alexametrics
23.5 C
Banyuwangi
Sunday, August 14, 2022

Dua Desa Jadi Kandidat Percontohan Desa Antikorupsi

BANYUWANGI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjuk dua desa di Banyuwangi sebagai kandidat percontohan Desa Antikorupsi. Dua desa yang ditunjuk KPK adalah Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari dan Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Banyuwangi.

Untuk itu, KPK telah bertandang ke Banyuwangi untuk melakukan observasi atas dua desa tersebut. Selain observasi, tim tersebut juga telah bertemu Bupati Ipuk Fiestiandani.

Ipuk mengakui pihaknya sudah bertemu dengan tim KPK. Pertemuan berlangsung pekan lalu. ”Kami sudah bertemu dengan tim KPK membahas bagaimana Desa Antikorupsi ke depan dan bagaimana kemungkinan dua desa ini dijadikan pilot project. Di Jawa Timur, dua desa di Banyuwangi itu yang ditunjuk KPK,” ujarnya kemarin (25/4).

Menurut Ipuk, penunjukan KPK atas dua desa tersebut merupakan hal yang tepat. Sebab, Desa Genteng Kulon dan Desa Sukojati masuk peringkat sepuluh besar Indeks Desa Mandiri (IDM) yang dirilis oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT). Bahkan, Genteng Kulon menduduki peringkat pertama IDM.

Ipuk menuturkan, IDM menunjukkan indikator status perkembangan desa. ”Jadi, saya kira Genteng Kulon yang menduduki peringkat 1 dan Sukojati di peringkat 7 akan lebih mudah untuk mengadopsi konsep desa antikorupsi seperti yang diamanatkan KPK,” kata dia. 

Baca Juga :  Saksi Absen, Sidang Penambang Pasir Ditunda

Sekadar diketahui, ada enam desa di Banyuwangi yang masuk 10 besar peringkat Desa Mandiri di Indonesia. Berturut, Desa Genteng Kulon (1), Genteng Wetan (4), Setail (5), Sukojati (7), Kembiritan (9), Kaligondo (10).  

Sementara itu, Pemkab Banyuwangi telah meluncurkan program Smart Kampung sejak tahun lalu. Smart Kampung adalah layanan desa berbasis online yang saat ini telah diterapkan oleh 189 desa.

Menurut Ipuk, Smart Kampung adalah instrumen bagi pemkab untuk menggerakkan berbagai sektor di desa. Tidak hanya layanan publik, namun juga sektor ekonomi di pedesaan. ”Dengan teknologi informasi yang kami fasilitasi di sana, desa-desa di Banyuwangi mulai bergerak. Mereka menggunakan TIK sebagai sarana untuk mengoptimalkan potensinya,” ujarnya.

Ipuk berharap, dengan tambahan bimbingan dari KPK terhadap dua desa itu akan semakin meningkatkan pelayanan di desa tersebut. ”Sehingga ke depan akan bisa dicontoh desa lainnya,” kata Ipuk. 

Fungsional Direktorat Pembangunan Peran Serta Masyarakat KPK Herlina Jeane saat di Banyuwangi menjelaskan, dalam penentuan desa antikorupsi ada lima indikator yang harus dipenuhi. Yaitu, penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal.

Baca Juga :  Kedatangan Korban Rusuh Wamena Disambut Tangis Haru Keluarga

”Budaya antikorupsi diharapkan bisa terus lahir dari level masyarakat desa dan menyebar hingga ke tingkat pemerintahan lebih tinggi. Nilai-nilai antikorupsi penting dipraktikkan secara nyata di semua level pemerintahan termasuk di lingkup terkecil seperti desa. Terlebih, pemerintahan desa juga mengelola Dana Desa. Sebab itu, upaya mendorong tata kelola pemerintahan desa yang bersih semakin menjadi kebutuhan,” jelas Jeane.

Jeane menambahkan, ada tiga tahapan yang dilakukan timnya sebelum menentukan salah satu dari dua desa tersebut sebagai percontohan. Pertama, tahapan persiapan berupa audiensi dan observasi. Kedua, tahapan pelaksanaan berupa bimbingan teknis dan penilaian. Tahapan ketiga yang merupakan tahapan terakhir, yaitu peluncuran Desa Antikorupsi. ”Saat ini masih tahapan observasi di dua desa tersebut. Desa yang ditunjuk KPK salah satu indikatornya adalah desa yang sudah berkembang dengan baik. Contohnya di Banyuwangi dengan penerapan Smart Kampungnya,” pungkasnya. 

BANYUWANGI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjuk dua desa di Banyuwangi sebagai kandidat percontohan Desa Antikorupsi. Dua desa yang ditunjuk KPK adalah Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari dan Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Banyuwangi.

Untuk itu, KPK telah bertandang ke Banyuwangi untuk melakukan observasi atas dua desa tersebut. Selain observasi, tim tersebut juga telah bertemu Bupati Ipuk Fiestiandani.

Ipuk mengakui pihaknya sudah bertemu dengan tim KPK. Pertemuan berlangsung pekan lalu. ”Kami sudah bertemu dengan tim KPK membahas bagaimana Desa Antikorupsi ke depan dan bagaimana kemungkinan dua desa ini dijadikan pilot project. Di Jawa Timur, dua desa di Banyuwangi itu yang ditunjuk KPK,” ujarnya kemarin (25/4).

Menurut Ipuk, penunjukan KPK atas dua desa tersebut merupakan hal yang tepat. Sebab, Desa Genteng Kulon dan Desa Sukojati masuk peringkat sepuluh besar Indeks Desa Mandiri (IDM) yang dirilis oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT). Bahkan, Genteng Kulon menduduki peringkat pertama IDM.

Ipuk menuturkan, IDM menunjukkan indikator status perkembangan desa. ”Jadi, saya kira Genteng Kulon yang menduduki peringkat 1 dan Sukojati di peringkat 7 akan lebih mudah untuk mengadopsi konsep desa antikorupsi seperti yang diamanatkan KPK,” kata dia. 

Baca Juga :  Terperosok ke Jalan Berlubang, Agya Tabrak Rumah Warga

Sekadar diketahui, ada enam desa di Banyuwangi yang masuk 10 besar peringkat Desa Mandiri di Indonesia. Berturut, Desa Genteng Kulon (1), Genteng Wetan (4), Setail (5), Sukojati (7), Kembiritan (9), Kaligondo (10).  

Sementara itu, Pemkab Banyuwangi telah meluncurkan program Smart Kampung sejak tahun lalu. Smart Kampung adalah layanan desa berbasis online yang saat ini telah diterapkan oleh 189 desa.

Menurut Ipuk, Smart Kampung adalah instrumen bagi pemkab untuk menggerakkan berbagai sektor di desa. Tidak hanya layanan publik, namun juga sektor ekonomi di pedesaan. ”Dengan teknologi informasi yang kami fasilitasi di sana, desa-desa di Banyuwangi mulai bergerak. Mereka menggunakan TIK sebagai sarana untuk mengoptimalkan potensinya,” ujarnya.

Ipuk berharap, dengan tambahan bimbingan dari KPK terhadap dua desa itu akan semakin meningkatkan pelayanan di desa tersebut. ”Sehingga ke depan akan bisa dicontoh desa lainnya,” kata Ipuk. 

Fungsional Direktorat Pembangunan Peran Serta Masyarakat KPK Herlina Jeane saat di Banyuwangi menjelaskan, dalam penentuan desa antikorupsi ada lima indikator yang harus dipenuhi. Yaitu, penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal.

Baca Juga :  Habisi Nyawa Tetangga, Arifin Divonis Sembilan Tahun

”Budaya antikorupsi diharapkan bisa terus lahir dari level masyarakat desa dan menyebar hingga ke tingkat pemerintahan lebih tinggi. Nilai-nilai antikorupsi penting dipraktikkan secara nyata di semua level pemerintahan termasuk di lingkup terkecil seperti desa. Terlebih, pemerintahan desa juga mengelola Dana Desa. Sebab itu, upaya mendorong tata kelola pemerintahan desa yang bersih semakin menjadi kebutuhan,” jelas Jeane.

Jeane menambahkan, ada tiga tahapan yang dilakukan timnya sebelum menentukan salah satu dari dua desa tersebut sebagai percontohan. Pertama, tahapan persiapan berupa audiensi dan observasi. Kedua, tahapan pelaksanaan berupa bimbingan teknis dan penilaian. Tahapan ketiga yang merupakan tahapan terakhir, yaitu peluncuran Desa Antikorupsi. ”Saat ini masih tahapan observasi di dua desa tersebut. Desa yang ditunjuk KPK salah satu indikatornya adalah desa yang sudah berkembang dengan baik. Contohnya di Banyuwangi dengan penerapan Smart Kampungnya,” pungkasnya. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

DKB Gelar Workshop Teater dan Pantomim

Tarif Ojol Akan Naik

Ditinggal Ziarah Haji, Rumah Terbakar

/