alexametrics
23.8 C
Banyuwangi
Monday, August 15, 2022

Abaikan Reklamasi Bisa Dipenjara 5 Tahun

 BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Aktivitas tambang sirtu banyak yang merusak lingkungan. Usai diambil pasir dan batunya, bekas galian dibiarkan begitu saja. Tak sedikit pengusaha tambang mengabaikan kewajiban reklamasi. Bekas galian ditelantarkan hingga mengancam keselamatan lingkungan.

Bagi pengusaha yang abai terhadap kewajiban reklamasi, bisa dikenakan pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 100 juta. Hal ini sesuai amanah Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur pertambangan mineral dan batu bara.

”Selain sanksi pidana, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang yang menjadi kewajibannya,” ujar ahli hukum lingkungan dari Untag 1945 Banyuwangi Irwan Kurniawan.

Baca Juga :  Cegah Kecurangan, Polresta Banyuwangi Bentuk Satgas Oksigen dan Obat

Dikatakan Irwan, di satu sisi hasil tambang untuk kebutuhan pembangunan. Namun, alasan demi pembangunan tidak boleh menjadi pembenar untuk melanggar hukum. Artinya, kata Irwan, pembangunan harus tetap berwawasan lingkungan yang memenuhi kebutuhan untuk generasi mendatang.

”Sebenarnya janji reklamasi itu sudah tertuang saat pengurusan izin IUP maupun IUPK. Tetapi, kebanyakan para investor, kontraktor, maupun pengusaha, begitu  izinnya habis ditinggal begitu saja. Mereka mengabaikan kewajiban reklamasi,” kata Irwan.

Menurut Irwan, pengusaha tambang yang mengantongi izin tetap bisa dikenakan pidana dengan tuduhan mengabaikan reklamasi. Bahkan, izin mereka bisa dicabut. ”Pengusaha pertambangan yang izin usahanya dicabut atau berakhir tetapi tidak melaksanakan atau tidak menempatkan dana jaminan reklamasi/pascatambang, terancam dipidana paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 100 juta,” paparnya.

Baca Juga :  Zig-Zag, Terpental di Jalan, Tewas

Irwan menambahkan, aktivitas penambangan galian C bisa mengubah struktur tanah. Karena itu, sebelum pengerukan, jika ada pohon di atasnya harus disingkirkan. ”Sebelum ditambang tanah yang produktif itu biasanya akan berubah fungsi kembali. Sehingga, cukup merugikan sebenarnya. Bahkan akan mengganggu ketahanan pangan dari segi lingkungan hidup. Jika mengubah bentangan alam akan mengganggu keseimbangan lingkungan,” terangnya.

Irwan menambahkan, banyaknya tambang yang ditinggal begitu saja oleh pemiliknya, bisa dibuat pembelajaran bagi semuanya. Dia berharap sebelum diterbitkan izin pertambangan oleh pemerintah, prosesnya harus lebih selektif. ”Sebelum terbit izin, sosialisasi pemerintah ke masyarakat masih kurang. Makanya di Banyuwangi, masih banyak tambang yang tidak memiliki izin,” pungkasnya. (rio/aif/c1)

 BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Aktivitas tambang sirtu banyak yang merusak lingkungan. Usai diambil pasir dan batunya, bekas galian dibiarkan begitu saja. Tak sedikit pengusaha tambang mengabaikan kewajiban reklamasi. Bekas galian ditelantarkan hingga mengancam keselamatan lingkungan.

Bagi pengusaha yang abai terhadap kewajiban reklamasi, bisa dikenakan pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 100 juta. Hal ini sesuai amanah Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur pertambangan mineral dan batu bara.

”Selain sanksi pidana, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang yang menjadi kewajibannya,” ujar ahli hukum lingkungan dari Untag 1945 Banyuwangi Irwan Kurniawan.

Baca Juga :  Pengelola Tambang Curahsuri Akhirnya Perbaiki Jalan Rusak

Dikatakan Irwan, di satu sisi hasil tambang untuk kebutuhan pembangunan. Namun, alasan demi pembangunan tidak boleh menjadi pembenar untuk melanggar hukum. Artinya, kata Irwan, pembangunan harus tetap berwawasan lingkungan yang memenuhi kebutuhan untuk generasi mendatang.

”Sebenarnya janji reklamasi itu sudah tertuang saat pengurusan izin IUP maupun IUPK. Tetapi, kebanyakan para investor, kontraktor, maupun pengusaha, begitu  izinnya habis ditinggal begitu saja. Mereka mengabaikan kewajiban reklamasi,” kata Irwan.

Menurut Irwan, pengusaha tambang yang mengantongi izin tetap bisa dikenakan pidana dengan tuduhan mengabaikan reklamasi. Bahkan, izin mereka bisa dicabut. ”Pengusaha pertambangan yang izin usahanya dicabut atau berakhir tetapi tidak melaksanakan atau tidak menempatkan dana jaminan reklamasi/pascatambang, terancam dipidana paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 100 juta,” paparnya.

Baca Juga :  Anggap Bukan Penghadangan, Tapi Jaga Lingkungan

Irwan menambahkan, aktivitas penambangan galian C bisa mengubah struktur tanah. Karena itu, sebelum pengerukan, jika ada pohon di atasnya harus disingkirkan. ”Sebelum ditambang tanah yang produktif itu biasanya akan berubah fungsi kembali. Sehingga, cukup merugikan sebenarnya. Bahkan akan mengganggu ketahanan pangan dari segi lingkungan hidup. Jika mengubah bentangan alam akan mengganggu keseimbangan lingkungan,” terangnya.

Irwan menambahkan, banyaknya tambang yang ditinggal begitu saja oleh pemiliknya, bisa dibuat pembelajaran bagi semuanya. Dia berharap sebelum diterbitkan izin pertambangan oleh pemerintah, prosesnya harus lebih selektif. ”Sebelum terbit izin, sosialisasi pemerintah ke masyarakat masih kurang. Makanya di Banyuwangi, masih banyak tambang yang tidak memiliki izin,” pungkasnya. (rio/aif/c1)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/