alexametrics
24.6 C
Banyuwangi
Monday, August 15, 2022

20 Kali Mohon Maaf di Persidangan

 Kepala Desa Wonosobo Agus Tarmidi meminta maaf sebanyak 20 kali dalam persidangan yang digelar di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Banyuwangi, kemarin (12/4).

Agenda sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim I Gusti Ayu Akhiryani adalah pemeriksaan terdakwa.

        Selama persidangan, Agus Tarmidi diminta menjelaskan perjalanan perkara tersebut.

Menurut Agus Tarmidi, kasus yang dialaminya itu bermula dari adanya operasi tangkap tangan (OTT) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Tegalarum, Kecamatan Sempu yang terjadi pada 27 Februari 2017 lalu.

        Saat itu, Agus Tarmidi yang juga Ketua Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi (Askab) merasa prihatin ada anggotanya yang terjerat perkara hukum. Apalagi, dalam pelaksanaan PTSL, Kades Tegalarum sudah melaksanakan sesuai arahan sosialisasi yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).

        Melihat kondisi tersebut, Agus Tarmidi  memutuskan datang ke Mapolres Banyuwangi untuk menjenguk Ahmad Turmudi (Kepala Desa Tegalarum) yang terjerat OTT Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polres Banyuwangi.

        Sehari setelah peristiwa OTT di Desa Tegalarum itu, dia bersama Ipong Poniyahadi datang ke Kantor Desa Tegalarum. Kedatangannya tidak lain untuk menyikapi OTT Saber Pungli tersebut.

        Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Kades Tegalarum, Ahmad Turmudi dan anggota Pokmas PTSL Desa Tegalarum itu disepakati bersama agar kasus tersebut dibantu. ”Karena minta dibantu, saya tidak menolak. Karena saya mempunyai kewajiban kepada anggota kami Kepala Desa,” ujarnya.

        Dalam pertemuan di kantor Desa Tegalarum tersebut secara bersama-sama juga disepakati ada uang Rp 40 juta untuk melakukan pendekatan secara diplomatis dan politis menyikapi adanya kasus OTT PTSL tersebut. ”Kami bersama Kepala BPN Banyuwangi, Ketua MUI, dan Ketua PCNU langsung menghadap Kasatreskrim Polres Banyuwangi untuk melakukan pendekatan. Bahwa apa yang dilakukan oleh Pokmas dan Kades Tegalarum tersebut sesuai arahan dalam sosialisasi yang disampaikan BPN dan MUI,” ungkapnya.

Baca Juga :  Marak Kavling Ilegal, Tim PKKPR Lebih Selektif

        Tidak sekadar menghadap Kasatreskrim Polres Banyuwangi, secara politis Agus Tarmidi sebagai Ketua Askab juga mengumpulkan seluruh kades se- Banyuwangi. Dalam pertemuan itu dia meminta agar para kades lebih waspada dan hati-hati dalam melaksanakan penyelenggaraan tata pemerintahan di desa. Sekaligus, dia sebagai Ketua Askab melaporkan berbagai hal kepada anggota Askab.

        ”Dalam pertemuan itu, kami juga berencana akan melakukan demo ke kantor BPN. Agar BPN juga harus ikut bertanggung jawab dalam kasus PTSL di Banyuwangi. Tapi kami dicegah oleh pejabat Pemkab Banyuwangi. Namun, kami juga meminta pejabat di Pemkab Banyuwangi ikut membantu persoalan OTT PTSL Desa Tegalarum tersebut,” bebernya.

        Uang Rp 40 juta yang diserahkan kepadanya tersebut, jelas Agus Tarmidi untuk membantu pelaksanaan operasional. Termasuk untuk bantuan rapat kegiatan, yakni dua kali pelaksanaan rapat dan operasional lainnya. ”Tidak ada para pihak yang menerima uang apalagi untuk institusi, tidak ada,” jelas Agus Tarmidi.

        Karena hampir setahun kasus OTT PTSL Desa Tegalarum tersebut stagnan, dia bersama Ipong Poniyahadi mengembalikan uang sisa operasional sejumlah Rp 25 juta tersebut kepada Ahmad Turmudi dengan kesepakatan bahwa yang Rp 15 juta telah habis digunakan untuk operasional.

        Pasca menyerahkan uang pengembalian Rp 25 juta tersebut, persis setahun berjalan, dia mendapat kabar jika kasus OTT PTSL Desa Tegalarum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.  Mendengar kabar itu, dia langsung menelepon Kasatreskrim untuk memastikan kebenarannya dan ternyata benar.

Baca Juga :  Seminggu Lagi Langsung Bebas

        Setelah memastikan kebenaran kabar adanya tersangka itu, dia lantas kembali menelepon Ahmad Turmudi untuk menyiapkan uang Rp 50 juta untuk mengawal proses hukum kasus tersebut. Uang sebanyak itu rencana akan digunakan untuk uang jasa pengacara.

        Kaitannya dengan uang Rp 10 juta yang kini dijadikan barang bukti dalam kasus yang menjeratnya saat ini. Uang Rp 10 juta untuk melakukan kegiatan yang sama seperti telah dilakukan pada tahun 2017. ”Saya juga mengumpulkan para kades untuk konsumsi habis Rp 7 juta. Rapat kedua hanya dihadiri jajaran pengurus Askab habis Rp 600 ribu. Semua itu menggunakan uang pribadi saya, karena memang Askab tidak punya kas,” terangnya.

        Uang sebanyak itu sebetulnya tidak ingin ditagih. Namun, karena secara bersamaan ada kepentingan mendadak dan mendesak, akhirnya dia memutuskan untuk menagih uang miliknya tersebut dengan alasan untuk menutup kasus di kejaksaan. Padahal, sejatinya uang tersebut adalah uang pribadinya yang telah habis untuk melakukan rapat-rapat.

        ”Saya mohon maaf, saya khilaf dan terpaksa mengucapkan uang Rp 10 juta itu untuk menutup kasus di kejaksaan. Kalau saya menagih pasti akan tempo dan banyak alasan. Saya benar-benar menyesal dan mohon maaf,” ujar Agus Tarmidi sembari menemukan lima jarinya di depan dada.

        Usai mendengarkan keterangan terdakwa tersebut. Sidang ditunda dan kembali dilanjutkan Kamis (19/4) dengan agenda tuntutan jaksa penuntut umum.

  

 Kepala Desa Wonosobo Agus Tarmidi meminta maaf sebanyak 20 kali dalam persidangan yang digelar di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Banyuwangi, kemarin (12/4).

Agenda sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim I Gusti Ayu Akhiryani adalah pemeriksaan terdakwa.

        Selama persidangan, Agus Tarmidi diminta menjelaskan perjalanan perkara tersebut.

Menurut Agus Tarmidi, kasus yang dialaminya itu bermula dari adanya operasi tangkap tangan (OTT) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Tegalarum, Kecamatan Sempu yang terjadi pada 27 Februari 2017 lalu.

        Saat itu, Agus Tarmidi yang juga Ketua Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi (Askab) merasa prihatin ada anggotanya yang terjerat perkara hukum. Apalagi, dalam pelaksanaan PTSL, Kades Tegalarum sudah melaksanakan sesuai arahan sosialisasi yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).

        Melihat kondisi tersebut, Agus Tarmidi  memutuskan datang ke Mapolres Banyuwangi untuk menjenguk Ahmad Turmudi (Kepala Desa Tegalarum) yang terjerat OTT Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polres Banyuwangi.

        Sehari setelah peristiwa OTT di Desa Tegalarum itu, dia bersama Ipong Poniyahadi datang ke Kantor Desa Tegalarum. Kedatangannya tidak lain untuk menyikapi OTT Saber Pungli tersebut.

        Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Kades Tegalarum, Ahmad Turmudi dan anggota Pokmas PTSL Desa Tegalarum itu disepakati bersama agar kasus tersebut dibantu. ”Karena minta dibantu, saya tidak menolak. Karena saya mempunyai kewajiban kepada anggota kami Kepala Desa,” ujarnya.

        Dalam pertemuan di kantor Desa Tegalarum tersebut secara bersama-sama juga disepakati ada uang Rp 40 juta untuk melakukan pendekatan secara diplomatis dan politis menyikapi adanya kasus OTT PTSL tersebut. ”Kami bersama Kepala BPN Banyuwangi, Ketua MUI, dan Ketua PCNU langsung menghadap Kasatreskrim Polres Banyuwangi untuk melakukan pendekatan. Bahwa apa yang dilakukan oleh Pokmas dan Kades Tegalarum tersebut sesuai arahan dalam sosialisasi yang disampaikan BPN dan MUI,” ungkapnya.

Baca Juga :  Siasati Penyekatan, Pemudik Pulau Sapeken Nekat Sewa Perahu

        Tidak sekadar menghadap Kasatreskrim Polres Banyuwangi, secara politis Agus Tarmidi sebagai Ketua Askab juga mengumpulkan seluruh kades se- Banyuwangi. Dalam pertemuan itu dia meminta agar para kades lebih waspada dan hati-hati dalam melaksanakan penyelenggaraan tata pemerintahan di desa. Sekaligus, dia sebagai Ketua Askab melaporkan berbagai hal kepada anggota Askab.

        ”Dalam pertemuan itu, kami juga berencana akan melakukan demo ke kantor BPN. Agar BPN juga harus ikut bertanggung jawab dalam kasus PTSL di Banyuwangi. Tapi kami dicegah oleh pejabat Pemkab Banyuwangi. Namun, kami juga meminta pejabat di Pemkab Banyuwangi ikut membantu persoalan OTT PTSL Desa Tegalarum tersebut,” bebernya.

        Uang Rp 40 juta yang diserahkan kepadanya tersebut, jelas Agus Tarmidi untuk membantu pelaksanaan operasional. Termasuk untuk bantuan rapat kegiatan, yakni dua kali pelaksanaan rapat dan operasional lainnya. ”Tidak ada para pihak yang menerima uang apalagi untuk institusi, tidak ada,” jelas Agus Tarmidi.

        Karena hampir setahun kasus OTT PTSL Desa Tegalarum tersebut stagnan, dia bersama Ipong Poniyahadi mengembalikan uang sisa operasional sejumlah Rp 25 juta tersebut kepada Ahmad Turmudi dengan kesepakatan bahwa yang Rp 15 juta telah habis digunakan untuk operasional.

        Pasca menyerahkan uang pengembalian Rp 25 juta tersebut, persis setahun berjalan, dia mendapat kabar jika kasus OTT PTSL Desa Tegalarum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.  Mendengar kabar itu, dia langsung menelepon Kasatreskrim untuk memastikan kebenarannya dan ternyata benar.

Baca Juga :  Bendera Setengah Tiang Berkibar di KRI Soeharso

        Setelah memastikan kebenaran kabar adanya tersangka itu, dia lantas kembali menelepon Ahmad Turmudi untuk menyiapkan uang Rp 50 juta untuk mengawal proses hukum kasus tersebut. Uang sebanyak itu rencana akan digunakan untuk uang jasa pengacara.

        Kaitannya dengan uang Rp 10 juta yang kini dijadikan barang bukti dalam kasus yang menjeratnya saat ini. Uang Rp 10 juta untuk melakukan kegiatan yang sama seperti telah dilakukan pada tahun 2017. ”Saya juga mengumpulkan para kades untuk konsumsi habis Rp 7 juta. Rapat kedua hanya dihadiri jajaran pengurus Askab habis Rp 600 ribu. Semua itu menggunakan uang pribadi saya, karena memang Askab tidak punya kas,” terangnya.

        Uang sebanyak itu sebetulnya tidak ingin ditagih. Namun, karena secara bersamaan ada kepentingan mendadak dan mendesak, akhirnya dia memutuskan untuk menagih uang miliknya tersebut dengan alasan untuk menutup kasus di kejaksaan. Padahal, sejatinya uang tersebut adalah uang pribadinya yang telah habis untuk melakukan rapat-rapat.

        ”Saya mohon maaf, saya khilaf dan terpaksa mengucapkan uang Rp 10 juta itu untuk menutup kasus di kejaksaan. Kalau saya menagih pasti akan tempo dan banyak alasan. Saya benar-benar menyesal dan mohon maaf,” ujar Agus Tarmidi sembari menemukan lima jarinya di depan dada.

        Usai mendengarkan keterangan terdakwa tersebut. Sidang ditunda dan kembali dilanjutkan Kamis (19/4) dengan agenda tuntutan jaksa penuntut umum.

  

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/