jalan keluar penanganan yang lebih strategis. “Perlu ada solusi bersama,” terang politisi PKB itu.

Baca Juga :  Desak Libatkan Pekerja Lokal di Tiap Kegiatan Pembangunan Infrastruktur

Dia mencontohkan dengan penanaman pohon yang punya daya tahan serapan air. Dalam pandangannya, cara ini cukup efektif dalam mengatasi kekeringan. “Ini jangka panjang karena mafaatkan baru dirasakan beberapa tahun kemudian,” katanya.

Bisa juga dengan menyediakan sumber-sumber air baru di tempat yang kerap terjadi kekeringan. “Saya kira banyak yang bisa dilakukan. Tapi sekali lagi ini butuh pemikiran kita semua,” tambah Bashori.

Dalam pandangannya, mengatasi kekeringan bukan hanya tupoksi pemerintah daerah saja. Pemerintah desa yang berentuhan langsung dengan masyarakat juga dibutuhkan kontribusinya. Apalagi saat ini desa memiliki anggaran yang cukup besar.

Apakah itu artinya desa harus memiliki program memenuhi kebutuhan air bersih yang diambilkan dari Dana Desa (DD) maupun Anggaran Dana Des (ADD)?. “Saya tidak mengatakan demikian karena penggunaan DD dan ADD ada juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis),” terang Bashori.

Baca Juga :  Penyidik Proses Dugaan Pelanggaran UU ITE dengan Korban Kiai Rosi

Tapi setidaknya desa sudah mulai berpikir kearah sana. Sebab, masalah air menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Nah, DD dan ADD yang pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat seharusnya bisa menganggarkan pemenuhan air bersih. “Saya kira bisa dikoordinasi dengan Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa,” ujarnya.

Atas nama wakil rakyat, Bashori menambahkan, dirinya juga mengapresiasi keberhasilan pemerintah dalam mengurangi daerah kekeringan. Kata dia, secara kuantitaf ada progres. “Karena dari tahun ke tahun mulai berkurang,” pungkasnya. (bib)

SITUBONDO – Penanganan kekurangan air bersih dengan cara distribusi ke daerah-daerah yang mengalami kekurangan air masih belum efektif dalam mengatasi kekeringan. Sebab, langkah tersebut bersifat jangka pendek.

Oleh sebab itulah, perlu ada langkah penanganan jangka panjang yang memberikan dampak jangka waktu lama. Pernyataan ini disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, Bashori Shanhaji. Kata dia, jika hanya terpaku dengan pendistribusian, butuh waktu cukup lama mengatasi kekeringan di Kota Santri. “Selama ini instan, hanya ketika ada permintaan saja,” ujarnya.

Cara yang dimaksud perlu dipikirkan bersama-sama. Semua pihak, terutama pemerintah daerah mencarikan jalan keluar penanganan yang lebih strategis. “Perlu ada solusi bersama,” terang politisi PKB itu.

Baca Juga :  Januari - September Capai 1.259 Kasus Perceraian

Dia mencontohkan dengan penanaman pohon yang punya daya tahan serapan air. Dalam pandangannya, cara ini cukup efektif dalam mengatasi kekeringan. “Ini jangka panjang karena mafaatkan baru dirasakan beberapa tahun kemudian,” katanya.

Bisa juga dengan menyediakan sumber-sumber air baru di tempat yang kerap terjadi kekeringan. “Saya kira banyak yang bisa dilakukan. Tapi sekali lagi ini butuh pemikiran kita semua,” tambah Bashori.

Dalam pandangannya, mengatasi kekeringan bukan hanya tupoksi pemerintah daerah saja. Pemerintah desa yang berentuhan langsung dengan masyarakat juga dibutuhkan kontribusinya. Apalagi saat ini desa memiliki anggaran yang cukup besar.

Apakah itu artinya desa harus memiliki program memenuhi kebutuhan air bersih yang diambilkan dari Dana Desa (DD) maupun Anggaran Dana Des (ADD)?. “Saya tidak mengatakan demikian karena penggunaan DD dan ADD ada juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis),” terang Bashori.

Baca Juga :  Penyidik Proses Dugaan Pelanggaran UU ITE dengan Korban Kiai Rosi

Tapi setidaknya desa sudah mulai berpikir kearah sana. Sebab, masalah air menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Nah, DD dan ADD yang pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat seharusnya bisa menganggarkan pemenuhan air bersih. “Saya kira bisa dikoordinasi dengan Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa,” ujarnya.

Atas nama wakil rakyat, Bashori menambahkan, dirinya juga mengapresiasi keberhasilan pemerintah dalam mengurangi daerah kekeringan. Kata dia, secara kuantitaf ada progres. “Karena dari tahun ke tahun mulai berkurang,” pungkasnya. (bib)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/