alexametrics
25.3 C
Banyuwangi
Thursday, July 7, 2022

Warga Tegalarum Gelar Aksi Turun Jalan

SEMPU, Jawa Pos Radar Genteng-Puluhan warga Desa Tegalarum, Kecamatan Sempu, menggelar aksi turun jalan, kemarin (9/6). Dalam aksinya itu, mereka mendatangi kantor Desa Sempu, Kecamatan Sempu, untuk memprotes normalisasi Sungai Kalistail di sekitar Jembatan Dam Sari.

Aksi warga itu juga diikuti pencinta alam, Karang Taruna Desa Tegalarum, dan anggota BPD. Dalam aksi itu, tetap melakukan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan cuci tangan pakai sabelum melakukan long march. Aksi turun jalan itu, dimulai sekitar pukul 09.30 dari kantor Desa Tegalarum. Dengan jalan kaki, rombongan ini tiba di kantor Desa Sempu sekitar pukul 10.05.

Kedatangan warga Desa Tegalarum tersebut, langsung disambut oleh Pemerintah Desa Sempu, perwakilan dari kantor Kecamatan Sempu, dan perwakilan Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi. “Kita protes normalisasi Sungai Kalistail di sekitar jembatan Damsari yang berbatasan dengan desa kami,” cetus Kepala Desa Tegalarum, Ahmad Turmudzi.

Normalisasi sungai itu, terang dia, membuat warganya resah. Batu di daerah aliran sungai (DAS) yang menjadi penahan agar lahan warga tidak tergerus sungai, malah dipindah ke wilayah Desa Sempu. “Normalisasi itu seharusnya dilakukan kalau ada kendala saluran air, ini tidak ada kendala apapun dilaksanakan normalisasi,” ujarnya.

Menurut Turmudzi, pihaknya banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait normalisasi tersebut. Karena, batu yang sebagai penahan air milik warga banyak yang dipindah. “Batu itu sebagai penahan air, agar lahan warga tidak tergerus air. Bahkan, normalisasi tersebut juga sampai ke bawah Jembatan,” katanya.

Normalisasi sungai itu, , jelas dia, pemerintah Desa Tegalarum tidak pernah mengajukan sama sekali. Bahkan, tidak pernah ada pihak manapun yang konfirmasi ke kantor desa. Dari hasil konfirmasi yang dilakukan ke beberapa pihak, diketahui yang mengajukan normalisasi itu Pemerintah Desa Sempu. “Kami ingin tahu maksudnya normalisasi itu bagaimana, bebatuan yang menjadi penahan lahan milik warga diambili, dan ini warga kami merasa dirugikan,” cetusnya.

Untuk memperjelas itu, masih kata dia, warga sepakat menanyakan normalisasi sungai itu ke kantor Desa Sempu dengan jalan kaki. “Kami hanya meminta kejelasan saja, agar masyarakat bisa memahami normalisasi tersebut,” ungkapnya.

Dalam aksi yang dilakukan ini, berlangsung damai dan tidak ada aksi anarkis. Bahkan, warga yang ikut aksi juga tetap melaksanakan protokol kesehatan Covid-19. “Tetap damai dan menggunakan masker,” katanya.

Kepala Desa Sempu, Nanang Santoso mengakui mengajukan normalisasi sungai kepada Dinas PU Pengairan Banyuwangi pada tahun 2019. Tetapi baru tahun 2020 ini ditanggapi dan akan dilakukan normalisasi. “Kami mendapatkan keluhan dari masyarakat lahannya juga tergerus, juga keluhan kedangkalan sungai hingga tidak bisa mengaliri lahan pertaniannya,” katanya.

Dalam pengajuan normalisasi itu, pihaknya memang tidak memberitahukan pada desa tetangga. Sebab, itu bukan kewenangannya. Tapi, tanggung jawab pelaksana proyek dan Dinas PU Pengairan Banyuwangi. “Kami sendiri tidak tahu prosedur normalisasi, dan kami juga tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh dinas terkait,” ujarnya.

Untuk normalisasi itu, terang dia, dalam pengajuannya hanya sepanjang 100 meter, dan tiga titik yang menjadi sasaran, yaitu dua titik di Dusun Krajan, Desa Sempu, dan satu titik di utara jembatan Dam Sari. “Untuk perpanjangan atau penambahan jarak yang diminta, kami tidak mengetahui. Kami sendiri tidak mengetahui teknik normalisasi itu seperti apa,” katanya.(*)

SEMPU, Jawa Pos Radar Genteng-Puluhan warga Desa Tegalarum, Kecamatan Sempu, menggelar aksi turun jalan, kemarin (9/6). Dalam aksinya itu, mereka mendatangi kantor Desa Sempu, Kecamatan Sempu, untuk memprotes normalisasi Sungai Kalistail di sekitar Jembatan Dam Sari.

Aksi warga itu juga diikuti pencinta alam, Karang Taruna Desa Tegalarum, dan anggota BPD. Dalam aksi itu, tetap melakukan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan cuci tangan pakai sabelum melakukan long march. Aksi turun jalan itu, dimulai sekitar pukul 09.30 dari kantor Desa Tegalarum. Dengan jalan kaki, rombongan ini tiba di kantor Desa Sempu sekitar pukul 10.05.

Kedatangan warga Desa Tegalarum tersebut, langsung disambut oleh Pemerintah Desa Sempu, perwakilan dari kantor Kecamatan Sempu, dan perwakilan Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi. “Kita protes normalisasi Sungai Kalistail di sekitar jembatan Damsari yang berbatasan dengan desa kami,” cetus Kepala Desa Tegalarum, Ahmad Turmudzi.

Normalisasi sungai itu, terang dia, membuat warganya resah. Batu di daerah aliran sungai (DAS) yang menjadi penahan agar lahan warga tidak tergerus sungai, malah dipindah ke wilayah Desa Sempu. “Normalisasi itu seharusnya dilakukan kalau ada kendala saluran air, ini tidak ada kendala apapun dilaksanakan normalisasi,” ujarnya.

Menurut Turmudzi, pihaknya banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait normalisasi tersebut. Karena, batu yang sebagai penahan air milik warga banyak yang dipindah. “Batu itu sebagai penahan air, agar lahan warga tidak tergerus air. Bahkan, normalisasi tersebut juga sampai ke bawah Jembatan,” katanya.

Normalisasi sungai itu, , jelas dia, pemerintah Desa Tegalarum tidak pernah mengajukan sama sekali. Bahkan, tidak pernah ada pihak manapun yang konfirmasi ke kantor desa. Dari hasil konfirmasi yang dilakukan ke beberapa pihak, diketahui yang mengajukan normalisasi itu Pemerintah Desa Sempu. “Kami ingin tahu maksudnya normalisasi itu bagaimana, bebatuan yang menjadi penahan lahan milik warga diambili, dan ini warga kami merasa dirugikan,” cetusnya.

Untuk memperjelas itu, masih kata dia, warga sepakat menanyakan normalisasi sungai itu ke kantor Desa Sempu dengan jalan kaki. “Kami hanya meminta kejelasan saja, agar masyarakat bisa memahami normalisasi tersebut,” ungkapnya.

Dalam aksi yang dilakukan ini, berlangsung damai dan tidak ada aksi anarkis. Bahkan, warga yang ikut aksi juga tetap melaksanakan protokol kesehatan Covid-19. “Tetap damai dan menggunakan masker,” katanya.

Kepala Desa Sempu, Nanang Santoso mengakui mengajukan normalisasi sungai kepada Dinas PU Pengairan Banyuwangi pada tahun 2019. Tetapi baru tahun 2020 ini ditanggapi dan akan dilakukan normalisasi. “Kami mendapatkan keluhan dari masyarakat lahannya juga tergerus, juga keluhan kedangkalan sungai hingga tidak bisa mengaliri lahan pertaniannya,” katanya.

Dalam pengajuan normalisasi itu, pihaknya memang tidak memberitahukan pada desa tetangga. Sebab, itu bukan kewenangannya. Tapi, tanggung jawab pelaksana proyek dan Dinas PU Pengairan Banyuwangi. “Kami sendiri tidak tahu prosedur normalisasi, dan kami juga tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh dinas terkait,” ujarnya.

Untuk normalisasi itu, terang dia, dalam pengajuannya hanya sepanjang 100 meter, dan tiga titik yang menjadi sasaran, yaitu dua titik di Dusun Krajan, Desa Sempu, dan satu titik di utara jembatan Dam Sari. “Untuk perpanjangan atau penambahan jarak yang diminta, kami tidak mengetahui. Kami sendiri tidak mengetahui teknik normalisasi itu seperti apa,” katanya.(*)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/