alexametrics
26.7 C
Banyuwangi
Friday, August 12, 2022

Tergugat Absen, Sidang Tukar Guling Ditunda, Warga Pasewaran Kecewa

BANYUWANGI – Puluhan warga Pasewaran, Desa Alasbuluh, Kecamatan Wongsorejo, mendatangi kantor Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi, Kamis (30/12).  Mereka ingin menyaksikan langsung sidang perdana gugatan Citizen Lawsuit terkait tukar guling pembangunan kilang minyak di Sumur Geneng, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban dengan lahan di Pasewaran.

Warga kecewa lantaran pihak tergugat, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII, tidak hadir di persidangan. Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu akhirnya menunda persidangan. ”Sidang kita tunda karena pihak tergugat tidak hadir,” tegas Khamozaro.

Begitu ditunda, puluhan warga Pasewaran bersama tim penasihat hukumnya langsung meninggalkan PN Banyuwangi. Mereka lantas berkumpul di kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Untag 1945 Banyuwangi untuk membahas agenda persidangan selanjutnya. 

Hakim tunggal Khamozaro Waruwu menjelaskan, Citizen Lawsuit adalah sebuah jalan untuk menyelesaikan permasalahan yang dirasakan oleh warga negara atas dasar kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam memenuhi hak-haknya. Dalam gugatan Citizen Lawsuit tidak ada tuntunan ganti rugi yang bersifat materiil. ”Gugatan ini lebih kepada permohonan untuk mengeluarkan kebijakan baru dari kebijakan lama yang dapat memulihkan hak-hak warga yang kemungkinan dilanggar,” jelasnya.

Pemohon wajib mencantumkan hak-hak warga yang merasa dilanggar oleh sebuah kebijakan tersebut. Biasanya menyurati kepada pemerintah terkait hak-hak warga yang merasa dilanggar sehingga hal itu bisa dijadikan menjadi acuan dalam persidangan. ”Pembahasannya tidak sampai keluar dari frame apa-apa saja yang menjadi tuntutan warga. Seharusnya termohon hadir dalam persidangan. Karena tidak ada satu pun termohon yang hadir, sidang terpaksa kita tunda hingga dua pekan ke depan,” kata dia.

Baca Juga :  Penyebab Kebakaran KMP Labitra Adinda Tetap Misteri

Koordinator LBH Untag 1945 Banyuwangi Hariyo Wirasmo tidak mempermasalahkan ketidakhadiran pihak termohon. Dalam perkara ini termohon adalah Presiden Joko Widodo, Kementerian Kesekretariatan Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Tata Ruang dan Agraria, Kementerian BUMN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PT Pertamina, dan PTPN XII.  ”Pihak pengadilan sudah memanggil tergugat. Mereka tidak menanggapi. Apa pun hasilnya nanti kita lihat dari persidangan,” kata Haryo.

Hariyo menjelaskan, gugatan muncul lantaran adanya implementasi pembangunan proyek strategis nasional, yaitu pembangunan kilang minyak di Sumur Geneng, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, dengan cara menukar dengan mekanisme tukar menukar barang milik negara (BMN), maupun tukar guling bidang tanah yang ada di kawasan eks tanah PTPN XII Kebun Pasewaran, Kecamatan Wongsorejo, dan kawasan eks tanah PTPN XII Kebun Kendenglembu, Kecamatan Glenmore.

”Warga menggugat surat HGU yang dimiliki oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII, yang selama ini menguasai tanah milik negara tersebut. Warga menduga sertifikat HGU nomor 304, 305, dan 339 atas nama PTPN XII yang diterbitkan oleh pemohon tidak sah,” ungkapnya.

Baca Juga :  Kejaksaan Pasang Delapan Plang di Lahan Perkebunan Pasewaran

Hariyo menambahkan, lahan seluas 305,9 hektare merupakan sebagian dari luas kawasan Afdeling Sidomulyo seluas 502 hektare. Yang mana sesungguhnya lahan tersebut bukan berstatus sebagai HGU yang bersertifikat atas nama PTPN XII atau sebagai barang milik negara (BMN). Lahan tersebut merupakan tanah negara. ”Dalam perkara ini kami hanya meminta pemerintah dalam mengambil kebijakan serta  memperhatikan hak-hak konstitusional warganya. Pada intinya ini hanya koreksi atas kebijakan,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah warga yang tinggal di Pasewaran, Desa Alasbuluh, Kecamatan Wongsorejo, akhirnya harus menempuh jalur hukum dengan didampingi oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Untag Banyuwangi untuk mengajukan gugatan Citizen Lawsuit ke Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi.

Gugatan tersebut diajukan oleh 10 warga Pasewaran, menggugat Hak Guna Pakai (HGU) yang dimiliki oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII, yang selama ini menguasai tanah milik negara tersebut. Warga menduga sertifikat HGU nomor 304, 305, dan 339 atas nama PTPN XII yang diterbitkan oleh pemohon tidak sah.

Warga yang sudah lebih dulu menduduki lahan tersebut sebelum adanya PTPN XII melihat adanya HGU milik PTPN XII tersebut tidak sah. Warga yang menempati lokasi tersebut sebelum PTP XXVI dibubarkan, berusaha mempertahankan tanahnya untuk bisa memiliki HGU. 

BANYUWANGI – Puluhan warga Pasewaran, Desa Alasbuluh, Kecamatan Wongsorejo, mendatangi kantor Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi, Kamis (30/12).  Mereka ingin menyaksikan langsung sidang perdana gugatan Citizen Lawsuit terkait tukar guling pembangunan kilang minyak di Sumur Geneng, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban dengan lahan di Pasewaran.

Warga kecewa lantaran pihak tergugat, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII, tidak hadir di persidangan. Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu akhirnya menunda persidangan. ”Sidang kita tunda karena pihak tergugat tidak hadir,” tegas Khamozaro.

Begitu ditunda, puluhan warga Pasewaran bersama tim penasihat hukumnya langsung meninggalkan PN Banyuwangi. Mereka lantas berkumpul di kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Untag 1945 Banyuwangi untuk membahas agenda persidangan selanjutnya. 

Hakim tunggal Khamozaro Waruwu menjelaskan, Citizen Lawsuit adalah sebuah jalan untuk menyelesaikan permasalahan yang dirasakan oleh warga negara atas dasar kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam memenuhi hak-haknya. Dalam gugatan Citizen Lawsuit tidak ada tuntunan ganti rugi yang bersifat materiil. ”Gugatan ini lebih kepada permohonan untuk mengeluarkan kebijakan baru dari kebijakan lama yang dapat memulihkan hak-hak warga yang kemungkinan dilanggar,” jelasnya.

Pemohon wajib mencantumkan hak-hak warga yang merasa dilanggar oleh sebuah kebijakan tersebut. Biasanya menyurati kepada pemerintah terkait hak-hak warga yang merasa dilanggar sehingga hal itu bisa dijadikan menjadi acuan dalam persidangan. ”Pembahasannya tidak sampai keluar dari frame apa-apa saja yang menjadi tuntutan warga. Seharusnya termohon hadir dalam persidangan. Karena tidak ada satu pun termohon yang hadir, sidang terpaksa kita tunda hingga dua pekan ke depan,” kata dia.

Baca Juga :  Sepekan, 252 Warga Isoman Pindah ke Isoter

Koordinator LBH Untag 1945 Banyuwangi Hariyo Wirasmo tidak mempermasalahkan ketidakhadiran pihak termohon. Dalam perkara ini termohon adalah Presiden Joko Widodo, Kementerian Kesekretariatan Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Tata Ruang dan Agraria, Kementerian BUMN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PT Pertamina, dan PTPN XII.  ”Pihak pengadilan sudah memanggil tergugat. Mereka tidak menanggapi. Apa pun hasilnya nanti kita lihat dari persidangan,” kata Haryo.

Hariyo menjelaskan, gugatan muncul lantaran adanya implementasi pembangunan proyek strategis nasional, yaitu pembangunan kilang minyak di Sumur Geneng, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, dengan cara menukar dengan mekanisme tukar menukar barang milik negara (BMN), maupun tukar guling bidang tanah yang ada di kawasan eks tanah PTPN XII Kebun Pasewaran, Kecamatan Wongsorejo, dan kawasan eks tanah PTPN XII Kebun Kendenglembu, Kecamatan Glenmore.

”Warga menggugat surat HGU yang dimiliki oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII, yang selama ini menguasai tanah milik negara tersebut. Warga menduga sertifikat HGU nomor 304, 305, dan 339 atas nama PTPN XII yang diterbitkan oleh pemohon tidak sah,” ungkapnya.

Baca Juga :  Tidak Tak Diizinkan Polresta, Seblang Olehsari Tak Jadi Menari

Hariyo menambahkan, lahan seluas 305,9 hektare merupakan sebagian dari luas kawasan Afdeling Sidomulyo seluas 502 hektare. Yang mana sesungguhnya lahan tersebut bukan berstatus sebagai HGU yang bersertifikat atas nama PTPN XII atau sebagai barang milik negara (BMN). Lahan tersebut merupakan tanah negara. ”Dalam perkara ini kami hanya meminta pemerintah dalam mengambil kebijakan serta  memperhatikan hak-hak konstitusional warganya. Pada intinya ini hanya koreksi atas kebijakan,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah warga yang tinggal di Pasewaran, Desa Alasbuluh, Kecamatan Wongsorejo, akhirnya harus menempuh jalur hukum dengan didampingi oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Untag Banyuwangi untuk mengajukan gugatan Citizen Lawsuit ke Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi.

Gugatan tersebut diajukan oleh 10 warga Pasewaran, menggugat Hak Guna Pakai (HGU) yang dimiliki oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII, yang selama ini menguasai tanah milik negara tersebut. Warga menduga sertifikat HGU nomor 304, 305, dan 339 atas nama PTPN XII yang diterbitkan oleh pemohon tidak sah.

Warga yang sudah lebih dulu menduduki lahan tersebut sebelum adanya PTPN XII melihat adanya HGU milik PTPN XII tersebut tidak sah. Warga yang menempati lokasi tersebut sebelum PTP XXVI dibubarkan, berusaha mempertahankan tanahnya untuk bisa memiliki HGU. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/