alexametrics
24 C
Banyuwangi
Friday, August 12, 2022

Kepala Desa Harus Paham Cara M4P Dana Desa

Anggota Komisi XI DPR RI, H Sumail Abdullah bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Budiarso Teguh, Jumat lalu (23/2) melakukan kunjungan kerja di Banyuwangi. Pemanfaatan dana desa (DD) menjadi fokus kunjungan kerja kader Partai Gerindra itu.

         Politisi asal Kecamatan Wongsorejo ini mengingatkan, DD yang mengucurkan ke Banyuwangi harus benar-benar dimanfaatkan untuk mengurangi angka kemiskinan warga. Penggunaan dana desa yang setiap tahun naik harus ada pendampingan dan pembinaan untuk kepala desa supaya pemanfaatan dana desa itu tepat aturan.

        Anggota komisi yang membidangi keuangan, perencanaan dan perbankan ini  juga mengajak kepada kepala desa untuk bersama-sama melakukan pencegahan penyalahgunaan dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat kepada daerah. Pola pembangunan dari pinggiran ini sangat tepat ketika desa diberikan anggaran yang cukup.

         Di beberapa daerah, banyak terjadi permasalahan terkait pengelolaan dana desa. Karena itu, sangat ironis jika kepala desa yang memiliki niat mengabdi untuk masyarakat terseret kasus hukum tidak paham dengan aturan dan tidak ada pendampingan. “Belum tentu kepala desa itu punya niat korupsi. Harus ada pendampingan terutama menyangkut aturan,” ujar Sumail

Baca Juga :  Terakhir Pos Pam Nataru, Kesadaran Warga Masih Minim

Karena itu, kata Sumail, kepala desa harus mengerti bagaimana cara Merencanakan, Melaksanakan, Melaporkan dan Mempertanggungjawabkan Penggunaan (M4P) dana desa itu. “Padat karya tunai merupakan skema baru dalam pengalokasian dana desa secara swakelola. Oleh karena itu, warga desa bisa terlibat aktif sebagai pekerja dalam beberapa proyek desa dan mendapatkan upah,” jelas Sumail.

        Dengan demikian, warga desa tidak hanya memperoleh penghasilan tambahan, tapi juga bisa menikmati infrastruktur hasil padat karya yang dibiayai dana desa. Program padat karya tunai merupakan perbaikan pola penyaluran dana desa dari tahun-tahun sebelumnya.

        Dana desa yang dianggarkan pemerintah untuk membangun desa tidaklah sedikit dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Mulai dari Rp 20 triliun pada tahun 2015, Rp 47 triliun pada tahun 2016, hingga Rp 60 triliun dianggarkan pemerintah pada tahun 2017. Dan tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun. 

Baca Juga :  Bagikan Paket Sembako untuk Penyadap Getah

        Sumail menekankan, pemerintah mempercepat pencairan dana desa pada 2018. Jika sebelumnya dana desa tersebut dicairkan dalam dua tahap yaitu 60 persen pada April dan 40 persen pada Agustus, pada tahun ini 20 persen dari dana tersebut sudah bisa dicairkan pada Januari 2018.

        Sumail menambahkan, sebagai wakil rakyat dari Dapil 3 Jatim (Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso) maka pihaknya ingin menyinergikan program nasional dengan daerah pemilihannya. Salah satunya adalah mengawal Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 75 miliar. Insentif DID ini diberikan kepada Banyuwangi, karena dinilai berhasil dalam mengelola keuangan yang baik dan mampu meningkatkan kinerja peningkatan pelayanan publiknya‎.

 Dalam kunjungan kerja itu,  Sumail  bertemu dengan Bupati Abdullah Azwar Anas, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) dan Kepala Desa se- Banyuwangi

Anggota Komisi XI DPR RI, H Sumail Abdullah bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Budiarso Teguh, Jumat lalu (23/2) melakukan kunjungan kerja di Banyuwangi. Pemanfaatan dana desa (DD) menjadi fokus kunjungan kerja kader Partai Gerindra itu.

         Politisi asal Kecamatan Wongsorejo ini mengingatkan, DD yang mengucurkan ke Banyuwangi harus benar-benar dimanfaatkan untuk mengurangi angka kemiskinan warga. Penggunaan dana desa yang setiap tahun naik harus ada pendampingan dan pembinaan untuk kepala desa supaya pemanfaatan dana desa itu tepat aturan.

        Anggota komisi yang membidangi keuangan, perencanaan dan perbankan ini  juga mengajak kepada kepala desa untuk bersama-sama melakukan pencegahan penyalahgunaan dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat kepada daerah. Pola pembangunan dari pinggiran ini sangat tepat ketika desa diberikan anggaran yang cukup.

         Di beberapa daerah, banyak terjadi permasalahan terkait pengelolaan dana desa. Karena itu, sangat ironis jika kepala desa yang memiliki niat mengabdi untuk masyarakat terseret kasus hukum tidak paham dengan aturan dan tidak ada pendampingan. “Belum tentu kepala desa itu punya niat korupsi. Harus ada pendampingan terutama menyangkut aturan,” ujar Sumail

Baca Juga :  Bagikan Paket Sembako untuk Penyadap Getah

Karena itu, kata Sumail, kepala desa harus mengerti bagaimana cara Merencanakan, Melaksanakan, Melaporkan dan Mempertanggungjawabkan Penggunaan (M4P) dana desa itu. “Padat karya tunai merupakan skema baru dalam pengalokasian dana desa secara swakelola. Oleh karena itu, warga desa bisa terlibat aktif sebagai pekerja dalam beberapa proyek desa dan mendapatkan upah,” jelas Sumail.

        Dengan demikian, warga desa tidak hanya memperoleh penghasilan tambahan, tapi juga bisa menikmati infrastruktur hasil padat karya yang dibiayai dana desa. Program padat karya tunai merupakan perbaikan pola penyaluran dana desa dari tahun-tahun sebelumnya.

        Dana desa yang dianggarkan pemerintah untuk membangun desa tidaklah sedikit dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Mulai dari Rp 20 triliun pada tahun 2015, Rp 47 triliun pada tahun 2016, hingga Rp 60 triliun dianggarkan pemerintah pada tahun 2017. Dan tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun. 

Baca Juga :  Permintaan Melonjak 500 Persen, Stok Oksigen Banyuwangi Aman

        Sumail menekankan, pemerintah mempercepat pencairan dana desa pada 2018. Jika sebelumnya dana desa tersebut dicairkan dalam dua tahap yaitu 60 persen pada April dan 40 persen pada Agustus, pada tahun ini 20 persen dari dana tersebut sudah bisa dicairkan pada Januari 2018.

        Sumail menambahkan, sebagai wakil rakyat dari Dapil 3 Jatim (Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso) maka pihaknya ingin menyinergikan program nasional dengan daerah pemilihannya. Salah satunya adalah mengawal Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 75 miliar. Insentif DID ini diberikan kepada Banyuwangi, karena dinilai berhasil dalam mengelola keuangan yang baik dan mampu meningkatkan kinerja peningkatan pelayanan publiknya‎.

 Dalam kunjungan kerja itu,  Sumail  bertemu dengan Bupati Abdullah Azwar Anas, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) dan Kepala Desa se- Banyuwangi

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/