alexametrics
25.6 C
Banyuwangi
Thursday, June 30, 2022

Giliran Kabag Keuangan dan Staf Persidangan

SITUBONDO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo terus mendalami dugaan penyalahgunaan Uang Persediaan (UP) DPRD. Kemarin (28/02), giliran Kabag Keuangan dan salah satu staf bagian Persidangan DPRD yang dimintai keterangan.

Ketua Tim Penyidikan Keuangan UP, Yasin Joko Pratomo tidak menjelaskan materi yang ditanyakan kepada kedua saksi tersebut. Yang pasti, mereka diperiksa hampir seharian penuh. “Ini saya masih interogasi,” katanya saat ditelepon Jawa Pos Radar Situbondo pada pukul 15.59, kemarin.

Hingga saat ini, sudah ada enam orang saksi yang dipanggil Kejari Situbondo. Sebelumnya, Sekretaris dan Bendahara DPRD, Kepala Inspektorat, serta ketua audit Inspektorat Kabupaten Situbondo yang dimintai keterangan. “Kita akan memanggil saksi yang lain untuk mengumpulkan data-data,” terang Yasin.

Dia menambahkan, pihaknya hari ini (01/03) akan memanggil satu orang saksi lagi. Yang bersangkutan adalah staf di sekretariat DPRD. “Salah satu kasubag di DPRD Situbondo,” ujar pria yang pernah menjabat Kasie Pidsus Kejari Kabupaten Sragen, Jawa Tengah itu.

Dia menambahkan, Kejari Situbondo juga akan memintai keterangan dari saksi di luar sekretariat dewan. Akan tetapi, Yasin enggan menyebut pihak yang dimaksud. Saat memberikan keterangan beberapa hari yang lalu, Yasin juga tidak mau membocorkan saksi di luar sekretariat DPRD.

Menurutnya, tidak bisa semua saksi yang akan dimintai keterangan disebarkan kepada publik. Sebab, hal ini berkaitan dengan profesionalisme dan kerahasiaan dalam proses penyidikan. “Jangan disebut dulu,” katanya. 

Yasin menambahkan, pihaknya belum bisa memastikan pihak yang tertanggung jawab pada kasus dugaan penyalahgunaan UP DPRD ini. Dia mengaku, penyidik masih mendalami keterangan-keterangan saksi. “Sampai saat ini belum bisa kami simpulkan,” katanya.

Kapan ada penetapan tersangka, Yasin tidak bisa memastikannya. Dia menerangkan, penyidik tidak akan terburu-terburu untuk itu. “Kalau sudah dapat keterangan dari saksi-saksi, baru kita simpulkan,” pungkasnya.

Mengingatkan kembali, beberapa waktu lalu, Kejari Situbondo menggeledah ruang sekretariat dan keuangan DPRD. Itu dilakukan karena terindikasi ada penyelewangan penggunaan UP 2017. Ada ratusan berkas yang dibawa ke kejaksaan waktu itu.

UP adalah keuangan yang melekati di semua SKPD. Pencairannya di awal tahun anggaran untuk memenuhi kebutuhan bulanan. Kegunaan UP, untuk membiayai kegiatan rutin yang diperlukan untuk pembayaran. Seperti untuk pembayaran listrik, air, BBM, dan lain sebagainya. Besaran yang diterima masing-masing SKPD tidak sama. Tergantung belanja SKPD yang diperlukan dengan dirata-ratakan tiap bulan. (bib/pri)   

SITUBONDO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo terus mendalami dugaan penyalahgunaan Uang Persediaan (UP) DPRD. Kemarin (28/02), giliran Kabag Keuangan dan salah satu staf bagian Persidangan DPRD yang dimintai keterangan.

Ketua Tim Penyidikan Keuangan UP, Yasin Joko Pratomo tidak menjelaskan materi yang ditanyakan kepada kedua saksi tersebut. Yang pasti, mereka diperiksa hampir seharian penuh. “Ini saya masih interogasi,” katanya saat ditelepon Jawa Pos Radar Situbondo pada pukul 15.59, kemarin.

Hingga saat ini, sudah ada enam orang saksi yang dipanggil Kejari Situbondo. Sebelumnya, Sekretaris dan Bendahara DPRD, Kepala Inspektorat, serta ketua audit Inspektorat Kabupaten Situbondo yang dimintai keterangan. “Kita akan memanggil saksi yang lain untuk mengumpulkan data-data,” terang Yasin.

Dia menambahkan, pihaknya hari ini (01/03) akan memanggil satu orang saksi lagi. Yang bersangkutan adalah staf di sekretariat DPRD. “Salah satu kasubag di DPRD Situbondo,” ujar pria yang pernah menjabat Kasie Pidsus Kejari Kabupaten Sragen, Jawa Tengah itu.

Dia menambahkan, Kejari Situbondo juga akan memintai keterangan dari saksi di luar sekretariat dewan. Akan tetapi, Yasin enggan menyebut pihak yang dimaksud. Saat memberikan keterangan beberapa hari yang lalu, Yasin juga tidak mau membocorkan saksi di luar sekretariat DPRD.

Menurutnya, tidak bisa semua saksi yang akan dimintai keterangan disebarkan kepada publik. Sebab, hal ini berkaitan dengan profesionalisme dan kerahasiaan dalam proses penyidikan. “Jangan disebut dulu,” katanya. 

Yasin menambahkan, pihaknya belum bisa memastikan pihak yang tertanggung jawab pada kasus dugaan penyalahgunaan UP DPRD ini. Dia mengaku, penyidik masih mendalami keterangan-keterangan saksi. “Sampai saat ini belum bisa kami simpulkan,” katanya.

Kapan ada penetapan tersangka, Yasin tidak bisa memastikannya. Dia menerangkan, penyidik tidak akan terburu-terburu untuk itu. “Kalau sudah dapat keterangan dari saksi-saksi, baru kita simpulkan,” pungkasnya.

Mengingatkan kembali, beberapa waktu lalu, Kejari Situbondo menggeledah ruang sekretariat dan keuangan DPRD. Itu dilakukan karena terindikasi ada penyelewangan penggunaan UP 2017. Ada ratusan berkas yang dibawa ke kejaksaan waktu itu.

UP adalah keuangan yang melekati di semua SKPD. Pencairannya di awal tahun anggaran untuk memenuhi kebutuhan bulanan. Kegunaan UP, untuk membiayai kegiatan rutin yang diperlukan untuk pembayaran. Seperti untuk pembayaran listrik, air, BBM, dan lain sebagainya. Besaran yang diterima masing-masing SKPD tidak sama. Tergantung belanja SKPD yang diperlukan dengan dirata-ratakan tiap bulan. (bib/pri)   

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/