alexametrics
24.7 C
Banyuwangi
Saturday, August 13, 2022

Murjoko: Jika Tak Dibayar, Saya Tenggelamkan

 Sidang gugatan wanprestasi PT Pelayaran Banyuwangi Sejati (PBS) kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi, Senin kemarin (9/4). Sidang ketiga dengan agenda mediasi itu menghadirkan para principal.

        Sidang yang dipimpin Hakim Mediator Rony Suata itu dihadiri oleh Murjoko (penggugat dari CV Rizky Aulia). Murjoko didampingi kuasa hukumnya, Saleh. Sementara tergugat 1 dihadiri langsung oleh Wahyudi  didampingi kuasa hukumnya, Eni Setiawati. Tergugat 3 diwakili oleh penasihat hukumnya, Oesnawi.

        Sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, agar masing-masing principal baik dari pihak penggugat maupun tergugat untuk hadir dalam sidang mediasi walaupun tanpa kuasa hukum.

        Pihak penggugat Murjoko yang didampingi kuasa hukumnya Saleh, menginginkan agar ada jalan solusi terbaik. Sehingga kekurangan pembayaran bisa segera diselesaikan dengan baik pula. Apalagi sudah jelas ada kesepakatan dan kontrak kerja sama. ”Saya ingin baik-baik saja dan segera dibayarkan. Tapi jika tidak dibayar, kalau boleh saya tenggelamkan saja,” ujarnya.

Baca Juga :  Penyelundupan 400 Pil Trek Ditangani Satreskoba Polres Banyuwangi

        Saleh menambahkan, jika tidak ada solusi maka tidak menutup kemungkinan terkait kejanggalan PT PBS yang sementara ini belum terungkap akan terungkap di persidangan. ”Kalau memang mediasi ini mentok tidak ada solusi, maka akan lanjut terus hingga persidangan,” kata Saleh.

        Sementara itu, Wahyudi yang didampingi penasihat hukumnya Eni Setiawati mengatakan, untuk perkara tersebut saat ini dia sudah di luar kewenangannya. Karena berdasarkan akta pendirian, dia sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT PBS. Sesuai akta-akta pendirian, masa jabatannya telah berakhir pada 13 Desember 2016 lalu.

        ”Sebelum masa jabatan saya berakhir, saya pernah menyampaikan kepada pemegang saham ada beberapa hal yang harus diselesaikan, termasuk untuk dua kali pengajuan agar digelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tapi tidak pernah ditanggapi dan dilakukan,” jelasnya.

        Oesnawi selaku penasihat hukum tergugat 3 meminta agar bukti-bukti berkaitan dengan kontrak kerja antara PT PBS dengan CV Rizky Aulia tersebut bisa dibuktikan di sidang mediasi keempat. ”Saya siap akan membawa bukti-bukti yang saya miliki,” tandasnya.

Baca Juga :  Terapan Prokes Mulai Memudar, Satgas Covid-19 Gencar Razia

        Diberitakan sebelumnya, PT PBS digugat mitra bisnisnya CV Rizky Aulia karena wanprestasi. Gugatan dengan nomor perkara 80/Pdt.G/2018/PN Byw itu berawal dari kontrak kerja sama evakuasi kapal LCT Putri Sritanjung 1 yang karam di Perairan Bulusan, Kecamatan Kalipuro pada tanggal 9 Juni 2016.

        Pada tahun itu, CV Rizky Aulia mendapat pekerjaan evakuasi kapal ke pantai dengan nilai kesepakatan sebesar Rp 600 juta. Setelah proses evakuasi selesai, PT PBS baru melakukan pembayaran sekitar Rp 180 juta, dari total kesepakatan Rp 600 juta dalam kontrak kerja. Sehingga masih tersisa uang yang belum dibayarkan oleh PT PBS sejumlah Rp 420 juta.

        Atas wanprestasi itulah, PT Rizky Aulia menggugat PT PBS dalam hal ini tergugat1 Direktur Utama PT PBS Wahyudi SE dan tergugat 2 Komisaris Utama PT PBS Rudi Santoso. Tidak itu saja, PT Rizky Aulia juga menggugat Pemkab Banyuwangi sebagai tergugat 3 dalam hal ini Bupati Anas selaku pemegang saham mayoritas PT PBS. Nilai gugatan yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat sebesar Rp 1,1 miliar.

 Sidang gugatan wanprestasi PT Pelayaran Banyuwangi Sejati (PBS) kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi, Senin kemarin (9/4). Sidang ketiga dengan agenda mediasi itu menghadirkan para principal.

        Sidang yang dipimpin Hakim Mediator Rony Suata itu dihadiri oleh Murjoko (penggugat dari CV Rizky Aulia). Murjoko didampingi kuasa hukumnya, Saleh. Sementara tergugat 1 dihadiri langsung oleh Wahyudi  didampingi kuasa hukumnya, Eni Setiawati. Tergugat 3 diwakili oleh penasihat hukumnya, Oesnawi.

        Sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, agar masing-masing principal baik dari pihak penggugat maupun tergugat untuk hadir dalam sidang mediasi walaupun tanpa kuasa hukum.

        Pihak penggugat Murjoko yang didampingi kuasa hukumnya Saleh, menginginkan agar ada jalan solusi terbaik. Sehingga kekurangan pembayaran bisa segera diselesaikan dengan baik pula. Apalagi sudah jelas ada kesepakatan dan kontrak kerja sama. ”Saya ingin baik-baik saja dan segera dibayarkan. Tapi jika tidak dibayar, kalau boleh saya tenggelamkan saja,” ujarnya.

Baca Juga :  Penyelundupan 400 Pil Trek Ditangani Satreskoba Polres Banyuwangi

        Saleh menambahkan, jika tidak ada solusi maka tidak menutup kemungkinan terkait kejanggalan PT PBS yang sementara ini belum terungkap akan terungkap di persidangan. ”Kalau memang mediasi ini mentok tidak ada solusi, maka akan lanjut terus hingga persidangan,” kata Saleh.

        Sementara itu, Wahyudi yang didampingi penasihat hukumnya Eni Setiawati mengatakan, untuk perkara tersebut saat ini dia sudah di luar kewenangannya. Karena berdasarkan akta pendirian, dia sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT PBS. Sesuai akta-akta pendirian, masa jabatannya telah berakhir pada 13 Desember 2016 lalu.

        ”Sebelum masa jabatan saya berakhir, saya pernah menyampaikan kepada pemegang saham ada beberapa hal yang harus diselesaikan, termasuk untuk dua kali pengajuan agar digelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tapi tidak pernah ditanggapi dan dilakukan,” jelasnya.

        Oesnawi selaku penasihat hukum tergugat 3 meminta agar bukti-bukti berkaitan dengan kontrak kerja antara PT PBS dengan CV Rizky Aulia tersebut bisa dibuktikan di sidang mediasi keempat. ”Saya siap akan membawa bukti-bukti yang saya miliki,” tandasnya.

Baca Juga :  Sosialisasi Pasangan Gusti, Republik Sarinah Buka Bareng di Kalipuro

        Diberitakan sebelumnya, PT PBS digugat mitra bisnisnya CV Rizky Aulia karena wanprestasi. Gugatan dengan nomor perkara 80/Pdt.G/2018/PN Byw itu berawal dari kontrak kerja sama evakuasi kapal LCT Putri Sritanjung 1 yang karam di Perairan Bulusan, Kecamatan Kalipuro pada tanggal 9 Juni 2016.

        Pada tahun itu, CV Rizky Aulia mendapat pekerjaan evakuasi kapal ke pantai dengan nilai kesepakatan sebesar Rp 600 juta. Setelah proses evakuasi selesai, PT PBS baru melakukan pembayaran sekitar Rp 180 juta, dari total kesepakatan Rp 600 juta dalam kontrak kerja. Sehingga masih tersisa uang yang belum dibayarkan oleh PT PBS sejumlah Rp 420 juta.

        Atas wanprestasi itulah, PT Rizky Aulia menggugat PT PBS dalam hal ini tergugat1 Direktur Utama PT PBS Wahyudi SE dan tergugat 2 Komisaris Utama PT PBS Rudi Santoso. Tidak itu saja, PT Rizky Aulia juga menggugat Pemkab Banyuwangi sebagai tergugat 3 dalam hal ini Bupati Anas selaku pemegang saham mayoritas PT PBS. Nilai gugatan yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat sebesar Rp 1,1 miliar.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/