alexametrics
23.5 C
Banyuwangi
Friday, August 12, 2022

Kades Tegalharjo Minta Hadirkan Saksi Meringankan

BANYUWANGI – Kasus korupsi yang menjerat Kepala Desa (Kades) Tegalharjo Mursyid terus bergulir di  Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Kamis (18/11) sidang kasus korupsi yang menelan kerugian negara hingga Rp 1,4 miliar tersebut kembali disidangkan secara virtual. Terdakwa Mursyid berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi.

Sidang korupsi tiga program Pemerintah Daerah Banyuwangi itu menghadirkan saksi ahli. Setidaknya ada dua saksi ahli yang dihadirkan oleh JPU. Saksi menjelaskan tiga program pemerintah yang diduga diselewengkan oleh terdakwa.

Ketiga program tersebut berupa bantuan langsung tunai (BLT), program ”Kanggo Riko”, dan penyewaan tanah kas desa (TKD). Terdakwa yang didampingi oleh kuasa hukumnya, Susilo Hariyoko, meminta kepada majelis hakim agar diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi meringankan. Majelis hakim menyetujui permintaan tersebut.

Terdakwa Musrsyid langsung mengajukan empat orang saksi yang akan dihadirkan pada sidang lanjutan pekan depan. ”Setelah JPU selesai menghadirkan para saksi, kami juga minta dihadirkan saksi yang meringankan. Ada empat orang saksi yang akan kita hadirkan nanti,” ujar Susilo.

Baca Juga :  Mabes Polri Minta Waspadai Surat Tugas Palsu

Susilo menganggap kliennya belum tentu bersalah dalam perkara ini. ”Terbukti salah atau tidaknya, nanti majelis hakim yang menentukan. Yang jelas, kita masih akan berupaya membuktikan dengan mengahdirkan empat orang saksi,” tegasnya.

Kajari Banyuwangi Mohammad Rawi melalui Kasipidsus I Gede Eka Sumahendra mengatakan, agenda sidang korupsi dengan terdakwa kades Tegalharjo masih mendengarkan saksi ahli. ”Kita hadirkan saksi ahli untuk menjelaskan tiga program pemerintah yang diduga dikorupsi oleh terdakwa,” tegas  Gede.

Gede menjelaskan, dalam perkara ini terdakwa dikenakan pasal 35 ayat 1 UU Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. ”Terdakwa telah melawan hukum karena memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” katanya.

Gede mengungkapkan, terdakwa telah menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus. Bahkan, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. ”Meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, tetap ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,” terangnya.

Perbuatan terdakwa dilakukan sejak 2017 hingga 2020. Sejak saat itu, terdakwa melakukan pemalsuan atau laporan fiktif. Dalam perkara tersebut, juga terdapat barang bukti (BB) berupa satu bundel peraturan Pemdes tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksaan APBDes tahun 2018.

Baca Juga :  Jelang MotoGP, Kapal Tol Laut Siapkan Layanan VIP

”Ada juga laporan APBDes Tahun Anggaran 2019, 2020, satu bundel SPJ Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Januari–Mei Tahun Anggaran 2018 Desa Tegalharjo,” paparnya.

Selain itu, masih kata Gede, ada tiga bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Juni Tahun Anggaran 2018 Desa Tegalharjo. Atas perbuatan terdakwa, negara dirugikan Rp 1,4 miliar dalam tiga program yang dijalankan. ”Tiga program pemerintah, yaitu bantuan langsung tunai (BLT), program Kanggo Riko, dan penyewaan tanah kas desa (TKD),” terangnya.

Gede menambahkan, jika memang terdakwa akan menghadirkan saksi meringankan itu memang hak terdakwa. Yang jelas semua keputusan ada di tangan majelis hakim. ”Kita tidak masalah jika memang ada saksi meringankan terdakwa untuk dihadirkan dalam persidangan, karena memang semua memiliki hak untuk menghadirkan saksi,” pungkasnya. 

BANYUWANGI – Kasus korupsi yang menjerat Kepala Desa (Kades) Tegalharjo Mursyid terus bergulir di  Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Kamis (18/11) sidang kasus korupsi yang menelan kerugian negara hingga Rp 1,4 miliar tersebut kembali disidangkan secara virtual. Terdakwa Mursyid berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi.

Sidang korupsi tiga program Pemerintah Daerah Banyuwangi itu menghadirkan saksi ahli. Setidaknya ada dua saksi ahli yang dihadirkan oleh JPU. Saksi menjelaskan tiga program pemerintah yang diduga diselewengkan oleh terdakwa.

Ketiga program tersebut berupa bantuan langsung tunai (BLT), program ”Kanggo Riko”, dan penyewaan tanah kas desa (TKD). Terdakwa yang didampingi oleh kuasa hukumnya, Susilo Hariyoko, meminta kepada majelis hakim agar diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi meringankan. Majelis hakim menyetujui permintaan tersebut.

Terdakwa Musrsyid langsung mengajukan empat orang saksi yang akan dihadirkan pada sidang lanjutan pekan depan. ”Setelah JPU selesai menghadirkan para saksi, kami juga minta dihadirkan saksi yang meringankan. Ada empat orang saksi yang akan kita hadirkan nanti,” ujar Susilo.

Baca Juga :  Kasus Dugaan Korupsi Kades Tegalharjo Segera Disidangkan

Susilo menganggap kliennya belum tentu bersalah dalam perkara ini. ”Terbukti salah atau tidaknya, nanti majelis hakim yang menentukan. Yang jelas, kita masih akan berupaya membuktikan dengan mengahdirkan empat orang saksi,” tegasnya.

Kajari Banyuwangi Mohammad Rawi melalui Kasipidsus I Gede Eka Sumahendra mengatakan, agenda sidang korupsi dengan terdakwa kades Tegalharjo masih mendengarkan saksi ahli. ”Kita hadirkan saksi ahli untuk menjelaskan tiga program pemerintah yang diduga dikorupsi oleh terdakwa,” tegas  Gede.

Gede menjelaskan, dalam perkara ini terdakwa dikenakan pasal 35 ayat 1 UU Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. ”Terdakwa telah melawan hukum karena memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” katanya.

Gede mengungkapkan, terdakwa telah menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus. Bahkan, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. ”Meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, tetap ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,” terangnya.

Perbuatan terdakwa dilakukan sejak 2017 hingga 2020. Sejak saat itu, terdakwa melakukan pemalsuan atau laporan fiktif. Dalam perkara tersebut, juga terdapat barang bukti (BB) berupa satu bundel peraturan Pemdes tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksaan APBDes tahun 2018.

Baca Juga :  Naik Pangkat, 77 Personel Polresta Banyuwangi Disiram Air Bunga

”Ada juga laporan APBDes Tahun Anggaran 2019, 2020, satu bundel SPJ Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Januari–Mei Tahun Anggaran 2018 Desa Tegalharjo,” paparnya.

Selain itu, masih kata Gede, ada tiga bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Juni Tahun Anggaran 2018 Desa Tegalharjo. Atas perbuatan terdakwa, negara dirugikan Rp 1,4 miliar dalam tiga program yang dijalankan. ”Tiga program pemerintah, yaitu bantuan langsung tunai (BLT), program Kanggo Riko, dan penyewaan tanah kas desa (TKD),” terangnya.

Gede menambahkan, jika memang terdakwa akan menghadirkan saksi meringankan itu memang hak terdakwa. Yang jelas semua keputusan ada di tangan majelis hakim. ”Kita tidak masalah jika memang ada saksi meringankan terdakwa untuk dihadirkan dalam persidangan, karena memang semua memiliki hak untuk menghadirkan saksi,” pungkasnya. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/