alexametrics
28.9 C
Banyuwangi
Friday, August 12, 2022

Berharap Tanah Pesantren Dapat Sertipikat Wakaf

RadarBanyuwangi.id – Meski sudah lama berdiri, Pondok Pesantren Minhajut Thulab, Krikilan, Desa Tegalharjo, Kecamatan Glenmore kesulitan memperoleh bantuan dari pemerintah. Status tanah negara yang ditempati pesantren, proses pengajuan sertifikat wakaf tidak ditanggapi Badan Pertanahan Negara (BPN).

Ketua Yayasan Minhajut Thullab Krikilan, In’amul Muttaqien, mengungkapkan selama 30 tahun mengelola pesantren kesulitan mendapat bantuan dari pemerintah. Padahal, itu untuk pembangunan fisik untuk asrama santri dan masjid yang digunakan siswa SMP dan SMA. “Lokasi tanah statusnya tanah negara, bangunan dibangun mandiri bersama warga,” kata In’am kepada RadarBanyuwangi.id.

Upaya untuk melengkapi persyaratan agar dapat memperoleh bantuan, dilakukan sejak 2016 , pesantren mengajukan sertifiktat wakaf ke BPN Banyuwangi. Saat itu, segala mekanisme seperti pengukuran sudah dilakukan, pembayaran atas kegiatan tersebut juga sudah dilunasi. Petugas BPN mengungkapkan semua prosedur sudah dilewati, dan tinggal penerbitan sertifikat. “Tapi sampai sekarang belum ada realisasi,” jelas putra Pengasuh Pondok Pesantren Minhajut Thulab, KH. Toha Muntoha Manan itu.

Baca Juga :  Anak Lanang Dhewe Jadi Viral

Menurut Inam, kondisi itu berbanding terbalik dengan sikap pesantren saat menyerahkan tanah untuk negara. Dia  mengungkapkan, pada 1997 dan 2000 pesantren membeli tanah warga dan kini ditempai SMPN 3 Glenmore dan SMAN Glenmore. “Tanah kita serahkan ke negara untuk SMPN dan SMAN, prosesnya sangat mudah cepat, giliran kita kok sulit,” terangnya.

Kasi Pengukuran BPN Banyuwangi Erman Prasetyo mengungkapkan, secara umum pihaknya tidak pernah menghambat penerbitan pengajuan sertifikat. Jika penertiban sertipikat belum bisa dilakukan, berarti masih ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi. “Atau ada laporan terkait status tanah yang diajukan,” katanya.

Untuk pengajuan sertipikat Yayasan Minhajut Thulab, Erman mengaku masih akan mempelajari. Saat pengurusan itu, dirinya belum menjabat. “Saya pejabat baru, jadi kita pelajari dulu,” dalihnya.

Baca Juga :  Ada Luka di Kepala Mayat di Dam Karangdoro

Hanya saja, masih kata dia, karena lokasi yang berdekatan dengan rel Kereta Api (KA), kemungkinan itu belum diterbitkan karena masih ada klaim dari pihak KA terkait lokasi tanah. “Dulu ada mediasi dengan KAI, coba nanti akan saya pelajari lebih lanjut,” katanya.(sli/abi)

RadarBanyuwangi.id – Meski sudah lama berdiri, Pondok Pesantren Minhajut Thulab, Krikilan, Desa Tegalharjo, Kecamatan Glenmore kesulitan memperoleh bantuan dari pemerintah. Status tanah negara yang ditempati pesantren, proses pengajuan sertifikat wakaf tidak ditanggapi Badan Pertanahan Negara (BPN).

Ketua Yayasan Minhajut Thullab Krikilan, In’amul Muttaqien, mengungkapkan selama 30 tahun mengelola pesantren kesulitan mendapat bantuan dari pemerintah. Padahal, itu untuk pembangunan fisik untuk asrama santri dan masjid yang digunakan siswa SMP dan SMA. “Lokasi tanah statusnya tanah negara, bangunan dibangun mandiri bersama warga,” kata In’am kepada RadarBanyuwangi.id.

Upaya untuk melengkapi persyaratan agar dapat memperoleh bantuan, dilakukan sejak 2016 , pesantren mengajukan sertifiktat wakaf ke BPN Banyuwangi. Saat itu, segala mekanisme seperti pengukuran sudah dilakukan, pembayaran atas kegiatan tersebut juga sudah dilunasi. Petugas BPN mengungkapkan semua prosedur sudah dilewati, dan tinggal penerbitan sertifikat. “Tapi sampai sekarang belum ada realisasi,” jelas putra Pengasuh Pondok Pesantren Minhajut Thulab, KH. Toha Muntoha Manan itu.

Baca Juga :  KH Abdullah Faqih Pencetus Budaya Kembang Endog Maulid Nabi SAW

Menurut Inam, kondisi itu berbanding terbalik dengan sikap pesantren saat menyerahkan tanah untuk negara. Dia  mengungkapkan, pada 1997 dan 2000 pesantren membeli tanah warga dan kini ditempai SMPN 3 Glenmore dan SMAN Glenmore. “Tanah kita serahkan ke negara untuk SMPN dan SMAN, prosesnya sangat mudah cepat, giliran kita kok sulit,” terangnya.

Kasi Pengukuran BPN Banyuwangi Erman Prasetyo mengungkapkan, secara umum pihaknya tidak pernah menghambat penerbitan pengajuan sertifikat. Jika penertiban sertipikat belum bisa dilakukan, berarti masih ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi. “Atau ada laporan terkait status tanah yang diajukan,” katanya.

Untuk pengajuan sertipikat Yayasan Minhajut Thulab, Erman mengaku masih akan mempelajari. Saat pengurusan itu, dirinya belum menjabat. “Saya pejabat baru, jadi kita pelajari dulu,” dalihnya.

Baca Juga :  Kiai Munawir Dikenal Sakti dengan Kerikil Ajaibnya

Hanya saja, masih kata dia, karena lokasi yang berdekatan dengan rel Kereta Api (KA), kemungkinan itu belum diterbitkan karena masih ada klaim dari pihak KA terkait lokasi tanah. “Dulu ada mediasi dengan KAI, coba nanti akan saya pelajari lebih lanjut,” katanya.(sli/abi)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/