alexametrics
27 C
Banyuwangi
Saturday, August 13, 2022

Kesandung Dugaan Korupsi Tiga Program, Kades Tegalharjo Masuk Bui

RadarBanyuwangi.id –Setelah menjalani pemeriksaan secara maraton di Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Kepala Desa (Kades) Tegalharjo, Kecamatan Glenmore, Mursyid akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Orang nomor satu di Pemdes Tegalharjo itu diduga terlibat korupsi tiga program pemerintah, yaitu bantuan langsung tunai (BLT), program ”Kanggo Riko”, dan penyewaan tanah kas desa (TKD). Negara pun dirugikan Rp 4 miliar dalam tiga perkara korupsi tersebut.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Mursyid diperiksa selama lima jam oleh penyidik pidana khusus (pidsus) kejaksaan. Mursyid sebelumnya dipanggil pada Kamis (27/5) pukul 10.00 hanya sebagai saksi. Namun, setelah menjalani pemeriksaan maraton, tepat pukul 15.00, Mursyid ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

Penetapan tersangka berdasarkan dua alat bukti yang dimiliki oleh penyidik pidsus. Dua alat bukti tersebut didapat setelah memeriksa sejumlah saksi, ahli, dan tersangka. Kejaksaan bukan hanya memeriksa terkait dugaan korupsi program ”Kanggo Riko”. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan penyewaan tanah kas desa (TKD) juga diduga diselewengkan.

Baca Juga :  Program ”Kanggo Riko” Diduga Dikorupsi, Negara Rugi Rp 1,4 Miliar

Penetapan tersangka dibenarkan oleh Kajari Banyuwangi Mohammad Rawi melalui Kasi Intelijen Eddy Wijayanto. Menurut Eddy penetapan tersebut setelah berita acara pemeriksaan (BAP) dirasa cukup. ”Memang benar yang bersangkutan (Kades Tegalharjo) sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bukti-bukti terkait tindakan korupsi sudah cukup kuat. Penahanan tersangka kita titipkan ke lapas,” kata Eddy.

Sebelumnya Mursyid dipanggil hanya sebagai saksi untuk diperiksa. Pemanggilan tersebut sesuai nomor SP-398/M.5.21/Fd.1/5/2021. ”Penyidikan dilakukan langsung oleh pidsus karena menyangkut dugaan penyimpangan penggunaan atau pengolahan APBDes,” terangnya.

Eddy menjelaskan penyimpangan tersebut diduga dilakukan sejak tahun 2018 hingga 2020. Namun, pihaknya belum bisa menjabarkan bagaimana modus dan program yang dijalankan tersangka. ”Detailnya tunggu perintah rilis dari Kajari, baru kita akan jabarkan semuanya. Yang jelas bukan satu program yang diusut, ada BLT dan TKD yang nilai kerugiannya mencapai Rp 900 juta,” ungkapnya seraya menyebut kerugian negara dari tiga program tersebut total mencapai Rp 1,4 miliar.

Baca Juga :  Warning untuk Travel Gelap yang Nekat Beroperasi

Seperti diberitakan sebelumnya, Kades Tegalharjo Mursyid kembali diperiksa Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Kamis (27/5). Pemeriksaan dilakukan setelah kejaksaan menemukan adanya kerugian negara mencapai Rp 1,4 miliar. Mursyid juga diminta membawa berkas ABPDes Tegalharjo sejak tahun 2017 hingga 2020.

Pemeriksaan atas laporan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Desa (Formades) Tegalharjo tersebut terkait dugaan penyelewengan program ”Kanggo Riko” yang dicanangkan oleh Pemkab Banyuwangi. Warga melaporkan jika program tersebut ada indikasi ”disunat”. (rio/aif/c1)

RadarBanyuwangi.id –Setelah menjalani pemeriksaan secara maraton di Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Kepala Desa (Kades) Tegalharjo, Kecamatan Glenmore, Mursyid akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Orang nomor satu di Pemdes Tegalharjo itu diduga terlibat korupsi tiga program pemerintah, yaitu bantuan langsung tunai (BLT), program ”Kanggo Riko”, dan penyewaan tanah kas desa (TKD). Negara pun dirugikan Rp 4 miliar dalam tiga perkara korupsi tersebut.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Mursyid diperiksa selama lima jam oleh penyidik pidana khusus (pidsus) kejaksaan. Mursyid sebelumnya dipanggil pada Kamis (27/5) pukul 10.00 hanya sebagai saksi. Namun, setelah menjalani pemeriksaan maraton, tepat pukul 15.00, Mursyid ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

Penetapan tersangka berdasarkan dua alat bukti yang dimiliki oleh penyidik pidsus. Dua alat bukti tersebut didapat setelah memeriksa sejumlah saksi, ahli, dan tersangka. Kejaksaan bukan hanya memeriksa terkait dugaan korupsi program ”Kanggo Riko”. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan penyewaan tanah kas desa (TKD) juga diduga diselewengkan.

Baca Juga :  Linggawati Dilaporkan ke PPATK, Aset Ternyata Milik Orang Lain

Penetapan tersangka dibenarkan oleh Kajari Banyuwangi Mohammad Rawi melalui Kasi Intelijen Eddy Wijayanto. Menurut Eddy penetapan tersebut setelah berita acara pemeriksaan (BAP) dirasa cukup. ”Memang benar yang bersangkutan (Kades Tegalharjo) sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bukti-bukti terkait tindakan korupsi sudah cukup kuat. Penahanan tersangka kita titipkan ke lapas,” kata Eddy.

Sebelumnya Mursyid dipanggil hanya sebagai saksi untuk diperiksa. Pemanggilan tersebut sesuai nomor SP-398/M.5.21/Fd.1/5/2021. ”Penyidikan dilakukan langsung oleh pidsus karena menyangkut dugaan penyimpangan penggunaan atau pengolahan APBDes,” terangnya.

Eddy menjelaskan penyimpangan tersebut diduga dilakukan sejak tahun 2018 hingga 2020. Namun, pihaknya belum bisa menjabarkan bagaimana modus dan program yang dijalankan tersangka. ”Detailnya tunggu perintah rilis dari Kajari, baru kita akan jabarkan semuanya. Yang jelas bukan satu program yang diusut, ada BLT dan TKD yang nilai kerugiannya mencapai Rp 900 juta,” ungkapnya seraya menyebut kerugian negara dari tiga program tersebut total mencapai Rp 1,4 miliar.

Baca Juga :  45 Putra Daerah Lulus Seleksi Anggota Polri

Seperti diberitakan sebelumnya, Kades Tegalharjo Mursyid kembali diperiksa Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Kamis (27/5). Pemeriksaan dilakukan setelah kejaksaan menemukan adanya kerugian negara mencapai Rp 1,4 miliar. Mursyid juga diminta membawa berkas ABPDes Tegalharjo sejak tahun 2017 hingga 2020.

Pemeriksaan atas laporan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Desa (Formades) Tegalharjo tersebut terkait dugaan penyelewengan program ”Kanggo Riko” yang dicanangkan oleh Pemkab Banyuwangi. Warga melaporkan jika program tersebut ada indikasi ”disunat”. (rio/aif/c1)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/