alexametrics
25.4 C
Banyuwangi
Tuesday, August 9, 2022

Gagalkan Pengiriman 17 TKI ke Maldives

 Resmob Polres Banyuwangi menggagalkan upaya pengiriman calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri yang diduga ilegal. Pengiriman 17 orang calon TKI itu dicegat petugas di depan Mapolsek Srono, Selasa malam (20/2).

       Rombongan TKI tersebut sedianya akan melakukan perjalanan dari Desa Benculuk, Kecamatan Cluring menuju Bandara Ngurah Rai Bali. Kasus ini terbongkar berawal dari penyelidikan polisi. Sekitar pukul 20.00, para calon TKI ini diangkut dua kendaraan minibus bernopol DK 1936 BS dan DK 1623 BS.

       Polisi yang sempat mengendus langsung melakukan upaya pengejaran. Akhirnya, dua kendaraan itu dihentikan Resmob Satreskrim Polres Banyuwangi dibantu aparat Polsek Srono. Penghadangan dilakukan di depan mapolsek Srono. Setelah diperiksa polisi, mereka tidak bisa menunjukkan dokumen resmi. Para calon TKI itu pun langsung digiring ke Mapolres Banyuwangi.     ”Benar ada penghentian, dan kami hanya membantu tim Resmob Polres. Penanganan selanjutnya dibawa ke Polres Banyuwangi,” ujar Kapolsek Srono AKP Mulyono.

       Usut punya usut, belasan TKI tersebut akan diberangkatkan ke Kepulauan Maldivies atau Maladewa, untuk dipekerjakan sebagai tenaga kasar di sebuah vila. Sebelumnya berangkat, 17 calon TKI ilegal itu dikumpulkan di rumah Lilik Hartatik, di Dusun Kebonsari, Desa Benculuk, Kecamatan Cluring.

Baca Juga :  Pemerintah Jamin Penyaluran BST Tepat Sasaran

       Lilik diduga kuat adalah pengerah calon tenaga kerja Indonesia (PCTKI). 17 CTKI itu terdiri dari delapan orang warga Banyuwangi dan sembilan orang berasal dari Lumajang. Dari kasus itu, polisi mengamankan dua orang yang diduga sebagai pengerah atau pengirim calon TKI tersebut. Masing-masing Lilik Hartatik asal Dusun Kebonsari Desa Benculuk, Kecamatan Cluring dan Poyo, warga Desa Tampo, Kecamatan Cluring.

       Salah satu TKI, Agung mengaku sudah menyerahkan uang Rp 7 juta sebagai syarat untuk diberangkatkan menjadi pekerja di kepulauan Maldives tersebut. Dia sebenarnya juga telah curiga dengan pemberangkatannya sebagai pekerja di Maladewa itu. Pasalnya, Lilik Hartatik sebagai pengerah calon TKI tak memiliki PT ataupun perusahaan jasa pemberangkatan TKI ke luar negeri. 

       ”Saya curiga karena tidak ada PT yang menaungi keberangkatan kami ini. Tapi karena uang saya sudah masuk terpaksa saya ikut juga. Bahkan kita disodori perjanjian. Dalam perjanjian itu, jika mundur kami harus membayar Rp 30 juta jika batal berangkat,” ujarnya.

       Hingga saat ini, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap 17 orang yang diduga korban human trafficking tersebut. Sementara Lilik Hartatik yang diduga pengepul TKI ilegal tersebut juga diperiksa secara intensif di ruangan Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polres Banyuwangi.

Baca Juga :  Selama Idul Adha, Rumah Pemotongan Hewan Kebanjiran Order

       Sayangnya, saat dikonfirmasi terkait penangkapan pengerah calon TKI yang diduga ilegal tersebut. Kasatreskrim AKP Sodik Efendi masih enggan berkomentar dan meminta wartawan ini konfirmasi langsung kepada Kapolres Banyuwangi. ”Jangan ke saya. Langsung ke pimpinan,” ujarnya.

       Dikonfirmasi terpisah melalui telepon selulernya, Kapolres Banyuwangi AKBP Donny Adityawarman yang sedang berada di Mapolda Jawa Timur membenarkan kronologis kejadian. Bahkan, pelaku Lilik dan Poyo tersebut juga telah tiga kali melakukan pengiriman jasa tenaga kerja Indonesia ilegal ke luar negeri. ”Dalam sekali kirim, mereka ini bisa memberangkatkan 15 sampai 17 orang ke Maladewa,” ujar Donny.

       Selama melakukan pengiriman CTKI ke luar negeri itu, Lilik dan Poyo tersebut memberangkatkan dengan paspor dan visa kunjung. Barang bukti paspor dan visa juga telah diamankan di Mapolres Banyuwangi. ”Ini bukan main-main. Mereka ini pelaku human trafficking ke luar negeri,” jelasnya.

       Satreskrim masih melakukan penyelidikan kasus tersebut lebih dalam, untuk mengungkap jika ada pelaku-pelaku lain yang terlibat. ”Kami terapkan pasal 102 ayat 1 juncto pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara,” tandasnya. (ddy/aif/c1)

 

 

 Resmob Polres Banyuwangi menggagalkan upaya pengiriman calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri yang diduga ilegal. Pengiriman 17 orang calon TKI itu dicegat petugas di depan Mapolsek Srono, Selasa malam (20/2).

       Rombongan TKI tersebut sedianya akan melakukan perjalanan dari Desa Benculuk, Kecamatan Cluring menuju Bandara Ngurah Rai Bali. Kasus ini terbongkar berawal dari penyelidikan polisi. Sekitar pukul 20.00, para calon TKI ini diangkut dua kendaraan minibus bernopol DK 1936 BS dan DK 1623 BS.

       Polisi yang sempat mengendus langsung melakukan upaya pengejaran. Akhirnya, dua kendaraan itu dihentikan Resmob Satreskrim Polres Banyuwangi dibantu aparat Polsek Srono. Penghadangan dilakukan di depan mapolsek Srono. Setelah diperiksa polisi, mereka tidak bisa menunjukkan dokumen resmi. Para calon TKI itu pun langsung digiring ke Mapolres Banyuwangi.     ”Benar ada penghentian, dan kami hanya membantu tim Resmob Polres. Penanganan selanjutnya dibawa ke Polres Banyuwangi,” ujar Kapolsek Srono AKP Mulyono.

       Usut punya usut, belasan TKI tersebut akan diberangkatkan ke Kepulauan Maldivies atau Maladewa, untuk dipekerjakan sebagai tenaga kasar di sebuah vila. Sebelumnya berangkat, 17 calon TKI ilegal itu dikumpulkan di rumah Lilik Hartatik, di Dusun Kebonsari, Desa Benculuk, Kecamatan Cluring.

Baca Juga :  Pemerintah Jamin Penyaluran BST Tepat Sasaran

       Lilik diduga kuat adalah pengerah calon tenaga kerja Indonesia (PCTKI). 17 CTKI itu terdiri dari delapan orang warga Banyuwangi dan sembilan orang berasal dari Lumajang. Dari kasus itu, polisi mengamankan dua orang yang diduga sebagai pengerah atau pengirim calon TKI tersebut. Masing-masing Lilik Hartatik asal Dusun Kebonsari Desa Benculuk, Kecamatan Cluring dan Poyo, warga Desa Tampo, Kecamatan Cluring.

       Salah satu TKI, Agung mengaku sudah menyerahkan uang Rp 7 juta sebagai syarat untuk diberangkatkan menjadi pekerja di kepulauan Maldives tersebut. Dia sebenarnya juga telah curiga dengan pemberangkatannya sebagai pekerja di Maladewa itu. Pasalnya, Lilik Hartatik sebagai pengerah calon TKI tak memiliki PT ataupun perusahaan jasa pemberangkatan TKI ke luar negeri. 

       ”Saya curiga karena tidak ada PT yang menaungi keberangkatan kami ini. Tapi karena uang saya sudah masuk terpaksa saya ikut juga. Bahkan kita disodori perjanjian. Dalam perjanjian itu, jika mundur kami harus membayar Rp 30 juta jika batal berangkat,” ujarnya.

       Hingga saat ini, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap 17 orang yang diduga korban human trafficking tersebut. Sementara Lilik Hartatik yang diduga pengepul TKI ilegal tersebut juga diperiksa secara intensif di ruangan Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polres Banyuwangi.

Baca Juga :  Selama Idul Adha, Rumah Pemotongan Hewan Kebanjiran Order

       Sayangnya, saat dikonfirmasi terkait penangkapan pengerah calon TKI yang diduga ilegal tersebut. Kasatreskrim AKP Sodik Efendi masih enggan berkomentar dan meminta wartawan ini konfirmasi langsung kepada Kapolres Banyuwangi. ”Jangan ke saya. Langsung ke pimpinan,” ujarnya.

       Dikonfirmasi terpisah melalui telepon selulernya, Kapolres Banyuwangi AKBP Donny Adityawarman yang sedang berada di Mapolda Jawa Timur membenarkan kronologis kejadian. Bahkan, pelaku Lilik dan Poyo tersebut juga telah tiga kali melakukan pengiriman jasa tenaga kerja Indonesia ilegal ke luar negeri. ”Dalam sekali kirim, mereka ini bisa memberangkatkan 15 sampai 17 orang ke Maladewa,” ujar Donny.

       Selama melakukan pengiriman CTKI ke luar negeri itu, Lilik dan Poyo tersebut memberangkatkan dengan paspor dan visa kunjung. Barang bukti paspor dan visa juga telah diamankan di Mapolres Banyuwangi. ”Ini bukan main-main. Mereka ini pelaku human trafficking ke luar negeri,” jelasnya.

       Satreskrim masih melakukan penyelidikan kasus tersebut lebih dalam, untuk mengungkap jika ada pelaku-pelaku lain yang terlibat. ”Kami terapkan pasal 102 ayat 1 juncto pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara,” tandasnya. (ddy/aif/c1)

 

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/