BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Pertanian adalah sektor penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar di Bumi Blambangan. Kalangan DPRD menyerukan RKPD tahun 2024 lebih memperhatikan sektor pertanian.
Sekadar diketahui, pada musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) 2024 di Pendapa Sabha Swagata Blambangan, Senin lalu (13/3), Bupati Ipuk Fiestiandani mengungkapkan, pertanian menjadi sektor penyumbang terbesar PDRB, yaitu 28,06 persen.
”Saya minta ada inovasi pertanian berupa teknologi on farm. Melalui on farm hasil olahan bisa diterapkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian kita,” kata Ipuk kala itu.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua I DPRD Banyuwangi M. Ali Mahrus mengungkapkan, ada beberapa catatan yang harus mendapat atensi dari eksekutif, terutama berkaitan dengan sektor pertanian.
”Lahan pertanian di Banyuwangi sangat luas. Tak heran masyarakat yang bekerja di sektor pertanian cukup banyak. Sektor pertanian menjadi penyumbang PDRB terbesar,” ungkapnya.
Sebagai wakil rakyat, Mahrus mengaku mendapatkan keluhan terkait ketersediaan pupuk bersubsidi. Dia berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk mengatasi kelangkaan pupuk subsidi, mengingat sektor pertanian memiliki potensi besar.
”Pemerintah harus hadir terkait pengadaan pupuk dan lain sebagainya. Urusan teknis menjadi tugas dari Dinas Pertanian dan Pangan,” imbuh politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) Ilham Juanda mengaku telah menyiapkan empat solusi terkait pembatasan pupuk bersubsidi imbas perubahan regulasi. Pertama, menyiapkan pupuk subsidi untuk para petani yang tidak tercatat dalam e-alokasi. Yakni, petani di luar komoditas utama dan petani komoditas utama yang tidak tercantum dalam e-alokasi.
Rencananya, penyaluran pupuk subsidi untuk solusi pertama tersebut dimulai pada bulan Juni atau Juli tahun ini. Sebab, pengadaan pupuk dilaksanakan bulan Maret. ”POC sebanyak 147,970 liter dan pupuk granul mencapai 500 ton,” tuturnya.
Solusi kedua, imbuh Ilham, menjadikan Badan Penyuluh Pertanian (BPP) sebagai pusat pos komando strategi pertanian. Jumlah kantor BPP di Banyuwangi sebanyak 20 unit. ”Solusi selanjutnya, data yang sudah ada akan dioptimalkan dengan tujuan untuk mengurangi adanya eror dan memperbarui data yang terkini,” jelasnya.
Solusi terakhir, kata Ilham, Dispertan bekerja sama dengan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), distributor, dan petani untuk melakukan sosialisasi. ”Selain memberikan pupuk, kami juga melaksanakan berbagai pelatihan. Seperti pembuatan pupuk alami dan cara merawat kesuburan tanah,” pungkasnya. (rei/aif/c1)
