alexametrics
24 C
Banyuwangi
Wednesday, July 6, 2022

Pengelola Rumah Sakit Sebut KRIS Belum Jelas

GENTENG, Jawa Pos Radar Genteng –Rencana pemerintah yang akan menghapus pelayanan kelas satu, dua, dan tiga pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan diganti Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), ternyata belum dipahami oleh pengelola rumah sakit. Padahal, program baru itu akan diberlakukan mulai Juli 2022.

Ketua IDI Banyuwangi, dr. Yos Hermawan menyebut penerapan KRIS itu amanah dari UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, meski itu masih tahap pembahasan. “Bagi peserta, kebijakan ini baik, yang penting rumah sakit harus siap berkomitmen,” katanya.

Humas RSUD Genteng, dr. Sugiyo Sastro mengatakan, dengan diberlakukan KRIS itu rumah sakit dituntut menyediakan kelas standar untuk peserta BPJS. Tapi, sejak wacana itu keluar dan sampai saat ini, masih belum ada informasi lagi. “Sudah beberapa kali ada pertemuan, tapi maih belum jelas,” ujarnya.

Jika KRIS itu diberlakukan oleh pemerintah dan Kementerian Kesehatan, RSUD Genteng selaku pelayan rumah sakit, akan melaksanakannya. “Kalau itu memang diberlakukan, kita pasti akan menerima,” ucapnya.

Humas RSU Bakti Husada, Krikilan, Kecamatan Glenmore, Ahsan Syaiful Rizal menyampaikan saat ini masih mempelajari terkait kebijakan tersebut. Semua masih dipertimbangkan langkah kedepan akan seperti apa, karena kriteria yang terkandung juga tidak sedikit. “Tapi sebagai pelayan kesehatan, kita akan mengikuti keputusan dari pemerintah,” jelasnya.(mg5/abi)

GENTENG, Jawa Pos Radar Genteng –Rencana pemerintah yang akan menghapus pelayanan kelas satu, dua, dan tiga pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan diganti Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), ternyata belum dipahami oleh pengelola rumah sakit. Padahal, program baru itu akan diberlakukan mulai Juli 2022.

Ketua IDI Banyuwangi, dr. Yos Hermawan menyebut penerapan KRIS itu amanah dari UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, meski itu masih tahap pembahasan. “Bagi peserta, kebijakan ini baik, yang penting rumah sakit harus siap berkomitmen,” katanya.

Humas RSUD Genteng, dr. Sugiyo Sastro mengatakan, dengan diberlakukan KRIS itu rumah sakit dituntut menyediakan kelas standar untuk peserta BPJS. Tapi, sejak wacana itu keluar dan sampai saat ini, masih belum ada informasi lagi. “Sudah beberapa kali ada pertemuan, tapi maih belum jelas,” ujarnya.

Jika KRIS itu diberlakukan oleh pemerintah dan Kementerian Kesehatan, RSUD Genteng selaku pelayan rumah sakit, akan melaksanakannya. “Kalau itu memang diberlakukan, kita pasti akan menerima,” ucapnya.

Humas RSU Bakti Husada, Krikilan, Kecamatan Glenmore, Ahsan Syaiful Rizal menyampaikan saat ini masih mempelajari terkait kebijakan tersebut. Semua masih dipertimbangkan langkah kedepan akan seperti apa, karena kriteria yang terkandung juga tidak sedikit. “Tapi sebagai pelayan kesehatan, kita akan mengikuti keputusan dari pemerintah,” jelasnya.(mg5/abi)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/