alexametrics
25.5 C
Banyuwangi
Wednesday, July 6, 2022

BAP Dilimpahkan, Dugaan Korupsi Kades Tegalharjo Segera Disidang

RadarBanyuwangi.id – Kasus dugaan korupsi yang menjerat Kepala Desa (Kades) Tegalharjo, Mursyid, memasuki babak baru. Kemarin (20/8) penyidik pidana khusus Kejari Banyuwangi melimpahkan berkas perkara ke penuntut umum.

Penyerahan tahap II tersebut dilakukan penyidik di Lapas Kelas IIA Banyuwangi tempat tersangka Mursyid ditahan. Penyerahan berkas korupsi yang merugikan negara Rp 1,4 miliar tersebut disaksikan langsung oleh kuasa hukum Mursyid, Susilo Hariyoko.

Tahapan tersebut menunjukkan bahwa berkas perkara penanganan korupsi yang bersumber dari APBDes Tegalharjo tersebut lengkap. Jumlah saksi mencapai 38 orang, mulai perangkat desa, rekanan, hingga yang menerima sewa tanah kas desa (TKD) Tegalharjo.

Selain itu, penyidik kejaksaan juga berhasil menelusuri aset tersangka. Enam bidang tanah yang diduga milik tersangka berhasil diamankan meski penyitaan masih menunggu penetapan dari pengadilan. ”Berkas penyidikan kita nyatakan lengkap dengan diserahkannya berkas dan tersangka kepada JPU,” ujar Kajari Mohammad Rawi melalui Kasi Pidsus I Gede Eka Sumahendra.

Gede mengatakan, serah terima berkas dilakukan di Lapas Kelas IIA Banyuwangi. Hal ini dilakukan semata untuk meminimalkan mobilisasi selama pandemi Covid-19. ”Penyerahan berkas kita lakukan di lapas, tersangka tetap berada di dalam lapas,” katanya.

Gede mengungkapkan, barang bukti dalam perkara ini ada 18 item. Antara lain, kuitansi ataupun nota, stempel yang diperoleh di kantor desa, dan barang bukti lainnya. ”Stempel maupun kuitansi tersebut digunakan tersangka seolah-olah benar, namun kenyataannya fiktif,” paparnya.

Tersangka juga melakukan mark-up anggaran pada beberapa kegiatan. ”Jumlah atau nilai belanja dari kegiatan tidak sesuai, ada mark-up anggaran,” ungkap Gede.

Dari enam bidang tanah, termasuk TKD sudah diblokir melalui Badan Pertanahan Negara (BPN). Enam bidang tanah tersebut juga akan diajukan dalam persidangan. Gede menambahkan, tahap selanjutnya adalah persidangan yang akan digelar kurang lebih dalam 15 hari sampai 20 hari ke depan. Kemungkinan, minggu depan BAP akan dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi (PT) Tipikor di Surabaya. ”Kita tinggal menunggu penetapan sidang, setelah itu baru dilakukan proses persidangan,” tegasnya.

Kuasa Hukum Mursyid, Susilo Hariyoko mengaku, kondisi tubuh maupun kejiwaan kliennya dalam kondisi baik dan sehat. Sehingga siap untuk menjalani proses persidangan. ”Alhamdulillah kondisinya siap, untuk menunggu proses persidangan nantinya,” katanya.

Pihaknya akan mengikuti proses hukum yang ada. Seluruhnya akan terbukti dalam persidangan. ”Saat ini kita masih menunggu penetapan sidang dari pengadilan, semuanya akan terbukti dalam persidangan,” jawabnya secara singkat.

Kades Tegalharjo Mursyid telah ditetapkan sebagai tersangka. Orang nomor satu di Pemdes Tegalharjo itu diduga terlibat korupsi tiga program pemerintah, yaitu bantuan langsung tunai (BLT), program ”Kanggo Riko”, dan penyewaan tanah kas desa (TKD). Negara pun dirugikan Rp 1,4 miliar dalam tiga perkara korupsi tersebut. (rio/aif/c1)

RadarBanyuwangi.id – Kasus dugaan korupsi yang menjerat Kepala Desa (Kades) Tegalharjo, Mursyid, memasuki babak baru. Kemarin (20/8) penyidik pidana khusus Kejari Banyuwangi melimpahkan berkas perkara ke penuntut umum.

Penyerahan tahap II tersebut dilakukan penyidik di Lapas Kelas IIA Banyuwangi tempat tersangka Mursyid ditahan. Penyerahan berkas korupsi yang merugikan negara Rp 1,4 miliar tersebut disaksikan langsung oleh kuasa hukum Mursyid, Susilo Hariyoko.

Tahapan tersebut menunjukkan bahwa berkas perkara penanganan korupsi yang bersumber dari APBDes Tegalharjo tersebut lengkap. Jumlah saksi mencapai 38 orang, mulai perangkat desa, rekanan, hingga yang menerima sewa tanah kas desa (TKD) Tegalharjo.

Selain itu, penyidik kejaksaan juga berhasil menelusuri aset tersangka. Enam bidang tanah yang diduga milik tersangka berhasil diamankan meski penyitaan masih menunggu penetapan dari pengadilan. ”Berkas penyidikan kita nyatakan lengkap dengan diserahkannya berkas dan tersangka kepada JPU,” ujar Kajari Mohammad Rawi melalui Kasi Pidsus I Gede Eka Sumahendra.

Gede mengatakan, serah terima berkas dilakukan di Lapas Kelas IIA Banyuwangi. Hal ini dilakukan semata untuk meminimalkan mobilisasi selama pandemi Covid-19. ”Penyerahan berkas kita lakukan di lapas, tersangka tetap berada di dalam lapas,” katanya.

Gede mengungkapkan, barang bukti dalam perkara ini ada 18 item. Antara lain, kuitansi ataupun nota, stempel yang diperoleh di kantor desa, dan barang bukti lainnya. ”Stempel maupun kuitansi tersebut digunakan tersangka seolah-olah benar, namun kenyataannya fiktif,” paparnya.

Tersangka juga melakukan mark-up anggaran pada beberapa kegiatan. ”Jumlah atau nilai belanja dari kegiatan tidak sesuai, ada mark-up anggaran,” ungkap Gede.

Dari enam bidang tanah, termasuk TKD sudah diblokir melalui Badan Pertanahan Negara (BPN). Enam bidang tanah tersebut juga akan diajukan dalam persidangan. Gede menambahkan, tahap selanjutnya adalah persidangan yang akan digelar kurang lebih dalam 15 hari sampai 20 hari ke depan. Kemungkinan, minggu depan BAP akan dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi (PT) Tipikor di Surabaya. ”Kita tinggal menunggu penetapan sidang, setelah itu baru dilakukan proses persidangan,” tegasnya.

Kuasa Hukum Mursyid, Susilo Hariyoko mengaku, kondisi tubuh maupun kejiwaan kliennya dalam kondisi baik dan sehat. Sehingga siap untuk menjalani proses persidangan. ”Alhamdulillah kondisinya siap, untuk menunggu proses persidangan nantinya,” katanya.

Pihaknya akan mengikuti proses hukum yang ada. Seluruhnya akan terbukti dalam persidangan. ”Saat ini kita masih menunggu penetapan sidang dari pengadilan, semuanya akan terbukti dalam persidangan,” jawabnya secara singkat.

Kades Tegalharjo Mursyid telah ditetapkan sebagai tersangka. Orang nomor satu di Pemdes Tegalharjo itu diduga terlibat korupsi tiga program pemerintah, yaitu bantuan langsung tunai (BLT), program ”Kanggo Riko”, dan penyewaan tanah kas desa (TKD). Negara pun dirugikan Rp 1,4 miliar dalam tiga perkara korupsi tersebut. (rio/aif/c1)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/