alexametrics
27.7 C
Banyuwangi
Saturday, July 2, 2022

Dinsos Tegaskan Mekanisme Sudah Benar

SEMENTARA itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Banyuwangi, Peni Handayani, membantah pendistribusian beras sejahtera (rastra) untuk keluarga miskin (gakin) ini salah sasaran. Dia menyebut, pembagian beras jatah sudah benar.

Saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Peni menyebut mekanisme pembagian rastra itu sudah benar. Untuk memastikan penerima rastra dengan nama dan alamat yang tepat, Kementerian Sosial (Kemensos) RI sudah melakukan mekanisme mulai dari verifikasi dan validasi terhadap sasaran yang akan menerima. “Data sudah melalui verifikasi dan validasi,” katanya.

Data awal para penerima rastra, terang dia, sudah dilayangkan ke pemerintah desa melalui kantor kecamatan. “ Sebetulnya kita sudah membuat surat kepada desa un­tuk melakukan verifikasi dan validasi data terkait data rastra,” ujarnya.

Untuk pembagian rastra kali ini, terang dia, Kemensos RI sudah menurunkan Surat Keputusan (SK) tertanggal Mei dan November 2017. Data itu sudah dikirim ulang ke pemerintah  desa untuk dilakukan verifikasi dan validasi, tujuannya mengetahui adanya perubahan atau penggantian penerima. “Kita ini datanya dari Kemensos,” jelasnya.

Jika terjadi kesalahan seperti ini, masih kata dia, pemerintah desa bisa melakukan pengubahan, dan data terbaru akan dilakukan pada Mei 2018. “ Nanti SK-nya dirubah pada Mei mendatang,” katanya.

Peni justru mempertanyakan jika penerima rastra itu tergolong orang kaya, bagaimana hal itu terjadi dalam pembagian beras sebelumnya. Terlebih, saat ini penerima beras tidak lagi dikenai biaya sama sekali. “Kenapa ngomongnya begitu baru sekarang, karena sekarang ini setiap penerima dapat 10 kilogram tanpa ada tebusan atau gratis,” jelasnya.

Terkait kekhawatiran pemerintah desa melakukan pengubahan nama sasaran, Peni mengungkapkan semestinya desa bisa melakukan perubahan nama penerima rastra itu melalui musyawarah desa (musdes). “Harus berani (merubah), gelar musyawarah desa, dan sasaran bisa dialihkan,” terangnya.

Di sisi lain, Peni juga menyoroti jika memang ada sejumlah warga yang dianggap kaya tapi masih mau menerima rastra, itu dianggap kurang tepat. “Kalau ada yang kaya, masih  mau menerima, itu bagaimana ya?,” pungkasnya. (*)

SEMENTARA itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Banyuwangi, Peni Handayani, membantah pendistribusian beras sejahtera (rastra) untuk keluarga miskin (gakin) ini salah sasaran. Dia menyebut, pembagian beras jatah sudah benar.

Saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Peni menyebut mekanisme pembagian rastra itu sudah benar. Untuk memastikan penerima rastra dengan nama dan alamat yang tepat, Kementerian Sosial (Kemensos) RI sudah melakukan mekanisme mulai dari verifikasi dan validasi terhadap sasaran yang akan menerima. “Data sudah melalui verifikasi dan validasi,” katanya.

Data awal para penerima rastra, terang dia, sudah dilayangkan ke pemerintah desa melalui kantor kecamatan. “ Sebetulnya kita sudah membuat surat kepada desa un­tuk melakukan verifikasi dan validasi data terkait data rastra,” ujarnya.

Untuk pembagian rastra kali ini, terang dia, Kemensos RI sudah menurunkan Surat Keputusan (SK) tertanggal Mei dan November 2017. Data itu sudah dikirim ulang ke pemerintah  desa untuk dilakukan verifikasi dan validasi, tujuannya mengetahui adanya perubahan atau penggantian penerima. “Kita ini datanya dari Kemensos,” jelasnya.

Jika terjadi kesalahan seperti ini, masih kata dia, pemerintah desa bisa melakukan pengubahan, dan data terbaru akan dilakukan pada Mei 2018. “ Nanti SK-nya dirubah pada Mei mendatang,” katanya.

Peni justru mempertanyakan jika penerima rastra itu tergolong orang kaya, bagaimana hal itu terjadi dalam pembagian beras sebelumnya. Terlebih, saat ini penerima beras tidak lagi dikenai biaya sama sekali. “Kenapa ngomongnya begitu baru sekarang, karena sekarang ini setiap penerima dapat 10 kilogram tanpa ada tebusan atau gratis,” jelasnya.

Terkait kekhawatiran pemerintah desa melakukan pengubahan nama sasaran, Peni mengungkapkan semestinya desa bisa melakukan perubahan nama penerima rastra itu melalui musyawarah desa (musdes). “Harus berani (merubah), gelar musyawarah desa, dan sasaran bisa dialihkan,” terangnya.

Di sisi lain, Peni juga menyoroti jika memang ada sejumlah warga yang dianggap kaya tapi masih mau menerima rastra, itu dianggap kurang tepat. “Kalau ada yang kaya, masih  mau menerima, itu bagaimana ya?,” pungkasnya. (*)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/