alexametrics
24.9 C
Banyuwangi
Monday, August 8, 2022

BPN Segera Tinjau Lapang ke HGU PT Bumi Sari

RadarBanyuwangi.id – Untuk mengungkap kejelasan terkait konfilk antara PT Bumi Sari Maju Sukses dan kelompok tani di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi akan segera tinjau lapang. Itu untuk meredam konflik dan memperjelas status Hak Guna Usaha (HGU) di perkebunan swasta tersebut.

Kepala Kantor BPN Banyuwangi, Damar Galih Widihastha mengatakan, untuk meredam konflik akan tinjau lapang lahan di Desa Pakel, Kecamatan Licin, terkait HGU PT Buni Sari Maju Sukse. “Kami akan tinjau lapang bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang,” katanya.

Menurut Galih, konflik lahan selama ini diduga kurangnya pemahaman terkait adanya Akta 11 Januari 1929. Sebenarnya, isi dari akta itu izin membuka lahan, bukan memiliki suatu lahan. “Untuk lebih jelasnya, kami akan tinjau lapang agar semuanya paham dan tidak ada konflik lagi,” ujarnya.

Baca Juga :  Warga Tangkap Kelelawar Putih

Saat ini, terang dia, lahan HGU PT Bumi Sari Maju Sukses diduduki oleh dua kubu kelompok tani, yakni Kelompok Rukun Tani Sumberejo dan Kelompok Tani Pasopati. Untuk mengungkap kejelasan letak objek lahan sengketa itu, perlu ada tinjau lapangan serta surat asli akta 11 Januari 1929. “Kami perlu melihat Akta 1929 itu secara langsung, bukan salinannya. Kami juga meminta masyarakat tetap kondusif saat petugas melakukan tinjau lapang,” harapnya.

Untuk mengetahui keaslian akta 11 Januari 1929 itu, terang dia, perlu ada uji forensik. Galih mengaku sudah melihat salinan akta itu. Jika dilihat dari kop surat di akta itu, tertulis dalam terjemahan bahasa Indonesia, sedangkan isi suratnya berbahasa Belanda. Inti dari isi akta itu, Bupati Banyuwangi terdahulu memberikan izin membuka lahan untuk warga Desa Pakel seluas 4.000 bahu atau 2.860 hektare. “Jadi izin membuka lahan,” terangnya.

Baca Juga :  Simpang Tiga Benculuk Macet Sepanjang 2 Km

Jika melihat narasi dari akta 11 Januari 1929 itu, tambah dia, sudah jelas jika masyarakat menduduki lahan perkebunan, itu  salah obyek. Sebab, PT Bumi Sari Maju Sukses memiliki legalitas. “Maka itu perlu ada uji forensik guna mengetahui keaslian akta 11 Januari 1929 tersebut,” terangnya.

Sedangkan menurut Forum Suara Blambangan (Forsuba), akta 11 Januari 1929 itu, saat ini dipegang Kepala Dusun Durenan, Desa Pakel, Suwarno. “Hingga saat ini, pendamping kelompok tani Forsuba belum dapat menunjukkan keaslian akta 1929 itu,” pungkasnya.(kri/abi)

RadarBanyuwangi.id – Untuk mengungkap kejelasan terkait konfilk antara PT Bumi Sari Maju Sukses dan kelompok tani di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi akan segera tinjau lapang. Itu untuk meredam konflik dan memperjelas status Hak Guna Usaha (HGU) di perkebunan swasta tersebut.

Kepala Kantor BPN Banyuwangi, Damar Galih Widihastha mengatakan, untuk meredam konflik akan tinjau lapang lahan di Desa Pakel, Kecamatan Licin, terkait HGU PT Buni Sari Maju Sukse. “Kami akan tinjau lapang bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang,” katanya.

Menurut Galih, konflik lahan selama ini diduga kurangnya pemahaman terkait adanya Akta 11 Januari 1929. Sebenarnya, isi dari akta itu izin membuka lahan, bukan memiliki suatu lahan. “Untuk lebih jelasnya, kami akan tinjau lapang agar semuanya paham dan tidak ada konflik lagi,” ujarnya.

Baca Juga :  Sebut Kecepatan Kereta Melebihi Ketentuan

Saat ini, terang dia, lahan HGU PT Bumi Sari Maju Sukses diduduki oleh dua kubu kelompok tani, yakni Kelompok Rukun Tani Sumberejo dan Kelompok Tani Pasopati. Untuk mengungkap kejelasan letak objek lahan sengketa itu, perlu ada tinjau lapangan serta surat asli akta 11 Januari 1929. “Kami perlu melihat Akta 1929 itu secara langsung, bukan salinannya. Kami juga meminta masyarakat tetap kondusif saat petugas melakukan tinjau lapang,” harapnya.

Untuk mengetahui keaslian akta 11 Januari 1929 itu, terang dia, perlu ada uji forensik. Galih mengaku sudah melihat salinan akta itu. Jika dilihat dari kop surat di akta itu, tertulis dalam terjemahan bahasa Indonesia, sedangkan isi suratnya berbahasa Belanda. Inti dari isi akta itu, Bupati Banyuwangi terdahulu memberikan izin membuka lahan untuk warga Desa Pakel seluas 4.000 bahu atau 2.860 hektare. “Jadi izin membuka lahan,” terangnya.

Baca Juga :  Tunjukan Sertipikat HGU Resmi

Jika melihat narasi dari akta 11 Januari 1929 itu, tambah dia, sudah jelas jika masyarakat menduduki lahan perkebunan, itu  salah obyek. Sebab, PT Bumi Sari Maju Sukses memiliki legalitas. “Maka itu perlu ada uji forensik guna mengetahui keaslian akta 11 Januari 1929 tersebut,” terangnya.

Sedangkan menurut Forum Suara Blambangan (Forsuba), akta 11 Januari 1929 itu, saat ini dipegang Kepala Dusun Durenan, Desa Pakel, Suwarno. “Hingga saat ini, pendamping kelompok tani Forsuba belum dapat menunjukkan keaslian akta 1929 itu,” pungkasnya.(kri/abi)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/