alexametrics
25.4 C
Banyuwangi
Tuesday, August 9, 2022

Pengelola Klinik Abaikan Sidak DPRD, Layanan Tes Antigen Ilegal Masih

BANYUWANGI – Keberadaan layanan rapid test antigen ilegal di sekitar Pelabuhan Ketapang masih saja marak. Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan anggota DPRD Banyuwangi beberapa waktu lalu belum direspons oleh pemilik klinik.   

Komisi I DPRD Banyuwangi angkat suara menyikapi maraknya pos pelayanan rapid test antigen di sekitar Pelabuhan Ketapang tersebut. Wakil rakyat menekankan seluruh pos pelayanan tersebut harus memenuhi segala persyaratan sehingga tidak merugikan masyarakat.

Sebelumnya, Komisi I DPRD menggelar inspeksi mendadak (sidak) bersama elemen terkait, di antaranya Dinas Kesehatan (Dinkes), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pada 5 Januari lalu. Saat itu, dewan menemukan banyak pos pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan.

Ketua Komisi I Irianto mengatakan, pihaknya akan memanggil dinas terkait untuk mempertanyakan tindak lanjut hasil sidak yang telah dilakukan. Dia menyebut, perkembangan saat ini tidak sesuai dengan hal-hal yang telah disepakati saat pelaksanaan sidak.

Saat itu, puluhan klinik yang diketahui tidak memiliki persyaratan pendukung dan dokumen termasuk perizinan harus melengkapinya dalam tempo tiga hari. Jika tidak, maka pos pelayanan rapid test atau klinik tersebut harus ditutup sampai semua persyaratan dipenuhi.

Baca Juga :  Penghapusan Tes Antigen Belum Berdampak pada Penumpang Kapal

Irianto menilai tindak lanjut pelaksanaan sidak tersebut lambat. Karena itu, dia menyatakan bakal memanggil Dinkes dan dinas terkait lain. ”Kalau tidak segera ditindaklanjuti mau kita undang lagi ke DPRD. Seperti apa? Kok tetap seperti ini?” ujarnya kemarin (25/1).

Irianto menuturkan, berkaitan dengan layanan rapid test tersebut, semua harus terpenuhi sesuai dengan aturan. ”Kalau klinik itu harus seperti apa. Walaupun ada cabang, di situ harus jelas. Kan sudah jelas ada edarannya,” tuturnya.

Sekadar diketahui, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 sudah mengeluarkan edaran nomor: 440/14/429.112/2022 tentang tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi/tinjau lokasi pada fasilitas layanan rapid test antigen di sekitar Pelabuhan Ketapang. Di antaranya, tempat layanan tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau tidak representatif sebagai tempat layanan karena tidak tersedia toilet, wastafel, tempat parkir, drainase, ruang tunggu, pencahayaan, dan sirkulasi udara cukup, serta gedung tidak terpisah dengan rumah makan atau rumah tinggal.

Poin berikutnya dalam surat yang dikeluarkan pada 14 Januari 2022 itu disebutkan fasilitas layanan rapid antigen tidak memiliki SDM yang kompeten dalam jumlah cukup, tidak memiliki peralatan standar, tempat layanan yang tidak memiliki kerja sama atau nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan pihak ketiga dalam Pengolahan Limbah Medis dan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).

Baca Juga :  Pencarian Kapal Tenggelam Diperluas, Korban Hilang Tak Kunjung Ketemu

Dalam surat tersebut juga dijelaskan bahwa pengelola diminta segera memenuhi kelengkapan tersebut selambat-lambatnya 21 Januari 2022. Bagi yang tidak dapat memenuhi kelengkapan layanan hingga tanggal tersebut, diminta untuk menghentikan kegiatannya. Sedangkan bagi yang sudah memenuhi seluruh kelengkapan layanan bisa segera mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan rekomendasi melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.

Irianto menyebut, jika belum ada tindak lanjut, pihaknya akan memanggil Dinas Kesehatan dan instansi terkait untuk menjelaskan apa yang menjadi kendala di balik lambatnya penanganan persoalan ini. ”Ada kendala apa? Ada apa di balik itu semua kok terlalu lama. Karena fungsi kita salah satunya fungsi pengawasan. Saya tidak tahu ada apa gitu aja? Ada tanda tanya, kok lama banget menyikapi,” pungkasnya. 

BANYUWANGI – Keberadaan layanan rapid test antigen ilegal di sekitar Pelabuhan Ketapang masih saja marak. Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan anggota DPRD Banyuwangi beberapa waktu lalu belum direspons oleh pemilik klinik.   

Komisi I DPRD Banyuwangi angkat suara menyikapi maraknya pos pelayanan rapid test antigen di sekitar Pelabuhan Ketapang tersebut. Wakil rakyat menekankan seluruh pos pelayanan tersebut harus memenuhi segala persyaratan sehingga tidak merugikan masyarakat.

Sebelumnya, Komisi I DPRD menggelar inspeksi mendadak (sidak) bersama elemen terkait, di antaranya Dinas Kesehatan (Dinkes), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pada 5 Januari lalu. Saat itu, dewan menemukan banyak pos pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan.

Ketua Komisi I Irianto mengatakan, pihaknya akan memanggil dinas terkait untuk mempertanyakan tindak lanjut hasil sidak yang telah dilakukan. Dia menyebut, perkembangan saat ini tidak sesuai dengan hal-hal yang telah disepakati saat pelaksanaan sidak.

Saat itu, puluhan klinik yang diketahui tidak memiliki persyaratan pendukung dan dokumen termasuk perizinan harus melengkapinya dalam tempo tiga hari. Jika tidak, maka pos pelayanan rapid test atau klinik tersebut harus ditutup sampai semua persyaratan dipenuhi.

Baca Juga :  Gapasdap Alihkan Kapal dari Dermaga Ponton

Irianto menilai tindak lanjut pelaksanaan sidak tersebut lambat. Karena itu, dia menyatakan bakal memanggil Dinkes dan dinas terkait lain. ”Kalau tidak segera ditindaklanjuti mau kita undang lagi ke DPRD. Seperti apa? Kok tetap seperti ini?” ujarnya kemarin (25/1).

Irianto menuturkan, berkaitan dengan layanan rapid test tersebut, semua harus terpenuhi sesuai dengan aturan. ”Kalau klinik itu harus seperti apa. Walaupun ada cabang, di situ harus jelas. Kan sudah jelas ada edarannya,” tuturnya.

Sekadar diketahui, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 sudah mengeluarkan edaran nomor: 440/14/429.112/2022 tentang tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi/tinjau lokasi pada fasilitas layanan rapid test antigen di sekitar Pelabuhan Ketapang. Di antaranya, tempat layanan tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau tidak representatif sebagai tempat layanan karena tidak tersedia toilet, wastafel, tempat parkir, drainase, ruang tunggu, pencahayaan, dan sirkulasi udara cukup, serta gedung tidak terpisah dengan rumah makan atau rumah tinggal.

Poin berikutnya dalam surat yang dikeluarkan pada 14 Januari 2022 itu disebutkan fasilitas layanan rapid antigen tidak memiliki SDM yang kompeten dalam jumlah cukup, tidak memiliki peralatan standar, tempat layanan yang tidak memiliki kerja sama atau nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan pihak ketiga dalam Pengolahan Limbah Medis dan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).

Baca Juga :  Fenomena Aphelion Dituding Penyebab Suhu Dingin

Dalam surat tersebut juga dijelaskan bahwa pengelola diminta segera memenuhi kelengkapan tersebut selambat-lambatnya 21 Januari 2022. Bagi yang tidak dapat memenuhi kelengkapan layanan hingga tanggal tersebut, diminta untuk menghentikan kegiatannya. Sedangkan bagi yang sudah memenuhi seluruh kelengkapan layanan bisa segera mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan rekomendasi melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.

Irianto menyebut, jika belum ada tindak lanjut, pihaknya akan memanggil Dinas Kesehatan dan instansi terkait untuk menjelaskan apa yang menjadi kendala di balik lambatnya penanganan persoalan ini. ”Ada kendala apa? Ada apa di balik itu semua kok terlalu lama. Karena fungsi kita salah satunya fungsi pengawasan. Saya tidak tahu ada apa gitu aja? Ada tanda tanya, kok lama banget menyikapi,” pungkasnya. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/