alexametrics
23 C
Banyuwangi
Wednesday, August 17, 2022

Terapkan Penyekatan, Hanya Kendaraan Logistik yang Boleh Menyeberang

RadarBanyuwangi.id – Larangan mudik secara nasional akan diterapkan di Banyuwangi. Pelabuhan Ketapang menjadi titik penyekatan untuk menjaring pemudik dari Bali.  Penyekatan di perbatasan Jatim dan Bali menjadi fokus Polri untuk menekan angka penyebaran Covid-19 selama Lebaran nanti.

Selama arus mudik nanti, hanya kendaraan logistik yang diizinkan melintas Jawa–Bali. Selebihnya tidak diizinkan menyeberang selama aturan larangan mudik diterapkan mulai tanggal 6 sampai 17 Mei. ”Nanti akan kita terapkan sistem penyekatan. Kalau tidak ada surat dan rekomendasi pekerjaan, kecuali kendaraan pengangkut sembako tidak diizinkan lewat,” tegas Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta saat meninjau Pelabuhan ASDP Ketapang, Jumat lalu (9/4). 

Mabes Polri telah berkoordinasi dengan Polda Jatim, Polda Jateng, dan Polda Bali untuk menentukan titik-titik penyekatan. Di Banyuwangi, tampaknya akan difokuskan di sekitar Pelabuhan ASDP Ketapang. Aturan serupa juga diberlakukan di Pelabuhan Gilimanuk.  Mereka yang akan ke Banyuwangi akan diperiksa surat dan KTP-nya. Jika tidak memenuhi ketentuan, pemudik diminta balik kanan.

”Kita minta masyarakat di Bali dan di Jatim untuk mengikuti arahan pemerintah. Covid-19 masih ada. Banyak orang yang jatuh dan meninggal dunia akibat Covid-19,” kata Nico.

Baca Juga :  Remaja Minggat Bawa Motor CBR

Pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menaati kebijakan larangan mudik yang bakal digelar sejak tanggal 6 Mei hingga 17 Mei mendatang. Dengan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat mengerti dan tidak memaksakan diri mudik pada waktu yang sudah ditentukan. ”Kami gencar sosialisasi terkait kebijakan larangan mudik. Titik-titik penyekatan kita optimalkan. Tujuh rayon sudah kita bentuk,” kata polisi dengan dua bintang di pundak tersebut.  

Diberitakan sebelumnya, untuk mendukung program larangan mudik PT ASDP Ketapang siap melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Hal ini disampaikan General Manajer ASDP Ketapang Eddy Hermawan saat mendampingi kunjungan Kapolda Jatim Jumat lalu (9/4).

Pada prinsipnya, ASDP siap tidak menjual tiket untuk pejalan kaki dan penumpang dalam kendaraan. Aturan ini diterapkan sesuai surat edaran dari Kementerian Perhubungan. ”Kalau kendaraan logistik bisa berjalan seperti biasa. Sedangkan penumpang kapal tidak kita sediakan tiket. Ini sudah berlaku di Pelabuhan Merak-Bakaheuni untuk periode tanggal 6 sampai 17 Mei,” pungkas Eddy.

Baca Juga :  Mau Nginap Hotel, Sindikat Pemalsu Dollar Rp 2,8 Triliun Dibekuk

Seperti diketahui, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa mudik Idul Fitri 2021 ditiadakan. Langkah itu dipilih untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Indonesia yang semakin masif usai libur panjang.

Keputusan itu diambil setelah melalui rapat bersama beberapa kementerian dan lembaga terkait. Mulai dari Kemenaker, Kemensos, Kemenag, Kemenkes, BNPB, Kemendagri, Kemenpan-RB, TNI, Polri, serta sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri.

Untuk larangan mudik tersebut, akan dimulai pada 6 Mei sampai 17 Mei 2021. Pada tanggal tersebut, seluruh masyarakat diminta untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan ke luar daerah. Ini juga salah satu bentuk komitmen agar vaksinasi Covid-19 mencapai keberhasilan.

Keputusan ini berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat. (fre/aif/c1)

RadarBanyuwangi.id – Larangan mudik secara nasional akan diterapkan di Banyuwangi. Pelabuhan Ketapang menjadi titik penyekatan untuk menjaring pemudik dari Bali.  Penyekatan di perbatasan Jatim dan Bali menjadi fokus Polri untuk menekan angka penyebaran Covid-19 selama Lebaran nanti.

Selama arus mudik nanti, hanya kendaraan logistik yang diizinkan melintas Jawa–Bali. Selebihnya tidak diizinkan menyeberang selama aturan larangan mudik diterapkan mulai tanggal 6 sampai 17 Mei. ”Nanti akan kita terapkan sistem penyekatan. Kalau tidak ada surat dan rekomendasi pekerjaan, kecuali kendaraan pengangkut sembako tidak diizinkan lewat,” tegas Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta saat meninjau Pelabuhan ASDP Ketapang, Jumat lalu (9/4). 

Mabes Polri telah berkoordinasi dengan Polda Jatim, Polda Jateng, dan Polda Bali untuk menentukan titik-titik penyekatan. Di Banyuwangi, tampaknya akan difokuskan di sekitar Pelabuhan ASDP Ketapang. Aturan serupa juga diberlakukan di Pelabuhan Gilimanuk.  Mereka yang akan ke Banyuwangi akan diperiksa surat dan KTP-nya. Jika tidak memenuhi ketentuan, pemudik diminta balik kanan.

”Kita minta masyarakat di Bali dan di Jatim untuk mengikuti arahan pemerintah. Covid-19 masih ada. Banyak orang yang jatuh dan meninggal dunia akibat Covid-19,” kata Nico.

Baca Juga :  Sebelum Demo, Dikumpulkan di Rumah Dinas Kapolresta

Pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menaati kebijakan larangan mudik yang bakal digelar sejak tanggal 6 Mei hingga 17 Mei mendatang. Dengan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat mengerti dan tidak memaksakan diri mudik pada waktu yang sudah ditentukan. ”Kami gencar sosialisasi terkait kebijakan larangan mudik. Titik-titik penyekatan kita optimalkan. Tujuh rayon sudah kita bentuk,” kata polisi dengan dua bintang di pundak tersebut.  

Diberitakan sebelumnya, untuk mendukung program larangan mudik PT ASDP Ketapang siap melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Hal ini disampaikan General Manajer ASDP Ketapang Eddy Hermawan saat mendampingi kunjungan Kapolda Jatim Jumat lalu (9/4).

Pada prinsipnya, ASDP siap tidak menjual tiket untuk pejalan kaki dan penumpang dalam kendaraan. Aturan ini diterapkan sesuai surat edaran dari Kementerian Perhubungan. ”Kalau kendaraan logistik bisa berjalan seperti biasa. Sedangkan penumpang kapal tidak kita sediakan tiket. Ini sudah berlaku di Pelabuhan Merak-Bakaheuni untuk periode tanggal 6 sampai 17 Mei,” pungkas Eddy.

Baca Juga :  Mau Nginap Hotel, Sindikat Pemalsu Dollar Rp 2,8 Triliun Dibekuk

Seperti diketahui, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa mudik Idul Fitri 2021 ditiadakan. Langkah itu dipilih untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Indonesia yang semakin masif usai libur panjang.

Keputusan itu diambil setelah melalui rapat bersama beberapa kementerian dan lembaga terkait. Mulai dari Kemenaker, Kemensos, Kemenag, Kemenkes, BNPB, Kemendagri, Kemenpan-RB, TNI, Polri, serta sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri.

Untuk larangan mudik tersebut, akan dimulai pada 6 Mei sampai 17 Mei 2021. Pada tanggal tersebut, seluruh masyarakat diminta untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan ke luar daerah. Ini juga salah satu bentuk komitmen agar vaksinasi Covid-19 mencapai keberhasilan.

Keputusan ini berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat. (fre/aif/c1)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/