alexametrics
24.5 C
Banyuwangi
Saturday, August 13, 2022

Praktisi Hukum Geruduk Kantor BPN

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Ratusan orang mendatangi  kantor Badan Pertanahan Nasionan (BPN) Banyuwangi kemarin (5/11). Massa yang didukung sejumlah praktisi hukum tersebut mempertanyakan penerbitan sertifikat tanah hak milik (SHM) Nomor 07808.

Padahal objek tanah petok nomor 344, persil 120, d II, seluas kurang lebih 0,101 hektare di Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng tersebut sudah diblokir pada 19 Maret 2021. Objek tersebut masuk dalam sengketa yang diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi dengan nomor perkara 67/Pdt.G/2021/PN Byw.

Terbitnya sertifikat tersebut memicu protes ratusan massa yang dipimpin langsung Direktur Oase Law Firm Sunandiantoro. Massa datang ke kantor BPN pukul 09.30. Mereka hendak menerobos masuk ke kantor yang berlokasi di Jalan Ijen Nomor 50-A, Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi tersebut. Aksi tersebut sempat memicu perselisihan antara massa dengan aparat kepolisian yang melakukan pengamanan.

Massa yang tidak diberkenankan masuk ke kantor BPN Banyuwangi langsung membubarkan diri. Mereka ingin bertemu langsung dengan Kepala BPN Banyuwangi Budiono. Keinginan itu tidak terpenuhi. Perwakilan massa hanya ditemui Kabag Tata Usaha BPN Banyuwangi Amirulah. ”Kita kecewa lantaran tidak ditemui oleh Kepala BPN. Kita agendakan lagi aksi yang lebih besar,” tegas Direktur Oase Law Firm Sunandiantoro.

Baca Juga :  12 Hari Ungkap Ratusan Kasus Kejahatan

Aksi tersebut didasari adanya penerbitan SHM yang menjadi objek sengketa. Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan pelayanan di BPN Banyuwangi. ”Selama ini layanan BPN Banyuwangi memang kurang baik. Setiap mengurus sertifikat selalu lama. Munculnya sertifikat, meski sebagai objek sengketa, diduga ada oknum yang terlibat menjadi mafia tanah,” ungkapnya.

Terbitnya SHM tersebut berdampak terhadap putusan majelis hakim PN Banyuwangi dengan nomor perkara 67/Pdt.G/2021/PN Byw yang menolak gugatan kliennya. Empat orang tergugat, yaitu Tumini, Supriadi, Sulastri, dan Sutinah, memiliki SHM. ”Makanya kita heran kok bisa terbit SHM pada 12 Agustus 2021 lalu, padahal kita sudah melakukan pemblokiran dengan berkirim surat ke BPN Banyuwangi. Kita ingin BPN Banyuwangi bisa menjelaskan penerbitan setifikat tersebut,” kata Sunan.

Kepala BPN Banyuwangi Budiono menjelaskan, penerbitan sertifikat pada 12 Agustus 2021 itu saat dirinya baru menjabat selama tujuh hari. Dalam proses penerbitan, pihaknya tidak banyak mengetahui. Yang jelas, pihaknya tidak mungkin akan menerbitkan sertifikat jika memang masih dalam proses sengketa. ”Jika tidak sesuai prosedur, kita tidak mungkin berani menerbitkan sertifikat,” katanya.

Baca Juga :  Stadion Diponegoro Mulai Berbenah

Terkait pemblokiran, Budi menjelaskan, objek tersebut masih berupa tanah petok. Pemblokiran seharusnya dilakukan di tingkat desa. Jika memang masih dalam proses sengketa, pemerintah desa setempat tidak mungkin berani mengeluarkan surat untuk proses pembuatan sertifikat. ”Sebelum menerbitkan sertifikat, BPN pasti melakukan proses ukur terlebih dahulu. Jika masih proses sengketa, saat proses ukur pastinya ada masalah. Dalam kenyataannya tidak ada masalah saat proses pengukuran,” terangnya.

Budi menambahkan, kalau proses penerbitan sertifikat dianggap salah, mestinya bisa melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Pihaknya tidak mungkin akan memberikan data sertifikat tanah kepada kepada orang lain. ”Kita basisnya hanya penyimpanan data. Jika memang data diperlukan atau dalam pernerbitan salah, silakan menempuh upaya hukum. Kita akan membuka datanya jika diperlukan dalam proses hukum di pengadilan,” tegasnya.

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Ratusan orang mendatangi  kantor Badan Pertanahan Nasionan (BPN) Banyuwangi kemarin (5/11). Massa yang didukung sejumlah praktisi hukum tersebut mempertanyakan penerbitan sertifikat tanah hak milik (SHM) Nomor 07808.

Padahal objek tanah petok nomor 344, persil 120, d II, seluas kurang lebih 0,101 hektare di Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng tersebut sudah diblokir pada 19 Maret 2021. Objek tersebut masuk dalam sengketa yang diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi dengan nomor perkara 67/Pdt.G/2021/PN Byw.

Terbitnya sertifikat tersebut memicu protes ratusan massa yang dipimpin langsung Direktur Oase Law Firm Sunandiantoro. Massa datang ke kantor BPN pukul 09.30. Mereka hendak menerobos masuk ke kantor yang berlokasi di Jalan Ijen Nomor 50-A, Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi tersebut. Aksi tersebut sempat memicu perselisihan antara massa dengan aparat kepolisian yang melakukan pengamanan.

Massa yang tidak diberkenankan masuk ke kantor BPN Banyuwangi langsung membubarkan diri. Mereka ingin bertemu langsung dengan Kepala BPN Banyuwangi Budiono. Keinginan itu tidak terpenuhi. Perwakilan massa hanya ditemui Kabag Tata Usaha BPN Banyuwangi Amirulah. ”Kita kecewa lantaran tidak ditemui oleh Kepala BPN. Kita agendakan lagi aksi yang lebih besar,” tegas Direktur Oase Law Firm Sunandiantoro.

Baca Juga :  Satpol PP Pelototi Retribusi TPI Muncar

Aksi tersebut didasari adanya penerbitan SHM yang menjadi objek sengketa. Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan pelayanan di BPN Banyuwangi. ”Selama ini layanan BPN Banyuwangi memang kurang baik. Setiap mengurus sertifikat selalu lama. Munculnya sertifikat, meski sebagai objek sengketa, diduga ada oknum yang terlibat menjadi mafia tanah,” ungkapnya.

Terbitnya SHM tersebut berdampak terhadap putusan majelis hakim PN Banyuwangi dengan nomor perkara 67/Pdt.G/2021/PN Byw yang menolak gugatan kliennya. Empat orang tergugat, yaitu Tumini, Supriadi, Sulastri, dan Sutinah, memiliki SHM. ”Makanya kita heran kok bisa terbit SHM pada 12 Agustus 2021 lalu, padahal kita sudah melakukan pemblokiran dengan berkirim surat ke BPN Banyuwangi. Kita ingin BPN Banyuwangi bisa menjelaskan penerbitan setifikat tersebut,” kata Sunan.

Kepala BPN Banyuwangi Budiono menjelaskan, penerbitan sertifikat pada 12 Agustus 2021 itu saat dirinya baru menjabat selama tujuh hari. Dalam proses penerbitan, pihaknya tidak banyak mengetahui. Yang jelas, pihaknya tidak mungkin akan menerbitkan sertifikat jika memang masih dalam proses sengketa. ”Jika tidak sesuai prosedur, kita tidak mungkin berani menerbitkan sertifikat,” katanya.

Baca Juga :  Dialog Interaktif Membangun Gizi Bangsa di RS Al Huda Genteng

Terkait pemblokiran, Budi menjelaskan, objek tersebut masih berupa tanah petok. Pemblokiran seharusnya dilakukan di tingkat desa. Jika memang masih dalam proses sengketa, pemerintah desa setempat tidak mungkin berani mengeluarkan surat untuk proses pembuatan sertifikat. ”Sebelum menerbitkan sertifikat, BPN pasti melakukan proses ukur terlebih dahulu. Jika masih proses sengketa, saat proses ukur pastinya ada masalah. Dalam kenyataannya tidak ada masalah saat proses pengukuran,” terangnya.

Budi menambahkan, kalau proses penerbitan sertifikat dianggap salah, mestinya bisa melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Pihaknya tidak mungkin akan memberikan data sertifikat tanah kepada kepada orang lain. ”Kita basisnya hanya penyimpanan data. Jika memang data diperlukan atau dalam pernerbitan salah, silakan menempuh upaya hukum. Kita akan membuka datanya jika diperlukan dalam proses hukum di pengadilan,” tegasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/