alexametrics
25.4 C
Banyuwangi
Wednesday, June 29, 2022

Pansus Dana Cadangan Minta TAPD Pastikan Kebutuhan Riil Anggaran Pilbup 2024

RADAR SITUBONDO – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Situbondo tentang Dana Cadangan Pilkada 2024 sudah melakukan pertemuan perdana dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Situbondo. Selanjutnya, ekskutif diminta untuk segera memastikan kebutuhan riil pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati pada 2024 mendatang.

Ketua Pansus DPRD tentang Dana Cadangan Pilkada, Mahbub Junaidi menerangkan, TAPD tinggal menyesuaikan pemilahan anggaran sesuai dengan SK Gubernur Jatim. Sehingga, tidak ada anggaran dobel. Anggaran pun menjadi lebih efisien karena sudah ada pemilahan, mana yang ditanggung APBD Provinsi Jatim, dan mana yang ditanggung APBD Pemkab Situbondo.

“Di SK itu sudah ketemu. Anggaran TPS (tempat pemungutan suara) tanggung jawabnya siapa? Honor para penyelenggara pemilu itu dari APBD mana? Misalnya honor anggota PPK itu APBD provinsi, sedangkan honor petugas di TPS sampai KPPS itu ditanggung APBD kabupaten. Berarti yang PPK ya tidak usah dianggarkan di APBD kabupaten. Itu contoh kecil saja,” terang Politisi PKB tersebut.

Meski demikian, lanjut Mahbub, ada juga yang APBD provinsi maupun Kabupaten yang sama sama menanggung. Misalnya pengiriman logistik pilkada.  “Itu ditanggung bersama. Artinya APBD provinsi hanya ngedrop kebutuhan logistik ke kabupaten kota. Selanjutnya, untuk drop ke masing masing TPS, itu tanggungan APBD kabupaten/Kota,” lanjut Mahbub.

Politisi asal Mangaran itu menjelaskan, di Indonesia baru di Provinsi Jawa Timur yang sudah mampu melakukan pemilahan tanggung jawab anggaran antara APBD provinsi dan APBD Kabupaten/kota. Sementara di daerah lain masih belum sejauh itu. “Jadi di Jawa timur sudah ada acuan untuk penyusunan kebutuhan anggaran pilkada,” imbuhnya.

Menurut Mahbub, untuk kepentingan kelancaran tugasnya, Pansus DPRD Situbondo sebelumnya sudah melakukan kunjungan kerja ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jatim dan ke BPKAD Provinsi Jatim. “Kunker kita saat itu untuk mematangkan tentang regulasi pembiayaan pilkada. Karena ini kan serentak. Di hari itu, selain ada pemilihan bupati juga memilih gubernur. Nah ini ada sharing pembiayaan,” jelasnya.

Untuk kepentingan itu, pemprov kemudian mengambil langkah inovatif dengan menerbitkan SK gubernur. Isinya pemilihan tanggungjawab kebutuhan penyelengaraan pemilu, mulai tahap awal di pendataan hingga tahap akhir di penetapan calon terpilih.  (hum/pri/adv)

RADAR SITUBONDO – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Situbondo tentang Dana Cadangan Pilkada 2024 sudah melakukan pertemuan perdana dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Situbondo. Selanjutnya, ekskutif diminta untuk segera memastikan kebutuhan riil pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati pada 2024 mendatang.

Ketua Pansus DPRD tentang Dana Cadangan Pilkada, Mahbub Junaidi menerangkan, TAPD tinggal menyesuaikan pemilahan anggaran sesuai dengan SK Gubernur Jatim. Sehingga, tidak ada anggaran dobel. Anggaran pun menjadi lebih efisien karena sudah ada pemilahan, mana yang ditanggung APBD Provinsi Jatim, dan mana yang ditanggung APBD Pemkab Situbondo.

“Di SK itu sudah ketemu. Anggaran TPS (tempat pemungutan suara) tanggung jawabnya siapa? Honor para penyelenggara pemilu itu dari APBD mana? Misalnya honor anggota PPK itu APBD provinsi, sedangkan honor petugas di TPS sampai KPPS itu ditanggung APBD kabupaten. Berarti yang PPK ya tidak usah dianggarkan di APBD kabupaten. Itu contoh kecil saja,” terang Politisi PKB tersebut.

Meski demikian, lanjut Mahbub, ada juga yang APBD provinsi maupun Kabupaten yang sama sama menanggung. Misalnya pengiriman logistik pilkada.  “Itu ditanggung bersama. Artinya APBD provinsi hanya ngedrop kebutuhan logistik ke kabupaten kota. Selanjutnya, untuk drop ke masing masing TPS, itu tanggungan APBD kabupaten/Kota,” lanjut Mahbub.

Politisi asal Mangaran itu menjelaskan, di Indonesia baru di Provinsi Jawa Timur yang sudah mampu melakukan pemilahan tanggung jawab anggaran antara APBD provinsi dan APBD Kabupaten/kota. Sementara di daerah lain masih belum sejauh itu. “Jadi di Jawa timur sudah ada acuan untuk penyusunan kebutuhan anggaran pilkada,” imbuhnya.

Menurut Mahbub, untuk kepentingan kelancaran tugasnya, Pansus DPRD Situbondo sebelumnya sudah melakukan kunjungan kerja ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jatim dan ke BPKAD Provinsi Jatim. “Kunker kita saat itu untuk mematangkan tentang regulasi pembiayaan pilkada. Karena ini kan serentak. Di hari itu, selain ada pemilihan bupati juga memilih gubernur. Nah ini ada sharing pembiayaan,” jelasnya.

Untuk kepentingan itu, pemprov kemudian mengambil langkah inovatif dengan menerbitkan SK gubernur. Isinya pemilihan tanggungjawab kebutuhan penyelengaraan pemilu, mulai tahap awal di pendataan hingga tahap akhir di penetapan calon terpilih.  (hum/pri/adv)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/