alexametrics
23.5 C
Banyuwangi
Friday, August 12, 2022

Banyuwangi Jadi Tuan Rumah Penguatan Lembaga Adat

RADAR BANYUWANGI – Masyarakat adat Banyuwangi patut bangga. Pemerintah RI memilih kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini sebagai tuan rumah kegiatan penguatan lembaga adat yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME) dan Masyarakat Adat.

Kegiatan yang bertujuan untuk penguatan perlindungan hukum terhadap lembaga adat tersebut digelar di Sekolah Adat Osing Pesinauan, Kecamatan Glagah, beberapa hari lalu (7/6). Perwakilan pemangku kepentingan asal sejumlah daerah hadir dalam kegiatan tersebut. Di antaranya Kabupaten Lebak (Banten), Kabupaten Rejang Lebong (Bengkulu), Kabupaten Kapuas Hulu (Kalimantan Barat), serta Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Bulukumba (Sulawesi Selatan).

Bukan itu saja, kegiatan ini juga dihadiri stakeholder dari Bumi Blambangan, termasuk dari unsur Pemkab Banyuwangi, DPRD, tokoh adat, budayawan, akademisi, serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Hadir pula unsur Kementerian Dalam Negeri, Kemenristekdikti, serta perwakilan tokoh adat serta lima kabupaten yang sudah memiliki atau sedang dalam proses menyusun peraturan daerah (perda) terkait pengakuan masyarakat adat.

Baca Juga :  Belajar Sejak 1950, Setahun Baru Bisa Belajar Cengkok

Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat Sjamsul Hadi mengatakan, kegiatan penguatan lembaga adat bertujuan untuk mengoptimalkan eksistensi, peran dan fungsi lembaga adat, serta untuk menyusun suatu strategi implementasi yang mampu dijalankan secara berkesinambungan dalam upaya pemajuan kebudayaan. ”Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat mendorong disusunnya Peraturan Daerah tentang Pengakuan Masyarakat Adat,” ujarnya.

Sjamsul menambahkan, pelibatan banyak pihak bertujuan agar para peserta dapat saling berbagi informasi, pengalaman dalam penyusunan perda, dan penerapannya di daerahnya masing-masing saat ini. ”Tentu kita belajar bersama. Karena Banyuwangi sudah memiliki perda terhadap perlindungan lembaga adat di sini, khususnya terkait masyarakat adat Osing. Kita harapkan Banyuwangi memberikan ilmunya dalam penguatan ini,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Sugirah mengatakan, Pemkab Banyuwangi telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Banyuwangi. Namun, kata dia, ini tetap perlu dikuatkan lagi dengan komitmen sejumlah pihak. ”Saat ini kita sedang mempersiapkan cantolan hukum, khususnya terkait Masyarakat Adat Osing. Sehingga intervensi organisasi perangkat daerah (OPD) bisa tepat sasaran dan terjaga legalitasnya. Ini penting untuk menjaga otentisitas masing-masing kebudayaan lokal,” tuturnya.

Baca Juga :  Antar Sembako ke Rumah Duafa

Kegiatan tersebut disambut antusias oleh lembaga adat di Banyuwangi. Ketua PD AMAN Osing Banyuwangi Wiwin Indiarti mengatakan, kegiatan ini akan mempercepat adanya campur tangan pemerintah dalam penguatan dan pengakuan lembaga ada di Banyuwangi. ”Kami antusias atas penyelenggaraan Penguatan Lembaga Adat di Pesinauan Sekolah Adat Osing. Lewat kegiatan ini kami harapkan dapat mendukung segera terselesaikannya Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (PPHMA) Osing, karena Naskah Akademik Raperda PPHMA Osing sudah kami selesaikan, sehingga kita bisa memastikan perlindungan hukum terhadap Masyarakat Adat Osing,” pungkasnya. (sgt/bay/c1)

RADAR BANYUWANGI – Masyarakat adat Banyuwangi patut bangga. Pemerintah RI memilih kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini sebagai tuan rumah kegiatan penguatan lembaga adat yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME) dan Masyarakat Adat.

Kegiatan yang bertujuan untuk penguatan perlindungan hukum terhadap lembaga adat tersebut digelar di Sekolah Adat Osing Pesinauan, Kecamatan Glagah, beberapa hari lalu (7/6). Perwakilan pemangku kepentingan asal sejumlah daerah hadir dalam kegiatan tersebut. Di antaranya Kabupaten Lebak (Banten), Kabupaten Rejang Lebong (Bengkulu), Kabupaten Kapuas Hulu (Kalimantan Barat), serta Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Bulukumba (Sulawesi Selatan).

Bukan itu saja, kegiatan ini juga dihadiri stakeholder dari Bumi Blambangan, termasuk dari unsur Pemkab Banyuwangi, DPRD, tokoh adat, budayawan, akademisi, serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Hadir pula unsur Kementerian Dalam Negeri, Kemenristekdikti, serta perwakilan tokoh adat serta lima kabupaten yang sudah memiliki atau sedang dalam proses menyusun peraturan daerah (perda) terkait pengakuan masyarakat adat.

Baca Juga :  Gara-gara Sering Muncul Batu

Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat Sjamsul Hadi mengatakan, kegiatan penguatan lembaga adat bertujuan untuk mengoptimalkan eksistensi, peran dan fungsi lembaga adat, serta untuk menyusun suatu strategi implementasi yang mampu dijalankan secara berkesinambungan dalam upaya pemajuan kebudayaan. ”Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat mendorong disusunnya Peraturan Daerah tentang Pengakuan Masyarakat Adat,” ujarnya.

Sjamsul menambahkan, pelibatan banyak pihak bertujuan agar para peserta dapat saling berbagi informasi, pengalaman dalam penyusunan perda, dan penerapannya di daerahnya masing-masing saat ini. ”Tentu kita belajar bersama. Karena Banyuwangi sudah memiliki perda terhadap perlindungan lembaga adat di sini, khususnya terkait masyarakat adat Osing. Kita harapkan Banyuwangi memberikan ilmunya dalam penguatan ini,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Sugirah mengatakan, Pemkab Banyuwangi telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Banyuwangi. Namun, kata dia, ini tetap perlu dikuatkan lagi dengan komitmen sejumlah pihak. ”Saat ini kita sedang mempersiapkan cantolan hukum, khususnya terkait Masyarakat Adat Osing. Sehingga intervensi organisasi perangkat daerah (OPD) bisa tepat sasaran dan terjaga legalitasnya. Ini penting untuk menjaga otentisitas masing-masing kebudayaan lokal,” tuturnya.

Baca Juga :  Digelar di Tanah Berlumpur, Diyakini Hasil Panen Lebih Bagus

Kegiatan tersebut disambut antusias oleh lembaga adat di Banyuwangi. Ketua PD AMAN Osing Banyuwangi Wiwin Indiarti mengatakan, kegiatan ini akan mempercepat adanya campur tangan pemerintah dalam penguatan dan pengakuan lembaga ada di Banyuwangi. ”Kami antusias atas penyelenggaraan Penguatan Lembaga Adat di Pesinauan Sekolah Adat Osing. Lewat kegiatan ini kami harapkan dapat mendukung segera terselesaikannya Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (PPHMA) Osing, karena Naskah Akademik Raperda PPHMA Osing sudah kami selesaikan, sehingga kita bisa memastikan perlindungan hukum terhadap Masyarakat Adat Osing,” pungkasnya. (sgt/bay/c1)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/