alexametrics
27.5 C
Banyuwangi
Sunday, October 2, 2022

85 Persen Nelayan Kantongi Sertifikat Kelaikan Kapal

KALIPURO, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Nelayan di Banyuwangi mulai bisa tenang. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Wangi menyebut 85 persen nelayan sudah memiliki sertifikat kelaikan kapal.

Sertifikat itu menjadi syarat untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan kecil. Dengan sertifikat tersebut, nelayan kecil tak perlu membeli solar atau BBM dengan harga nonsubsidi yang mahal.

Kepala KSOP Tanjung Wangi Letkol Marinir Benyamin Ginting menyatakan, pihaknya proaktif untuk melakukan sertifikasi kapal dengan gross tonnage (GT) 6 ke bawah karena sertifikasi menjadi syarat untuk pembelian BBM bersubsidi bagi nelayan.

Tahun 2020, di wilayah kerja KSOP Tanjung Wangi yang meliputi Banyuwangi dan Jember terdapat 5.964 kapal nelayan tradisional yang belum memiliki sertifikat. Secara perlahan dilakukan pendataan kepada beberapa kapal yang belum disertifikasi, khususnya kapal dengan GT 6 ke bawah.

Baca Juga :  Polresta Banyuwangi Lebih Berani Berantas Kasus Korupsi

Di Banyuwangi, proses sertifikasi kapal tradisional boleh dikatakan selesai. Saat ini jumlahnya mencapai 85 persen dari total nelayan yang ada. ”Di Banyuwangi belum 100 persen, tapi di atas 80 persen. Sisanya tinggal menyusul,” kata Ginting.

Mantan kepala KSOP Kendari itu menjelaskan, belum tuntasnya proses sertifikasi kapal nelayan tradisional terkendala sulitnya proses pengukuran kapal. Nelayan dan kapalnya disibukkan dengan kegiatan penangkapan ikan. Sedangkan proses pengukuran untuk sertifikasi  baru bisa dilakukan saat nelayan tidak melaut. Seperti saat musim bulan purnama, Sura, dan beberapa perayaan yang tidak digunakan nelayan untuk melaut.

Ginting menegaskan, tidak ada biaya untuk proses sertifikasi. Dia memastikan hal itu diterapkan untuk mempermudah aktivitas nelayan. ”Nelayan hanya perlu menyiapkan surat keterangan dari galangan tradisional tempat kapal dibuat, keterangan dari lurah/kades, dan surat keterangan hak milik yang diketahui oleh camat,” pungkasnya. (fre/aif/c1)

Baca Juga :  Dibantu Sepeda David Tak Jalan Kaki Lagi

KALIPURO, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Nelayan di Banyuwangi mulai bisa tenang. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Wangi menyebut 85 persen nelayan sudah memiliki sertifikat kelaikan kapal.

Sertifikat itu menjadi syarat untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan kecil. Dengan sertifikat tersebut, nelayan kecil tak perlu membeli solar atau BBM dengan harga nonsubsidi yang mahal.

Kepala KSOP Tanjung Wangi Letkol Marinir Benyamin Ginting menyatakan, pihaknya proaktif untuk melakukan sertifikasi kapal dengan gross tonnage (GT) 6 ke bawah karena sertifikasi menjadi syarat untuk pembelian BBM bersubsidi bagi nelayan.

Tahun 2020, di wilayah kerja KSOP Tanjung Wangi yang meliputi Banyuwangi dan Jember terdapat 5.964 kapal nelayan tradisional yang belum memiliki sertifikat. Secara perlahan dilakukan pendataan kepada beberapa kapal yang belum disertifikasi, khususnya kapal dengan GT 6 ke bawah.

Baca Juga :  Hidupi Keluarga Berbekal Sabun dan Sobekan Jaring

Di Banyuwangi, proses sertifikasi kapal tradisional boleh dikatakan selesai. Saat ini jumlahnya mencapai 85 persen dari total nelayan yang ada. ”Di Banyuwangi belum 100 persen, tapi di atas 80 persen. Sisanya tinggal menyusul,” kata Ginting.

Mantan kepala KSOP Kendari itu menjelaskan, belum tuntasnya proses sertifikasi kapal nelayan tradisional terkendala sulitnya proses pengukuran kapal. Nelayan dan kapalnya disibukkan dengan kegiatan penangkapan ikan. Sedangkan proses pengukuran untuk sertifikasi  baru bisa dilakukan saat nelayan tidak melaut. Seperti saat musim bulan purnama, Sura, dan beberapa perayaan yang tidak digunakan nelayan untuk melaut.

Ginting menegaskan, tidak ada biaya untuk proses sertifikasi. Dia memastikan hal itu diterapkan untuk mempermudah aktivitas nelayan. ”Nelayan hanya perlu menyiapkan surat keterangan dari galangan tradisional tempat kapal dibuat, keterangan dari lurah/kades, dan surat keterangan hak milik yang diketahui oleh camat,” pungkasnya. (fre/aif/c1)

Baca Juga :  Segera Copot Bendera Rusak di Tower BTS

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/