alexametrics
24.9 C
Banyuwangi
Monday, August 8, 2022

Sembilan Klinik “Ilegal” Ajukan Izin ke Dinas Kesehatan

KALIPURO – Sejumlah pengelola klinik dan pos swab antigen di sekitar Pelabuhan ASDP Ketapang menagih janji Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Satgas Covid-19. Mereka mendesak Dinkes segera membuka kembali layanan tes antigen yang sudah sepekan ini disegel tim gabungan.  

Yahya Umar, salah satu perwakilan pemilik pos swab mengungkapkan, ada sembilan klinik yang sudah mengajukan izin ke Dinkes. Hingga Sabtu (12/2) izin tersebut tak kunjung dikeluarkan. Padahal, saat penutupan besar-besaran Senin lalu (7/2), Satgas Covid, Dinkes, dan Camat Kalipuro berjanji segera mengeluarkan izin setelah klinik melengkapi sejumlah persyaratan. ”Saya masih ingat saat itu, ada videonya juga. Kalau kita sudah mengurus izin, sehari kemudian bisa dikeluarkan,” tegas pengelola Klinik Sritanjung tersebut.

Sebenarnya, beberapa klinik termasuk Sritanjung, sudah mengurus izin Jumat lalu (4/2). Setelah ada penertiban klinik ilegal, Dinkes kembali memastikan perkembangan izin yang diajukan. Ternyata sampai sekarang belum ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinkes. Padahal, semua checklist yang ditentukan sudah dipenuhi. Mulai dari SDM tenaga kesehatan hingga kerja sama dengan pengelola limbah medis.

Lamanya rekomendasi yang dikeluarkan Dinkes dianggap mengecewakan pengelola klinik. Yahya menilai ada tebang pilih yang dilakukan Dinkes untuk mengeluarkan izin klinik. Dia melihat ada beberapa klinik di luar tujuh yang sudah diizinkan oleh Dinkes, namun tetap berani beroperasi. ”Persyaratan kita sudah lengkap semua. Kenapa tidak segera diizinkan. Semua indikator di checklist juga sudah kita penuhi,” kata Yahya.

Baca Juga :  Syahbandar Perketat Penerbitan SPB

Pos swab tak hanya semata menjadi bisnis pengelola klinik. Di sisi lain, ada banyak warga sekitar Pelabuhan Ketapang yang menggantungkan hidup dari bisnis tersebut. Satu pos swab saja menurutnya minimal ada 15 orang yang dipekerjakan. Belum lagi dengan jasa antar yang melibatkan warga sekitar Desa Ketapang. ”Dalam hearing di DPRD beberapa waktu lalu sudah jelas, ada 23 ribu orang per hari yang membutuhkan tes swab. Tidak mungkin bisa dilayani sedikit klinik. Kita ingin bisa segera diizinkan buka, kalau tidak kita akan unjuk rasa ke Dinkes,” ancamnya.

Plt Kadinkes Banyuwangi Amir Hidayat membenarkan hampir semua klinik dan pos swab sudah mengajukan izin pasca penutupan Senin lalu (7/2). Amir menilai itu langkah positif karena membuat semua klinik sama-sama berusaha untuk menjalankan SOP secara maksimal. Meski demikian, pihaknya tidak serta-merta memberikan rekomendasi kepada semua klinik yang mengajukan izin.

Baca Juga :  Kerugian Material Tenggelamnya KMP Yunicee Mencapai Rp 19,3 Miliar

Amir masih akan melihat dulu bagaimana kebutuhan masyarakat di lapangan. ”Sebenarnya sudah bagus karena semua klinik mulai memenuhi persyaratan SDM dan lainnya. Kalau nanti masyarakat membutuhkan klinik tersebut, akan kita buka lagi,” tegasnya.

Senin lalu (7/2) belasan klinik tes antigen ilegal di sepanjang jalan raya Ketapang ditutup oleh tim gabungan yang melibatkan Satgas Covid-19. Klinik tersebut dianggap belum memenuhi persyaratan. Misalnya, tenaga medis belum kompeten serta penanganan limbah medis asal-asalan.    

Kasi Karantina dan Surveilans Epidemiologi KKP Kelas II Probolinggo Jumali mengatakan, setelah ditutup tim gabungan, klinik ilegal tersebut belum berani membuka layanan lagi. Jika nantinya beroperasi lagi, KKP tidak akan memvalidasi dokumen rapid test yang dikeluarkan klinik ilegal tersebut.

Syaratnya, lanjut Jumali, data yang dikeluarkan oleh klinik ilegal tersebut tidak tercatat dalam new all records (NAR) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Sebaliknya, jika dokumen yang dikeluarkan klinik ilegal tersebut mencantumkan NAR, pihaknya akan kesulitan untuk tidak memvalidasi. Apalagi, jumlah penumpang kapal yang melakukan validasi cukup banyak. 

KALIPURO – Sejumlah pengelola klinik dan pos swab antigen di sekitar Pelabuhan ASDP Ketapang menagih janji Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Satgas Covid-19. Mereka mendesak Dinkes segera membuka kembali layanan tes antigen yang sudah sepekan ini disegel tim gabungan.  

Yahya Umar, salah satu perwakilan pemilik pos swab mengungkapkan, ada sembilan klinik yang sudah mengajukan izin ke Dinkes. Hingga Sabtu (12/2) izin tersebut tak kunjung dikeluarkan. Padahal, saat penutupan besar-besaran Senin lalu (7/2), Satgas Covid, Dinkes, dan Camat Kalipuro berjanji segera mengeluarkan izin setelah klinik melengkapi sejumlah persyaratan. ”Saya masih ingat saat itu, ada videonya juga. Kalau kita sudah mengurus izin, sehari kemudian bisa dikeluarkan,” tegas pengelola Klinik Sritanjung tersebut.

Sebenarnya, beberapa klinik termasuk Sritanjung, sudah mengurus izin Jumat lalu (4/2). Setelah ada penertiban klinik ilegal, Dinkes kembali memastikan perkembangan izin yang diajukan. Ternyata sampai sekarang belum ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinkes. Padahal, semua checklist yang ditentukan sudah dipenuhi. Mulai dari SDM tenaga kesehatan hingga kerja sama dengan pengelola limbah medis.

Lamanya rekomendasi yang dikeluarkan Dinkes dianggap mengecewakan pengelola klinik. Yahya menilai ada tebang pilih yang dilakukan Dinkes untuk mengeluarkan izin klinik. Dia melihat ada beberapa klinik di luar tujuh yang sudah diizinkan oleh Dinkes, namun tetap berani beroperasi. ”Persyaratan kita sudah lengkap semua. Kenapa tidak segera diizinkan. Semua indikator di checklist juga sudah kita penuhi,” kata Yahya.

Baca Juga :  Kendaraan Naik 30 Persen Sebrangi Selat Bali

Pos swab tak hanya semata menjadi bisnis pengelola klinik. Di sisi lain, ada banyak warga sekitar Pelabuhan Ketapang yang menggantungkan hidup dari bisnis tersebut. Satu pos swab saja menurutnya minimal ada 15 orang yang dipekerjakan. Belum lagi dengan jasa antar yang melibatkan warga sekitar Desa Ketapang. ”Dalam hearing di DPRD beberapa waktu lalu sudah jelas, ada 23 ribu orang per hari yang membutuhkan tes swab. Tidak mungkin bisa dilayani sedikit klinik. Kita ingin bisa segera diizinkan buka, kalau tidak kita akan unjuk rasa ke Dinkes,” ancamnya.

Plt Kadinkes Banyuwangi Amir Hidayat membenarkan hampir semua klinik dan pos swab sudah mengajukan izin pasca penutupan Senin lalu (7/2). Amir menilai itu langkah positif karena membuat semua klinik sama-sama berusaha untuk menjalankan SOP secara maksimal. Meski demikian, pihaknya tidak serta-merta memberikan rekomendasi kepada semua klinik yang mengajukan izin.

Baca Juga :  Pencarian Korban Kapal Tenggelam Fokus ke Perairan Muncar

Amir masih akan melihat dulu bagaimana kebutuhan masyarakat di lapangan. ”Sebenarnya sudah bagus karena semua klinik mulai memenuhi persyaratan SDM dan lainnya. Kalau nanti masyarakat membutuhkan klinik tersebut, akan kita buka lagi,” tegasnya.

Senin lalu (7/2) belasan klinik tes antigen ilegal di sepanjang jalan raya Ketapang ditutup oleh tim gabungan yang melibatkan Satgas Covid-19. Klinik tersebut dianggap belum memenuhi persyaratan. Misalnya, tenaga medis belum kompeten serta penanganan limbah medis asal-asalan.    

Kasi Karantina dan Surveilans Epidemiologi KKP Kelas II Probolinggo Jumali mengatakan, setelah ditutup tim gabungan, klinik ilegal tersebut belum berani membuka layanan lagi. Jika nantinya beroperasi lagi, KKP tidak akan memvalidasi dokumen rapid test yang dikeluarkan klinik ilegal tersebut.

Syaratnya, lanjut Jumali, data yang dikeluarkan oleh klinik ilegal tersebut tidak tercatat dalam new all records (NAR) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Sebaliknya, jika dokumen yang dikeluarkan klinik ilegal tersebut mencantumkan NAR, pihaknya akan kesulitan untuk tidak memvalidasi. Apalagi, jumlah penumpang kapal yang melakukan validasi cukup banyak. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/