alexametrics
24.3 C
Banyuwangi
Thursday, August 11, 2022

Ipuk Tetap Yakin Kawah Ijen Milik Banyuwangi

RadarBanyuwangi.id Perdebatan tentang perbatasan Banyuwangi dan Bondowoso di kawasan Kawah Ijen kembali menggelinding. Yang terbaru, sejumlah fraksi di DPRD Banyuwangi mengajukan usul penggunaan hak interpelasi alias hak meminta keterangan kepada Pemkab Banyuwangi.

Penggunaan hak interpelasi berkaitan polemik perbatasan Banyuwangi-Bondowoso di Kawah Ijen itu sedikitnya diusulkan 17 anggota dewan asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Fraksi Partai Demoktar (FPD), anggota dewan asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sebagaimana diketahui, batas wilayah antar Banyuwangi dan Bondowoso menjadi perbincangan hangat di Bumi Blambangan sejak akhir Juni lalu. Hal itu dipicu munculnya kabar bahwa sebagian wilayah Gunung Kawah Ijen yang selama ini masuk wilayah Banyuwangi kini “dicaplok” oleh kabupaten tetangga tersebut.

Bupati  Ipuk telah menandatangani kesepakatan dengan Bupati Bondowoso KH. Salwa Arifin dalam pertemuan yang dipimpin Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim Heru Tjahjono pada 3 Juni lalu. Namun, versi pemkab, kesepakatan bersama tentang batas wilayah itu diteken Bupati Ipuk dan Bupati Bondowoso dalam forum yang tidak menguntungkan Pemkab Banyuwangi. Sebab, dalam forum yang digelar di Surabaya itu tim teknis dari Pemkab Banyuwangi tidak diperkenankan masuk lokasi acara. Karena itu, setelah selesai acara, pihak Pemkab langsung berkirim surat pencebutan tanda tangan kepada Kemendagri.

Sementara itu, perbedaan pendapat terkait hak interpelasi tersebut masih terjadi di internal DPRD Banyuwangi. Salah satu fraksi yang kurang sependapat dengan adanya hak interpelasi adalah Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar).

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar yang sekaligus Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Ruliyono mengatakan, pihaknya sangat menghormati sikap dan pandangan para pengusul hak interpelasi tersebut. “Namun, Golkar punya cara lain untuk menyikapi itu,” ujarnya kemarin (25/7).

Baca Juga :  Majestic Banyuwangi

Dikatakan, definisi dari interpelasi yakni hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah, dalam hal ini adalah bupati, yang dinilai penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. “Pertanyaannya, apakah hak interpelasi yang diusulkan itu masuk dalam definisi itu?” tanya dia.

Sedangkan definisi dari kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Istilah kebijakan ini bisa diterapkan dalam pemerintahan, sektor swasta, organisasi, dan kelompok masyarakat. “Kira-kira penandatanganan dokumen berita acara soal tapal batas itu sebuah kebijakan, padahal tidak sesuai dengan definisi kebijakan itu sendiri, Bupati kala itu hanya diundang dan penandatanganannya sudah dicabut,” jelasnya.

Surat pencabutan tanda tangan dokumen berita acara itu dikirimkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan sudah diterima kedua lembaga pemerintah tersebut. “Mencabut keputusan maupun tanda tangan dalam pandangan hukum itu hal biasa dan pencabutan tanda tangan dalan berita acara tapal batas kawah Ijen justru menunjukkan keberanian, ketelitian dan kehati-hatian Bupati dalam membentengi asaet daerah ataupun batas wilayah,” tuturnya.

Di sisi lain, Ruliyono berkeyakinan bahwa kawah Ijen itu tetap menjadi milik Banyuwangi. Dia menjelaskan keyakinannya itu didasari sejarah atau historis. Dia mencontojkan, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mewarisi batasan-batasan wilayah yang dikuasai pemerintahan Hindia Belanda. “Dulu Pemerintah Hindia Belanda itu diakui oleh Liga-Liga Bangsa, kalau saat ini namanya PBB, waktu itu disepakati wilayah Indonesia adalah wilayah yang pernah diperintah atau dengan kata lain dijajah Pemerintah Hindia Belanda,” jelasnya.

Baca Juga :  Wajah Kota Banyuwangi Dipoles dengan Potong Ranting Pohon

Selain itu, dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) maupun Penitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Moh Yamin juga berpendapat bahwa luas wilayah Indonesia adalah wilayah yang pernah disingahi oleh kerajaan Majapahit. “Namun, terjadi debatable dan teranulir, hanya pendapat Moh Hatta yang digunakan sebagai dasar penentuan luas dan batas Negara. Bung Hatta berpendapat, wilayah Indonesia adalah wilayah yang dahulu dijajah Pemerintah Belanda. Kalau luas NKRI ini mengikuti pendapat Moh Yamin. Luasnya bisa sampai ke Negara Filipina, Thailand, dan sebagian Malaysia,” jelasnya.

Sedangkan terkait perbatasan Banyuwangi-Bondowoso, aturan tentang batas wilayah disepakati mengikuti regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda, maka batas Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Bodowoso merujuk pada peta yang pernah dibuat Hindia Belanda. Antara lain, Residen Besoeki Afdeling Banyuwangi 1895, Java Resn Besoeki 1924 Blad XIIIC (pengukuran 1917,1918 dan 1922), Java Resn Besoeki 1924 Blad LXXXVIII B (Alg.No. XVIII-58B) Pengukuran1917-1918, Peta Idjen Hoogland 1920 (pengukuran Dinas topografi Belanda 1917-1918), Java Resn Besoeki 1925 Blad XCIV A (pengukuran 1920 dan 1922), Java & Madura 1942 Sheet No. 59/XLIII-A, US Army Map Service, Peta Water Suplly Banyuwangi 1945, Javeerslag Van Den Topographischen Dienst In Nederlandsch-Indie. “Secara yuridis bukti peta-peta yang dibuat Pemerintah Hindia Belanda mempunyai dasar kuat bahwa kawah Ijen milik Kabupaten Banyuwangi, seharusnya pemerintah pusat maupun provinsi tidak perlu meragukan lagi,” tegasnya. (sgt/aif)

RadarBanyuwangi.id Perdebatan tentang perbatasan Banyuwangi dan Bondowoso di kawasan Kawah Ijen kembali menggelinding. Yang terbaru, sejumlah fraksi di DPRD Banyuwangi mengajukan usul penggunaan hak interpelasi alias hak meminta keterangan kepada Pemkab Banyuwangi.

Penggunaan hak interpelasi berkaitan polemik perbatasan Banyuwangi-Bondowoso di Kawah Ijen itu sedikitnya diusulkan 17 anggota dewan asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Fraksi Partai Demoktar (FPD), anggota dewan asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sebagaimana diketahui, batas wilayah antar Banyuwangi dan Bondowoso menjadi perbincangan hangat di Bumi Blambangan sejak akhir Juni lalu. Hal itu dipicu munculnya kabar bahwa sebagian wilayah Gunung Kawah Ijen yang selama ini masuk wilayah Banyuwangi kini “dicaplok” oleh kabupaten tetangga tersebut.

Bupati  Ipuk telah menandatangani kesepakatan dengan Bupati Bondowoso KH. Salwa Arifin dalam pertemuan yang dipimpin Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim Heru Tjahjono pada 3 Juni lalu. Namun, versi pemkab, kesepakatan bersama tentang batas wilayah itu diteken Bupati Ipuk dan Bupati Bondowoso dalam forum yang tidak menguntungkan Pemkab Banyuwangi. Sebab, dalam forum yang digelar di Surabaya itu tim teknis dari Pemkab Banyuwangi tidak diperkenankan masuk lokasi acara. Karena itu, setelah selesai acara, pihak Pemkab langsung berkirim surat pencebutan tanda tangan kepada Kemendagri.

Sementara itu, perbedaan pendapat terkait hak interpelasi tersebut masih terjadi di internal DPRD Banyuwangi. Salah satu fraksi yang kurang sependapat dengan adanya hak interpelasi adalah Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar).

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar yang sekaligus Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Ruliyono mengatakan, pihaknya sangat menghormati sikap dan pandangan para pengusul hak interpelasi tersebut. “Namun, Golkar punya cara lain untuk menyikapi itu,” ujarnya kemarin (25/7).

Baca Juga :  Lokalisasi Tutup, Praktik Esek-Esek Pindah ke Hotel

Dikatakan, definisi dari interpelasi yakni hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah, dalam hal ini adalah bupati, yang dinilai penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. “Pertanyaannya, apakah hak interpelasi yang diusulkan itu masuk dalam definisi itu?” tanya dia.

Sedangkan definisi dari kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Istilah kebijakan ini bisa diterapkan dalam pemerintahan, sektor swasta, organisasi, dan kelompok masyarakat. “Kira-kira penandatanganan dokumen berita acara soal tapal batas itu sebuah kebijakan, padahal tidak sesuai dengan definisi kebijakan itu sendiri, Bupati kala itu hanya diundang dan penandatanganannya sudah dicabut,” jelasnya.

Surat pencabutan tanda tangan dokumen berita acara itu dikirimkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan sudah diterima kedua lembaga pemerintah tersebut. “Mencabut keputusan maupun tanda tangan dalam pandangan hukum itu hal biasa dan pencabutan tanda tangan dalan berita acara tapal batas kawah Ijen justru menunjukkan keberanian, ketelitian dan kehati-hatian Bupati dalam membentengi asaet daerah ataupun batas wilayah,” tuturnya.

Di sisi lain, Ruliyono berkeyakinan bahwa kawah Ijen itu tetap menjadi milik Banyuwangi. Dia menjelaskan keyakinannya itu didasari sejarah atau historis. Dia mencontojkan, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mewarisi batasan-batasan wilayah yang dikuasai pemerintahan Hindia Belanda. “Dulu Pemerintah Hindia Belanda itu diakui oleh Liga-Liga Bangsa, kalau saat ini namanya PBB, waktu itu disepakati wilayah Indonesia adalah wilayah yang pernah diperintah atau dengan kata lain dijajah Pemerintah Hindia Belanda,” jelasnya.

Baca Juga :  Pembangunan Ponpes Al-Qodiri VIII Desa Kelir Berlanjut

Selain itu, dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) maupun Penitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Moh Yamin juga berpendapat bahwa luas wilayah Indonesia adalah wilayah yang pernah disingahi oleh kerajaan Majapahit. “Namun, terjadi debatable dan teranulir, hanya pendapat Moh Hatta yang digunakan sebagai dasar penentuan luas dan batas Negara. Bung Hatta berpendapat, wilayah Indonesia adalah wilayah yang dahulu dijajah Pemerintah Belanda. Kalau luas NKRI ini mengikuti pendapat Moh Yamin. Luasnya bisa sampai ke Negara Filipina, Thailand, dan sebagian Malaysia,” jelasnya.

Sedangkan terkait perbatasan Banyuwangi-Bondowoso, aturan tentang batas wilayah disepakati mengikuti regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda, maka batas Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Bodowoso merujuk pada peta yang pernah dibuat Hindia Belanda. Antara lain, Residen Besoeki Afdeling Banyuwangi 1895, Java Resn Besoeki 1924 Blad XIIIC (pengukuran 1917,1918 dan 1922), Java Resn Besoeki 1924 Blad LXXXVIII B (Alg.No. XVIII-58B) Pengukuran1917-1918, Peta Idjen Hoogland 1920 (pengukuran Dinas topografi Belanda 1917-1918), Java Resn Besoeki 1925 Blad XCIV A (pengukuran 1920 dan 1922), Java & Madura 1942 Sheet No. 59/XLIII-A, US Army Map Service, Peta Water Suplly Banyuwangi 1945, Javeerslag Van Den Topographischen Dienst In Nederlandsch-Indie. “Secara yuridis bukti peta-peta yang dibuat Pemerintah Hindia Belanda mempunyai dasar kuat bahwa kawah Ijen milik Kabupaten Banyuwangi, seharusnya pemerintah pusat maupun provinsi tidak perlu meragukan lagi,” tegasnya. (sgt/aif)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/