alexametrics
24.3 C
Banyuwangi
Thursday, August 11, 2022

Penyusunan Perda LP2B Dipercepat

BANYUWANGI – Pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang telah digeber sejak beberapa tahun terakhir, belum menunjukkan tanda-tanda mencapai finis. Meski begitu, secercah harapan muncul seiring pendampingan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

Salah satu penyebab utama berlarut-larutnya pembahasan rancangan produk hukum tertinggi daerah itu adalah peta LP2B Banyuwangi yang belum sinkron dengan peta lahan sawah dilindungi (LSD) yang ada di pemerintah RI. Hal itu terungkap saat Komisi II menggelar rapat dengar pendapat (hearing) Kamis lalu (6/1).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi Choiri mengatakan, pemetaan LP2B sudah dilakukan sejak tahun 2017. Saat itu, pemetaan dilakukan dengan berbasis by name by address. Pemetaan ini membutuhkan waktu sekitar 3 tahun. Setelah pemetaan selesai kemudian diajukan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan penetapan.

Selanjutnya, kata Choiri, DPRD melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian maupun Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). ”Setelah itu petanya dievaluasi, di-overlay dengan peta LDS tahun 2019. Ternyata masih banyak kesalahan terkait dengan pemetaan by name by address oleh kami,” ujarnya usai mengikuti hearing.

Karena itu, imbuh Choiri, pemerintah pusat memberikan pendampingan bagi pemerintah daerah yang LP2B-nya belum selesai. Sehingga akhirnya, pada tahun 2021 Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi mendapatkan pendampingan dari pemerintah pusat.

Baca Juga :  Jualan Pil Trex, Dua Pemuda Dibekuk Saat Mabuk

Choiri menambahkan, sesuai dengan petunjuk teknis dari pemerintah pusat, untuk peta LP2B saat ini hanya diminta peta berbasis kawasan saja. Bukan lagi berbasis by name by address. Ini dilakukan untuk mempercepat proses pemetaan LP2B tersebut. ”Biar cepat, kalau by name by address akan butuh waktu lama. Nanti by name by address ada aplikasi tersendiri,” tegasnya.

Saat ini, lanjut Choiri, pemetaan LP2B ini sudah dalam tahap proses finalisasi. Kelompok kerja (pokja) terkait akan berangkat ke Jakarta untuk mengoordinasikan hasil finalisasi peta LP2B dengan Kementerian Pertanian dan ATR/BPN pekan depan.

Choiri menjelaskan, pada LSD dari Kementerian ATR/BPN ditetapkan Kabupaten Banyuwangi luas areal yang dilindungi sekitar 66 ribu hektare (ha). Sedangkan hasil pemetaan Dinas Pertanian dan Pangan bersama Tim Pokja, proses awal pemetaan kawasan LP2B Banyuwangi hanya 55 ribu ha.

Choiri menuturkan, luas lahan LP2B 55 ribu ha tersebut belum final karena masih dalam proses pembahasan. Bahkan, luas LP2B itu sudah dilakukan sinkronisasi dengan peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) selama hampir sebulan terakhir. ”Alhamdulillah, sudah selesai hasil pemetaannya dan akan kami koordinasikan dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian ATR/BPN untuk menyinkronkan lagi terkait perbedaan luas penetapan sementara LP2B Banyuwangi dengan LSD,” ujarnya.

Baca Juga :  Salat Jumat Perdana di Masjid Al Ma’ruf, Masjid Termegah dan Terindah

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi Siti Mafrochatin Ni’mah mengatakan, dari awal dewan meminta agar peta LP2B by name by address sehingga pada saat penetapan diketahui lahan mana yang masuk dalam Perda LP2B tersebut. ”Ini masyarakat mendesak Pansus LP2B segera ditetapkan. Kita juga tidak bermaksud untuk memperlambat, kami juga ingin cepat. Tapi arahan dari kementerian maupun Dinas Provinsi Jawa Timur harus by name by address,” tuturnya.

Ni’mah menambahkan, dalam rapat dengar pendapat kemarin Dinas Pertanian dan Pangan menyampaikan ada petunjuk teknis baru. ”Tadi (kemarin) disampaikan bahwa pokja sudah didampingi tim dari kementerian,” ujarnya.

Masih menurut Ni’mah, DPRD Banyuwangi berharap pansus LP2B betul-betul bisa bermanfaat bagi masyarakat Banyuwangi. Bukan sebaliknya malah menjadi bumerang. Oleh karena itu, DPRD Banyuwangi sangat berhati-hati dalam proses pembahasan rancangan produk hukum tertinggi daerah tersebut. 

BANYUWANGI – Pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang telah digeber sejak beberapa tahun terakhir, belum menunjukkan tanda-tanda mencapai finis. Meski begitu, secercah harapan muncul seiring pendampingan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

Salah satu penyebab utama berlarut-larutnya pembahasan rancangan produk hukum tertinggi daerah itu adalah peta LP2B Banyuwangi yang belum sinkron dengan peta lahan sawah dilindungi (LSD) yang ada di pemerintah RI. Hal itu terungkap saat Komisi II menggelar rapat dengar pendapat (hearing) Kamis lalu (6/1).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi Choiri mengatakan, pemetaan LP2B sudah dilakukan sejak tahun 2017. Saat itu, pemetaan dilakukan dengan berbasis by name by address. Pemetaan ini membutuhkan waktu sekitar 3 tahun. Setelah pemetaan selesai kemudian diajukan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan penetapan.

Selanjutnya, kata Choiri, DPRD melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian maupun Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). ”Setelah itu petanya dievaluasi, di-overlay dengan peta LDS tahun 2019. Ternyata masih banyak kesalahan terkait dengan pemetaan by name by address oleh kami,” ujarnya usai mengikuti hearing.

Karena itu, imbuh Choiri, pemerintah pusat memberikan pendampingan bagi pemerintah daerah yang LP2B-nya belum selesai. Sehingga akhirnya, pada tahun 2021 Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi mendapatkan pendampingan dari pemerintah pusat.

Baca Juga :  Perpanjangan SIM dan Pajak Kendaraan Dapat Dispensasi

Choiri menambahkan, sesuai dengan petunjuk teknis dari pemerintah pusat, untuk peta LP2B saat ini hanya diminta peta berbasis kawasan saja. Bukan lagi berbasis by name by address. Ini dilakukan untuk mempercepat proses pemetaan LP2B tersebut. ”Biar cepat, kalau by name by address akan butuh waktu lama. Nanti by name by address ada aplikasi tersendiri,” tegasnya.

Saat ini, lanjut Choiri, pemetaan LP2B ini sudah dalam tahap proses finalisasi. Kelompok kerja (pokja) terkait akan berangkat ke Jakarta untuk mengoordinasikan hasil finalisasi peta LP2B dengan Kementerian Pertanian dan ATR/BPN pekan depan.

Choiri menjelaskan, pada LSD dari Kementerian ATR/BPN ditetapkan Kabupaten Banyuwangi luas areal yang dilindungi sekitar 66 ribu hektare (ha). Sedangkan hasil pemetaan Dinas Pertanian dan Pangan bersama Tim Pokja, proses awal pemetaan kawasan LP2B Banyuwangi hanya 55 ribu ha.

Choiri menuturkan, luas lahan LP2B 55 ribu ha tersebut belum final karena masih dalam proses pembahasan. Bahkan, luas LP2B itu sudah dilakukan sinkronisasi dengan peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) selama hampir sebulan terakhir. ”Alhamdulillah, sudah selesai hasil pemetaannya dan akan kami koordinasikan dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian ATR/BPN untuk menyinkronkan lagi terkait perbedaan luas penetapan sementara LP2B Banyuwangi dengan LSD,” ujarnya.

Baca Juga :  Kalangan LSM dan Ormas mendesak aparat penegak hukum

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi Siti Mafrochatin Ni’mah mengatakan, dari awal dewan meminta agar peta LP2B by name by address sehingga pada saat penetapan diketahui lahan mana yang masuk dalam Perda LP2B tersebut. ”Ini masyarakat mendesak Pansus LP2B segera ditetapkan. Kita juga tidak bermaksud untuk memperlambat, kami juga ingin cepat. Tapi arahan dari kementerian maupun Dinas Provinsi Jawa Timur harus by name by address,” tuturnya.

Ni’mah menambahkan, dalam rapat dengar pendapat kemarin Dinas Pertanian dan Pangan menyampaikan ada petunjuk teknis baru. ”Tadi (kemarin) disampaikan bahwa pokja sudah didampingi tim dari kementerian,” ujarnya.

Masih menurut Ni’mah, DPRD Banyuwangi berharap pansus LP2B betul-betul bisa bermanfaat bagi masyarakat Banyuwangi. Bukan sebaliknya malah menjadi bumerang. Oleh karena itu, DPRD Banyuwangi sangat berhati-hati dalam proses pembahasan rancangan produk hukum tertinggi daerah tersebut. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/