alexametrics
24.7 C
Banyuwangi
Saturday, August 13, 2022

Hakim Menyoal Timbang Ulang BB Narkoba

RadarBanyuwangi.id – Hakim Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi tampaknya cukup teliti dalam melihat kelengkapan berkas perkara yang dikirim  Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Mereka menemukan berkas perkara yang tidak pernah dilengkapi dengan berita acara penimbangan ulang barang bukti (BB) perkara narkoba oleh kejaksaan.

Kurangnya berkas perkara itu ditemukan oleh Wakil Ketua PN Banyuwangi Khamozaro Waruwu saat proses sidang kasus narkoba. Dalam berkas itu, hanya berita acara penimbangan dari aparat kepolisian. Padahal ketika berkas sudah P-21 atau dilimpahkan ke kejaksaan, maka semua penanganan perkara menjadi kewenangan jaksa. ”Hampir semua tidak ada berita acara penimbangan BB dari kejaksaan,” cetus Zaro, panggilan akrab Khamozaro Waruwu.

Menurut Zaro, tidak adanya berita acara penimbangan ulang tersebut memang tidak mengganggu proses sidang. Hanya saja, ketika jaksa hanya menerima berkas dan percaya begitu saja terhadap berkas dari kepolisian, takutnya berbeda dengan BB yang disetorkan. ”Ketika berkas sudah P-21, maka jaksa yang berhak memeriksa lagi. Tidak hanya menerima berkas begitu saja,” katanya.

Baca Juga :  Sering Jadi Penyebab Kecelakaan, Jalan Wongsorejo Ditambal

Kebanyakan jaksa hanya menerima berita acara penimbangan BB dari Labfor. Tetapi, tidak ada berita acara penimbangan dari BPOM ketika berkas sudah di kejaksaan. ”Jika ada oknum yang nakal, pastinya BB bisa saja dipotong maupun ditambahi dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Makanya, perlu dilakukan penimbangan ulang,” tegasnya.

Kepala Seksi (Kasi)  Intelijen Kejaksaan Negeri Banyuwangi Hendro Wasisto mengaku kejaksaan tidak pernah ada anggaran untuk melakukan penimbangan ulang BB. Bahkan, mereka berdalih  hanya menjaga orisinalitas BB. ”Jaksa ketika menerima BB sudah dalam kondisi segel dari laboratorium maupum BPOM,” terangnya.

Karena itu, kata Hendro, penimbangan ulang tersebut dilakukan hanya untuk BB dan berkas yang cukup mencurigakan saja. Ketika jaksa mencurigai adanya perbedaan antara jumlah BB dengan berkas yang ada, perlu ada timbang ulang. ”Penimbangan ulang itu hanya ketika BB yang diserahkan tidak disegel maupun tidak ada berita acara penimbangan. Sehingga perlu ada penimbangan ulang,” kata Hendro.

Baca Juga :  Kasus Penyerangan Hakim, Polresta Tunggu Laporan Pengadilan

RadarBanyuwangi.id – Hakim Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi tampaknya cukup teliti dalam melihat kelengkapan berkas perkara yang dikirim  Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Mereka menemukan berkas perkara yang tidak pernah dilengkapi dengan berita acara penimbangan ulang barang bukti (BB) perkara narkoba oleh kejaksaan.

Kurangnya berkas perkara itu ditemukan oleh Wakil Ketua PN Banyuwangi Khamozaro Waruwu saat proses sidang kasus narkoba. Dalam berkas itu, hanya berita acara penimbangan dari aparat kepolisian. Padahal ketika berkas sudah P-21 atau dilimpahkan ke kejaksaan, maka semua penanganan perkara menjadi kewenangan jaksa. ”Hampir semua tidak ada berita acara penimbangan BB dari kejaksaan,” cetus Zaro, panggilan akrab Khamozaro Waruwu.

Menurut Zaro, tidak adanya berita acara penimbangan ulang tersebut memang tidak mengganggu proses sidang. Hanya saja, ketika jaksa hanya menerima berkas dan percaya begitu saja terhadap berkas dari kepolisian, takutnya berbeda dengan BB yang disetorkan. ”Ketika berkas sudah P-21, maka jaksa yang berhak memeriksa lagi. Tidak hanya menerima berkas begitu saja,” katanya.

Baca Juga :  61 Peserta Tour Walisongo Positif Covid-19

Kebanyakan jaksa hanya menerima berita acara penimbangan BB dari Labfor. Tetapi, tidak ada berita acara penimbangan dari BPOM ketika berkas sudah di kejaksaan. ”Jika ada oknum yang nakal, pastinya BB bisa saja dipotong maupun ditambahi dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Makanya, perlu dilakukan penimbangan ulang,” tegasnya.

Kepala Seksi (Kasi)  Intelijen Kejaksaan Negeri Banyuwangi Hendro Wasisto mengaku kejaksaan tidak pernah ada anggaran untuk melakukan penimbangan ulang BB. Bahkan, mereka berdalih  hanya menjaga orisinalitas BB. ”Jaksa ketika menerima BB sudah dalam kondisi segel dari laboratorium maupum BPOM,” terangnya.

Karena itu, kata Hendro, penimbangan ulang tersebut dilakukan hanya untuk BB dan berkas yang cukup mencurigakan saja. Ketika jaksa mencurigai adanya perbedaan antara jumlah BB dengan berkas yang ada, perlu ada timbang ulang. ”Penimbangan ulang itu hanya ketika BB yang diserahkan tidak disegel maupun tidak ada berita acara penimbangan. Sehingga perlu ada penimbangan ulang,” kata Hendro.

Baca Juga :  Safari Jumat, Polisi Imbau Jamaah Masjid Ikut Jaga Kamtibmas

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/