alexametrics
23 C
Banyuwangi
Wednesday, August 17, 2022

Sekdes Cantuk Ditahan Kasus Prona

 Sementara itu,  Sekretaris Desa (Sekdes) Cantuk, Kecamatan Singojuruh, Haeroni ditahan oleh kejaksaan terkait kasus Prona. Penahanan orang nomor dua di Desa Cantuk itu berlangsung Rabu lalu (11/4).

        Pria berusia 48 tersebut dijebloskan ke dalam tahanan lantaran diduga melakukan pungutan liar (pungli) terkait Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) tahun 2012, 2013, 2015, dan tahun 2016 di Desa Cantuk.

        Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi I Putu Sugiawan mengatakan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 20 orang saksi. Namun, pada pemeriksaan saksi Haeroni yang juga Sekdes Cantuk langsung dilakukan penahanan.

        Sekdes Cantuk Haeroni ditahan atas pertimbangan, karena segala kegiatan Prona di Desa Cantuk telah diambilalih oleh Haeroni yang menjabat sebagai Sekdes. ”Untuk Haeroni ini kami dahulukan karena kita dalam melakukan penyelidikan ada batas waktunya, dan nanti berkembang lebih lanjut,” jelasnya.

Baca Juga :  Angka Kecelakaan Selama Ramadan Capai 58 Kasus

        Lantas bagaimana dengan keterlibatan Kades dalam kasus Prona tersebut?  Dengan gamblang, Putu Sugiawan menjelaskan, untuk Kades pihaknya masih mengumpulkan alat bukti untuk mendukung dan menjerat si Kades.

        Mengenai berapa kerugian yang ditimbulkan atas kasus Prona mulai tahun 2012 hingga tahun 2016 tersebut, Putu Sugiawan menyebut, kerugian yang ditimbulkan mencapai kisaran Rp 200 juta.

        Akibat perbuatannya itu, tersangka Haeroni dijerat dengan pasal 12 huruf e, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

        Penasihat Hukum Haeroni, Ahmad Rifa’i mengatakan, pihaknya sudah mendampingi kliennya tersebut sejak diperiksa sebagai saksi oleh kejaksaan negeri Banyuwangi. Sedikitnya sudah kali keempat kliennya dimintai keterangan sebagai saksi. Namun, pada Rabu (11/4), kliennya yang dipanggil sebagai saksi, justru langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Baca Juga :  Polisi Amankan Bir di Karangbendo

        ”Pemeriksaan sebagai saksinya hanya sekitar dua jam. Setelah gelar perkara sebentar, langsung ditetapkan tersangka dan ditahan,” ungkapnya.

        Atas keputusan itu, Ahmad Rifai mengaku jika penetapan tersangka dan penahanan terhadap kliennya tersebut terdapat kejanggalan. Oleh karena itu, dia akan melakukan kajian dan pertimbangan hukum untuk mengambil langkah selanjutnya. ”Untuk melakukan pra-peradilan kami masih pertimbangkan. Tapi kami tetap akan memohon penangguhan penahanan,” jelas Rifa’i. (ddy/aif/c1)

       

 Sementara itu,  Sekretaris Desa (Sekdes) Cantuk, Kecamatan Singojuruh, Haeroni ditahan oleh kejaksaan terkait kasus Prona. Penahanan orang nomor dua di Desa Cantuk itu berlangsung Rabu lalu (11/4).

        Pria berusia 48 tersebut dijebloskan ke dalam tahanan lantaran diduga melakukan pungutan liar (pungli) terkait Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) tahun 2012, 2013, 2015, dan tahun 2016 di Desa Cantuk.

        Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi I Putu Sugiawan mengatakan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 20 orang saksi. Namun, pada pemeriksaan saksi Haeroni yang juga Sekdes Cantuk langsung dilakukan penahanan.

        Sekdes Cantuk Haeroni ditahan atas pertimbangan, karena segala kegiatan Prona di Desa Cantuk telah diambilalih oleh Haeroni yang menjabat sebagai Sekdes. ”Untuk Haeroni ini kami dahulukan karena kita dalam melakukan penyelidikan ada batas waktunya, dan nanti berkembang lebih lanjut,” jelasnya.

Baca Juga :  Sidowangi Hasilkan 5 Ton Tembakau Per Hektare

        Lantas bagaimana dengan keterlibatan Kades dalam kasus Prona tersebut?  Dengan gamblang, Putu Sugiawan menjelaskan, untuk Kades pihaknya masih mengumpulkan alat bukti untuk mendukung dan menjerat si Kades.

        Mengenai berapa kerugian yang ditimbulkan atas kasus Prona mulai tahun 2012 hingga tahun 2016 tersebut, Putu Sugiawan menyebut, kerugian yang ditimbulkan mencapai kisaran Rp 200 juta.

        Akibat perbuatannya itu, tersangka Haeroni dijerat dengan pasal 12 huruf e, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

        Penasihat Hukum Haeroni, Ahmad Rifa’i mengatakan, pihaknya sudah mendampingi kliennya tersebut sejak diperiksa sebagai saksi oleh kejaksaan negeri Banyuwangi. Sedikitnya sudah kali keempat kliennya dimintai keterangan sebagai saksi. Namun, pada Rabu (11/4), kliennya yang dipanggil sebagai saksi, justru langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Baca Juga :  Tabrakan Beruntun di Rest Area Jambu, Penumpang Selamat Semua

        ”Pemeriksaan sebagai saksinya hanya sekitar dua jam. Setelah gelar perkara sebentar, langsung ditetapkan tersangka dan ditahan,” ungkapnya.

        Atas keputusan itu, Ahmad Rifai mengaku jika penetapan tersangka dan penahanan terhadap kliennya tersebut terdapat kejanggalan. Oleh karena itu, dia akan melakukan kajian dan pertimbangan hukum untuk mengambil langkah selanjutnya. ”Untuk melakukan pra-peradilan kami masih pertimbangkan. Tapi kami tetap akan memohon penangguhan penahanan,” jelas Rifa’i. (ddy/aif/c1)

       

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/