alexametrics
27 C
Banyuwangi
Saturday, August 13, 2022

Dorong Penerapan Sanksi bagi WP Tak Taat Pajak

RadarBanyuwangi.id – DPRD Banyuwangi mendorong eksekutif melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini. Sebab, menurut dewan, ketergantungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih besar, yakni sebesar 98,6 persen dari total pendapatan daerah tahun lalu.

Upaya peningkatan kapasitas fiskal tersebut menjadi salah satu rekomendasi dewan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) bupati akhir tahun anggaran 2020. Versi dewan, pendapatan daerah berdasar dokumen LKPj tahun anggaran 2020 yang belum teraudit terealisasi sebesar 3,267 triliun atau sebesar 101,02 persen.

Anggota DPRD Marifatul Kamila alias Rifa mengatakan, capaian realisasi pendapatan daerah tersebut perlu diapresiasi dan terus didorong agar ke depan terus meningkat. ”Terlebih, dari hasil evaluasi dan kajian terhadap dokumen LKPj, ada beberapa sumber pendapatan daerah yang belum memenuhi target,” ujarnya membacakan rekomendasi DPRD terhadap LKPj bupati akhir 2020 pada rapat paripurna Kamis (18/3).

Baca Juga :  Rayakan Agustusan, P3KLB dan Joko Thole Banyuwangi Gelar Tasyakuran

Untuk itu, dewan memberikan masukan terkait strategi peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satunya melakukan inovasi dan reformasi administrasi perpajakan daerah melalui pendataan ulang wajib pajak dan objek pajak yang up to date, baik dari sisi sistem administrasi pencatatan penerimaan daerah maupun pembayaran/penagihan pajak daerah dan retribusi daerah agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Selain itu, DPRD juga mendorong peningkatan kerja sama serta penguatan pertukaran data dan informasi yang berkaitan dengan data perpajakan dan investasi lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya.

Rifa menyebut, potensi piutang PBB tahun 1994 sampai 2019 sebesar Rp 44,51 miliar. Sedangkan pada Desember 2020 sebesar Rp 12,42 miliar. Artinya, saldo akhir piutang PBB mencapai Rp 56,94 miliar. Sementara itu, piutang pajak daerah lainnya (PDL) tahun 2019 sebesar Rp 1,92 miliar dan tahun 2020 sebesar 1,38 miliar. Sehingga saldo akhir piutang PDL mencapai Rp 3,3 miliar. Sedangkan piutang retribusi daerah Rp 2,64 juta.

Baca Juga :  Festival Susur Sungai Diawali dari Bendungan Karangdoro

”Untuk itu harus dilakukan langkah-langkah strategis dan serius dalam penanganannya. Apabila hal ini terkait dengan kepatuhan Wajib Pajak (WP), maka solusinya adalah menggunakan teknologi informasi untuk mendeteksi pemenuhan kewajiban pajak. Juga pemberian sanksi bagi WP yang tidak taat pajak, contohnya penempelan stiker belum membayar pajak restoran pada rumah makan, pada reklame yang belum bayar pajak, dan meningkatkan kerja sama dengan  aparat  penegak hukum,” ujarnya.

Selain itu, dewan juga mendorong optimalisasi profiling wajib pajak. ”Hal ini perlu dilakukan guna menggali potensi pajak dari WP tersebut meliputi data personal identitas Wajib Pajak, gambaran usaha, dan data akumulatif perkembangan usaha, data lawan transaksi, dan riwayat pembayaran pajak,” pungkasnya. (sgt/afi/c1)

RadarBanyuwangi.id – DPRD Banyuwangi mendorong eksekutif melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini. Sebab, menurut dewan, ketergantungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih besar, yakni sebesar 98,6 persen dari total pendapatan daerah tahun lalu.

Upaya peningkatan kapasitas fiskal tersebut menjadi salah satu rekomendasi dewan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) bupati akhir tahun anggaran 2020. Versi dewan, pendapatan daerah berdasar dokumen LKPj tahun anggaran 2020 yang belum teraudit terealisasi sebesar 3,267 triliun atau sebesar 101,02 persen.

Anggota DPRD Marifatul Kamila alias Rifa mengatakan, capaian realisasi pendapatan daerah tersebut perlu diapresiasi dan terus didorong agar ke depan terus meningkat. ”Terlebih, dari hasil evaluasi dan kajian terhadap dokumen LKPj, ada beberapa sumber pendapatan daerah yang belum memenuhi target,” ujarnya membacakan rekomendasi DPRD terhadap LKPj bupati akhir 2020 pada rapat paripurna Kamis (18/3).

Baca Juga :  Rayakan Agustusan, P3KLB dan Joko Thole Banyuwangi Gelar Tasyakuran

Untuk itu, dewan memberikan masukan terkait strategi peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satunya melakukan inovasi dan reformasi administrasi perpajakan daerah melalui pendataan ulang wajib pajak dan objek pajak yang up to date, baik dari sisi sistem administrasi pencatatan penerimaan daerah maupun pembayaran/penagihan pajak daerah dan retribusi daerah agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Selain itu, DPRD juga mendorong peningkatan kerja sama serta penguatan pertukaran data dan informasi yang berkaitan dengan data perpajakan dan investasi lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya.

Rifa menyebut, potensi piutang PBB tahun 1994 sampai 2019 sebesar Rp 44,51 miliar. Sedangkan pada Desember 2020 sebesar Rp 12,42 miliar. Artinya, saldo akhir piutang PBB mencapai Rp 56,94 miliar. Sementara itu, piutang pajak daerah lainnya (PDL) tahun 2019 sebesar Rp 1,92 miliar dan tahun 2020 sebesar 1,38 miliar. Sehingga saldo akhir piutang PDL mencapai Rp 3,3 miliar. Sedangkan piutang retribusi daerah Rp 2,64 juta.

Baca Juga :  Banyuwangi Menjadi Sentra Sapi Perah

”Untuk itu harus dilakukan langkah-langkah strategis dan serius dalam penanganannya. Apabila hal ini terkait dengan kepatuhan Wajib Pajak (WP), maka solusinya adalah menggunakan teknologi informasi untuk mendeteksi pemenuhan kewajiban pajak. Juga pemberian sanksi bagi WP yang tidak taat pajak, contohnya penempelan stiker belum membayar pajak restoran pada rumah makan, pada reklame yang belum bayar pajak, dan meningkatkan kerja sama dengan  aparat  penegak hukum,” ujarnya.

Selain itu, dewan juga mendorong optimalisasi profiling wajib pajak. ”Hal ini perlu dilakukan guna menggali potensi pajak dari WP tersebut meliputi data personal identitas Wajib Pajak, gambaran usaha, dan data akumulatif perkembangan usaha, data lawan transaksi, dan riwayat pembayaran pajak,” pungkasnya. (sgt/afi/c1)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/