alexametrics
28.9 C
Banyuwangi
Friday, August 12, 2022

Optimalkan Kepatuhan Badan Usaha, BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Kejari

BANYUWANGI – BPJS Ketenagakerjaan melakukan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Banyuwangi tentang Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Budi Jatmiko, dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi yang diwakili oleh Kasidatun, Sulisyadi, pada tanggal 6 Maret 2019 di Sun Osing Café Banyuwangi.

Budi Jatmiko menyampaikan bahwa kerjasama ini dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPJS Ketenagakerjaan maupun Kejaksaan Negeri, serta meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha Negara. Seperti kepatuhan Badan Usaha dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Sulisyadi mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan 100 data Badan Usaha yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Negeri telah memberikan sosialisasi bersama tentang program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Baca Juga :  Kunjungi Grha Pena, Kajari: Kasus di Kejaksaan Bisa Jadi Pembelajaran

Hasil sosialisasi tersebut, terdapat 29 Badan Usaha mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan 71 Badan Usaha belum mendaftar. Sehingga selanjutnya data Badan Usaha tersebut akan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan dikuatkan oleh Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

BPJS Ketenagakerjaan berharap monitoring dan evaluasi dengan Kejaksaan Negeri dapat lebih mengoptimalkan kepatuhan Badan Usaha dalam kepesertaan progam jaminan sosial. Hal ini sebagai pengingat kepada Badan Usaha Wajib Belum Daftar untuk segera mendaftarkan Badan Usahanya sebelum adanya pemanggilan dari Kejaksaan Negeri. Selain itu, memberikan perlindungan, rasa aman, dan kesejahteraan pekerja dalam melakukan pekerjaan merupakan tanggungjawab pemberi kerja melalui pengalihan resiko kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Baca Juga :  Plengsengan Sungai Binau yang Ambrol Ancam Rel Kereta Api

BANYUWANGI – BPJS Ketenagakerjaan melakukan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Banyuwangi tentang Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Budi Jatmiko, dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi yang diwakili oleh Kasidatun, Sulisyadi, pada tanggal 6 Maret 2019 di Sun Osing Café Banyuwangi.

Budi Jatmiko menyampaikan bahwa kerjasama ini dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPJS Ketenagakerjaan maupun Kejaksaan Negeri, serta meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha Negara. Seperti kepatuhan Badan Usaha dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Sulisyadi mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan 100 data Badan Usaha yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Negeri telah memberikan sosialisasi bersama tentang program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Baca Juga :  Plengsengan Sungai Binau yang Ambrol Ancam Rel Kereta Api

Hasil sosialisasi tersebut, terdapat 29 Badan Usaha mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan 71 Badan Usaha belum mendaftar. Sehingga selanjutnya data Badan Usaha tersebut akan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan dikuatkan oleh Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

BPJS Ketenagakerjaan berharap monitoring dan evaluasi dengan Kejaksaan Negeri dapat lebih mengoptimalkan kepatuhan Badan Usaha dalam kepesertaan progam jaminan sosial. Hal ini sebagai pengingat kepada Badan Usaha Wajib Belum Daftar untuk segera mendaftarkan Badan Usahanya sebelum adanya pemanggilan dari Kejaksaan Negeri. Selain itu, memberikan perlindungan, rasa aman, dan kesejahteraan pekerja dalam melakukan pekerjaan merupakan tanggungjawab pemberi kerja melalui pengalihan resiko kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Baca Juga :  INKA Salurkan Modal ke UMKM Banyuwangi

Artikel Terkait

Most Read

Bedah 2 Rumah, Serahkan 2 Sepeda

Sama-Sama Janji Tetap Kritis

Selama PPKM Diberlakukan, Stok Darah Aman

PT Lundin Siapkan CSR Rp 200 Juta

Artikel Terbaru

/