alexametrics
27.5 C
Banyuwangi
Sunday, October 2, 2022

IMB Masjid Al Furqon Sraten Dicabut

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Banyuwangi kemarin (22/9) didatangi puluhan orang. Warga mendesak izin pembangunan Masjid Al Furqon di Desa Sraten, Kecamatan Cluring, dicabut karena dianggap tak sesuai prosedur.

Massa berusaha masuk ke kantor DPM-PTSP yang terletak di Jalan Ahmad Yani Banyuwangi. Sebagian massa dihadang aparat kepolisian yang berjaga-jaga di depan kantor DPM-PTSP. Dalam orasinya, warga menuntut izin pembangunan Masjid Al Furqon dicabut. Penyebabnya, beberapa komponen dari perizinan tempat ibadah, yaitu rekomendasi dari Kemenag dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dianggap tidak ada.

Anehnya, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk tempat ibadah tersebut justru bisa keluar. Pendemo terus mendesak agar izin tersebut dicabut. Di hadapan massa, Ketua FKUB M. Yamin dan Kasubag Tata Usaha Kantor Kemenag Banyuwangi M. Jali menegaskan tidak mengeluarkan rekomendasi untuk pendirian tempat ibadah tersebut. Pukul 12.00, beberapa pimpinan SKPD terkait akhirnya sepakat mencabut izin tersebut.

Baca Juga :  Anak Yatim Gratis Sekolah di Pesantren Muhammad Cheng Hoo

Kepala Desa Sraten Rahman Mulyadi menjelaskan, sejak awal pihaknya sudah memfasilitasi negosiasi dan pembicaraan antarwarga terkait pembangunan Masjid Al Furqon. Namun, gara-gara prosedur pendirian masjid yang terlewati, yaitu persyaratan rekomendasi tertulis dari Kemenag dan FKUB, warga menolak pembangunan masjid tersebut.

Hingga akhirnya warga mendatangi kantor DPM-PTSP. Bahkan, masyarakat sempat tidak percaya ke pihak desa karena dianggap ikut memberikan izin terkait pendirian rumah ibadah tersebut. Padahal, tidak ada pengajuan ke kepala desa terkait pendirian bangunan tersebut. ”Semoga setelah keinginan dikabulkan, tidak ada konflik lagi di masyarakat. Kondisi bangunan masjid masih dalam proses, sekitar 40 persen,” jelasnya.

SAMPAIKAN PERNYATAAN: Ketua FKUB Muhammad Yamin menjelaskan kepada warga kalau lembaganya tidak mengeluarkan rekomendasi pendirian Masjid Al Furqon.

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan, dan Permukiman (DPU CKPP) Banyuwangi Danang Hartanto mengatakan, setelah mencabut izin tempat ibadah tersebut, pihaknya akan berkonsultasi dengan Kementerian. Mengacu SKB 2 Menteri, kata Danang, ada persyaratan khusus pendirian tempat ibadah. Di antaranya harus ada dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa, daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan pejabat setempat.

Baca Juga :  Jalan di Jalur Mudik Lebaran Rusak

Namun, saat memberikan izin, pihaknya mempertimbangkan fungsi bangunan sebagai tempat ibadah. Akhirnya, PU CKPP memberikan izin agar situasi bisa kondusif. Pada kenyataannya banyak masyarakat yang keberatan sehingga izin itu pun dicabut. “Sebenarnya sudah ada beberapa pertemuan sebelumnya. Karena banyak yang keberatan, izin kita cabut, yang penting Banyuwangi kondusif,” tegas Danang.

Plt Kepala DPM-PTSP Banyuwangi Partana mengatakan, pihaknya memproses usulan PBG sesuai prosedur yang benar. Dokumen yang diunggah secara online berdasarkan sistem yang berlaku. Alurnya adalah memproses permohonan dan rekomendasi dari dinas terkait. ”Kami hanya melanjutkan proses hingga akhir. Semua alurnya melibatkan dinas terkait. PBG rumah ibadah yang diprotes warga terbit pada 15 September 2022. Proses perizinannnya mengikuti Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIM BG). Kami sudah putuskan untuk mencabut PBG tersebut,” tegasnya. (fre/aif/c1)

 

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Banyuwangi kemarin (22/9) didatangi puluhan orang. Warga mendesak izin pembangunan Masjid Al Furqon di Desa Sraten, Kecamatan Cluring, dicabut karena dianggap tak sesuai prosedur.

Massa berusaha masuk ke kantor DPM-PTSP yang terletak di Jalan Ahmad Yani Banyuwangi. Sebagian massa dihadang aparat kepolisian yang berjaga-jaga di depan kantor DPM-PTSP. Dalam orasinya, warga menuntut izin pembangunan Masjid Al Furqon dicabut. Penyebabnya, beberapa komponen dari perizinan tempat ibadah, yaitu rekomendasi dari Kemenag dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dianggap tidak ada.

Anehnya, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk tempat ibadah tersebut justru bisa keluar. Pendemo terus mendesak agar izin tersebut dicabut. Di hadapan massa, Ketua FKUB M. Yamin dan Kasubag Tata Usaha Kantor Kemenag Banyuwangi M. Jali menegaskan tidak mengeluarkan rekomendasi untuk pendirian tempat ibadah tersebut. Pukul 12.00, beberapa pimpinan SKPD terkait akhirnya sepakat mencabut izin tersebut.

Baca Juga :  Takmir Masjid dan KUA Berebut Sertifikat

Kepala Desa Sraten Rahman Mulyadi menjelaskan, sejak awal pihaknya sudah memfasilitasi negosiasi dan pembicaraan antarwarga terkait pembangunan Masjid Al Furqon. Namun, gara-gara prosedur pendirian masjid yang terlewati, yaitu persyaratan rekomendasi tertulis dari Kemenag dan FKUB, warga menolak pembangunan masjid tersebut.

Hingga akhirnya warga mendatangi kantor DPM-PTSP. Bahkan, masyarakat sempat tidak percaya ke pihak desa karena dianggap ikut memberikan izin terkait pendirian rumah ibadah tersebut. Padahal, tidak ada pengajuan ke kepala desa terkait pendirian bangunan tersebut. ”Semoga setelah keinginan dikabulkan, tidak ada konflik lagi di masyarakat. Kondisi bangunan masjid masih dalam proses, sekitar 40 persen,” jelasnya.

SAMPAIKAN PERNYATAAN: Ketua FKUB Muhammad Yamin menjelaskan kepada warga kalau lembaganya tidak mengeluarkan rekomendasi pendirian Masjid Al Furqon.

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan, dan Permukiman (DPU CKPP) Banyuwangi Danang Hartanto mengatakan, setelah mencabut izin tempat ibadah tersebut, pihaknya akan berkonsultasi dengan Kementerian. Mengacu SKB 2 Menteri, kata Danang, ada persyaratan khusus pendirian tempat ibadah. Di antaranya harus ada dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa, daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan pejabat setempat.

Baca Juga :  Patut Ditiru! Siswa bersih-bersih masjid saat Pandemi

Namun, saat memberikan izin, pihaknya mempertimbangkan fungsi bangunan sebagai tempat ibadah. Akhirnya, PU CKPP memberikan izin agar situasi bisa kondusif. Pada kenyataannya banyak masyarakat yang keberatan sehingga izin itu pun dicabut. “Sebenarnya sudah ada beberapa pertemuan sebelumnya. Karena banyak yang keberatan, izin kita cabut, yang penting Banyuwangi kondusif,” tegas Danang.

Plt Kepala DPM-PTSP Banyuwangi Partana mengatakan, pihaknya memproses usulan PBG sesuai prosedur yang benar. Dokumen yang diunggah secara online berdasarkan sistem yang berlaku. Alurnya adalah memproses permohonan dan rekomendasi dari dinas terkait. ”Kami hanya melanjutkan proses hingga akhir. Semua alurnya melibatkan dinas terkait. PBG rumah ibadah yang diprotes warga terbit pada 15 September 2022. Proses perizinannnya mengikuti Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIM BG). Kami sudah putuskan untuk mencabut PBG tersebut,” tegasnya. (fre/aif/c1)

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/