alexametrics
25.3 C
Banyuwangi
Wednesday, October 5, 2022

Terjadi Perubahan Tata kelola Pupuk Bersubsidi di Banyuwangi

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Pupuk dan pestisida merupakan sarana produksi yang sangat menentukan produktivitas hasil pertanian. Oleh sebab itu pupuk dan pestisida harus tersedia sesuai dengan  prinsip enam tepat, yakni tepat mutu, jumlah, jenis, harga, waktu dan tempat.

Berbagai upaya telah  dilakukan pemerintah dalam rangka penyediaan pupuk dan pestisida untuk mencapai prinsip  tersebut. Khusus penyediaan pupuk, pemerintah telah mengalokasikan pupuk bersubsidi agar  harga pupuk lebih terjangkau oleh kemampuan petani.

Kebijakan pupuk dan pestisida bersifat dinamis sesuai kebutuhan masyarakat dan  memperhatikan prioritas pembangunan nasional. Dua tahun terakhir telah terjadi beberapa  peristiwa seperti Pandemi Covid -19 yang berdampak pada ketahanan pangan. Belum lagi sengketa antar  negara yang terjadi di Ukraina dan Rusia juga menjadi kendala dalam pasokan bahan baku pupuk  jenis Phospor (P) dan Kalium (K).

Hal ini menyebabkan perubahan kebijakan yang harus  mengakomodir pertimbangan fiskal negara dan ketahanan pangan. “Sesuai rekomendasi tim Panja  Pupuk DPR RI yang diimplementasikan dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor  10 Tahun 2022, bahwa terdapat beberapa perubahan terkait tata kelola pupuk bersubsidi perihal  komoditas penerima dan jenis pupuk bersubsidi,” ujar Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi, M.Khoiri.

Menurut Khoiri, komoditas penerima pupuk bersubsidi dari sebelumnya 70  komoditas, kini hanya menjadi sembilan komoditas yaitu sub sektor tanaman pangan (padi, jagung, kedelai), subsektor tanaman hortikultura (cabai, bawai merah, bawang putih ) dan sub sektor Perkebunan  (tebu rakyat, kakao rakyat dan kopi rakyat) serta perubahan jenis pupuk bersubsidi dari enam jenis  yakni Urea, NPK, Za, SP 36, pupuk organik granul dan pupuk organik cair kini menjadi dua jenis yaitu  urea dan NPK.

Baca Juga :  Sosialisasi Pasangan Gusti, Republik Sarinah Buka Bareng di Kalipuro

“Perubahan kebijakan yang diundangkan per 8 Juli 2022 ini, tentu berdampak terhadap Pertanian  di Banyuwangi. Beberapa komoditas unggulan di Banyuwangi seperti jeruk, buah naga,  semangka, melon dan tanaman hortikulturan serta perkebunan lainnya dipastikan tidak akan  mendapatkan kuota pupuk bersubsidi,” jelasnya.

Sesuai data usulan e-Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (e-RDKK) Banyuwangi Tahun  2022 (sebelum Permentan No 10 tahun 2022) dibandingkan dengan data usulan e-RDKK setelah  diundangkannya permentan ini, ada selisih yang signifikan terkait usulan jumlah pupuk bersubsidi. Sebut saja pupuk jenis urea berkurang sebesar 21.080,878 ton dan NPK berkurang sebesar 23.953,862 ton.

Berdasarkan data penyaluran pupuk bersubsidi dari Pupuk Indonesia (PIHC) mengacu Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/536/KEP/429.011/2021 tentang Alokasi  Pupuk bersubsidi sampai dengan bulan Juni 2022, untuk urea sebesar 66, 79 persen atau sejumlah  34.794,15 ton dan untuk NPK sebesar 67,82 persen atau sebesar 19.759,50 ton.

Baca Juga :  ”Arus Balik” Alumni Pesantren Salafiyah Dukung Gus Ipul

Berdasarkan dari data tersebut, maka Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi sambil menunggu SK re alokasi pupuk bersubsidi dari Kementerian Pertanian meminta kepada PIHC sebagai produsen untuk tetap menyalurkan pupuk bersubsidi  kepada wilayah kecamatan (Komoditas Sub Sektor Tanaman Pangan), yang tidak  terdampak signifikan terhadap perubahan sesuai permentan No 10 tahun 2022 dan  penyalurannya sesuai SK Alokasi Bupati masih rendah dengan memperhatikan usulan  e-RDKK setelah Permentan No 10 Tahun 2022.

“Sementara untuk wilayah yang jumlah penyerapannya sudah tinggi dan komoditasnya terdampak (sub  sektor hortikultura dan perkebunan) , agar dihitung ulang kuota sisa alokasi yang masih bisa didistribusikan. Sambil menunggu realokasi dari pusat dengan tetap memperhatikan  usulan e-RDKK setelah Permentan No 10 Tahun 2022,” terangnya.

Langkah lainnya, imbuh Khoiri yakni akan mengoptimalkan peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida(KP3) dalam pengawasan  penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip enam tepat, dan memberikan bantuan pupuk organik cair kepada petani yang terdampak untuk  mengurangi biaya produksi. “Peran penyuluh dalam pendampingan petani dalam berbudidaya juga akan terus dioptimalkan, serta mengadakan kegiatan pelatihan pembuatan pupuk organic padat dan cair untuk menjadikan petani mandiri pupuk,” tandasnya. (ddy/afi)

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Pupuk dan pestisida merupakan sarana produksi yang sangat menentukan produktivitas hasil pertanian. Oleh sebab itu pupuk dan pestisida harus tersedia sesuai dengan  prinsip enam tepat, yakni tepat mutu, jumlah, jenis, harga, waktu dan tempat.

Berbagai upaya telah  dilakukan pemerintah dalam rangka penyediaan pupuk dan pestisida untuk mencapai prinsip  tersebut. Khusus penyediaan pupuk, pemerintah telah mengalokasikan pupuk bersubsidi agar  harga pupuk lebih terjangkau oleh kemampuan petani.

Kebijakan pupuk dan pestisida bersifat dinamis sesuai kebutuhan masyarakat dan  memperhatikan prioritas pembangunan nasional. Dua tahun terakhir telah terjadi beberapa  peristiwa seperti Pandemi Covid -19 yang berdampak pada ketahanan pangan. Belum lagi sengketa antar  negara yang terjadi di Ukraina dan Rusia juga menjadi kendala dalam pasokan bahan baku pupuk  jenis Phospor (P) dan Kalium (K).

Hal ini menyebabkan perubahan kebijakan yang harus  mengakomodir pertimbangan fiskal negara dan ketahanan pangan. “Sesuai rekomendasi tim Panja  Pupuk DPR RI yang diimplementasikan dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor  10 Tahun 2022, bahwa terdapat beberapa perubahan terkait tata kelola pupuk bersubsidi perihal  komoditas penerima dan jenis pupuk bersubsidi,” ujar Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi, M.Khoiri.

Menurut Khoiri, komoditas penerima pupuk bersubsidi dari sebelumnya 70  komoditas, kini hanya menjadi sembilan komoditas yaitu sub sektor tanaman pangan (padi, jagung, kedelai), subsektor tanaman hortikultura (cabai, bawai merah, bawang putih ) dan sub sektor Perkebunan  (tebu rakyat, kakao rakyat dan kopi rakyat) serta perubahan jenis pupuk bersubsidi dari enam jenis  yakni Urea, NPK, Za, SP 36, pupuk organik granul dan pupuk organik cair kini menjadi dua jenis yaitu  urea dan NPK.

Baca Juga :  ”Arus Balik” Alumni Pesantren Salafiyah Dukung Gus Ipul

“Perubahan kebijakan yang diundangkan per 8 Juli 2022 ini, tentu berdampak terhadap Pertanian  di Banyuwangi. Beberapa komoditas unggulan di Banyuwangi seperti jeruk, buah naga,  semangka, melon dan tanaman hortikulturan serta perkebunan lainnya dipastikan tidak akan  mendapatkan kuota pupuk bersubsidi,” jelasnya.

Sesuai data usulan e-Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (e-RDKK) Banyuwangi Tahun  2022 (sebelum Permentan No 10 tahun 2022) dibandingkan dengan data usulan e-RDKK setelah  diundangkannya permentan ini, ada selisih yang signifikan terkait usulan jumlah pupuk bersubsidi. Sebut saja pupuk jenis urea berkurang sebesar 21.080,878 ton dan NPK berkurang sebesar 23.953,862 ton.

Berdasarkan data penyaluran pupuk bersubsidi dari Pupuk Indonesia (PIHC) mengacu Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/536/KEP/429.011/2021 tentang Alokasi  Pupuk bersubsidi sampai dengan bulan Juni 2022, untuk urea sebesar 66, 79 persen atau sejumlah  34.794,15 ton dan untuk NPK sebesar 67,82 persen atau sebesar 19.759,50 ton.

Baca Juga :  Asyik Mandi di Sungai, Tewas Terpeleset

Berdasarkan dari data tersebut, maka Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi sambil menunggu SK re alokasi pupuk bersubsidi dari Kementerian Pertanian meminta kepada PIHC sebagai produsen untuk tetap menyalurkan pupuk bersubsidi  kepada wilayah kecamatan (Komoditas Sub Sektor Tanaman Pangan), yang tidak  terdampak signifikan terhadap perubahan sesuai permentan No 10 tahun 2022 dan  penyalurannya sesuai SK Alokasi Bupati masih rendah dengan memperhatikan usulan  e-RDKK setelah Permentan No 10 Tahun 2022.

“Sementara untuk wilayah yang jumlah penyerapannya sudah tinggi dan komoditasnya terdampak (sub  sektor hortikultura dan perkebunan) , agar dihitung ulang kuota sisa alokasi yang masih bisa didistribusikan. Sambil menunggu realokasi dari pusat dengan tetap memperhatikan  usulan e-RDKK setelah Permentan No 10 Tahun 2022,” terangnya.

Langkah lainnya, imbuh Khoiri yakni akan mengoptimalkan peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida(KP3) dalam pengawasan  penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip enam tepat, dan memberikan bantuan pupuk organik cair kepada petani yang terdampak untuk  mengurangi biaya produksi. “Peran penyuluh dalam pendampingan petani dalam berbudidaya juga akan terus dioptimalkan, serta mengadakan kegiatan pelatihan pembuatan pupuk organic padat dan cair untuk menjadikan petani mandiri pupuk,” tandasnya. (ddy/afi)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/