alexametrics
28.2 C
Banyuwangi
Wednesday, June 29, 2022

Terdakwa Tindak Pidana Perpajakan Divonis 3 Tahun

BANYUWANGI  – Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur (Kanwil DJP Jatim) III menorehkan prestasi dalam menangani tindak pidana di bidang perpajakan. Tersangka yang diperiksa adalah DEAL, yang sehari-harinya menjabat direktur PT EAT.

Perusahaan tersebut bergerak di bidang real estate yang dimiliki sendiri atau disewa dan terdaftar di wilayah Banyuwangi. PT EAT telah menjual bahan material bangunan, telah menerbitkan faktur pajak atas penjualan tersebut, dan menerima pembayaran senilai barang dan PPN dari pembeli. Namun, PT EAT tidak melaporkan faktur pajak terkait ke dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehingga tidak ada penyetoran PPN.

Tanggal 24 November 2021, penyidik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jatim III menyerahkan tersangka DEAL dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Banyuwangi atas perkara nomor 587/Pid.Sus/2021/PNByw. Setelah dilimpahkan ke kejaksaan, kasus bergulir ke Pengadilan Negeri Banyuwangi. DEAL akhirnya divonis tiga tahun penjara dan denda Rp 840 juta.

Vonis hakim tersebut didok pada 7 Februari 2022. Terdakwa DEAL terbukti melakukan tindak pidana perpajakan. DEAL kini resmi menyandang status sebagai terdakwa tindak pidana perpajakan. Atas tindakannya tersebut, DEAL telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp 420.052.325.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan, yakni dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Apabila terdakwa tidak membayar denda yang ditentukan paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka akan dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 3 bulan.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jatim Idham Budiarso menjelaskan, penegakan hukum di bidang tindak pidana perpajakan menganut asas ultimum remedium, yakni pemidanaan sebagai upaya terakhir dari tahapan penegakan hukum pajak yang ditempuh DJP.

Pemidanaan merupakan bentuk penegakan hukum tertinggi yang dapat menjadi peringatan kepada wajib pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar. ”Sebelum dilakukan penegakan hukum, langkah persuasif kepada terdakwa DEAL untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya telah dilakukan,” jelas Idham.

Tindakan persuasif tersebut telah dilakukan DJP sejak Januari sampai dengan September 2019 dan wajib pajak telah diberikan kesempatan melunasi utang pajaknya hingga Maret 2021. Pada saat dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyelidikan, Direktur PT EAT DEAL juga diberi kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya dalam jangka waktu empat bulan sebelum dilakukan tindakan penegakan hukum penyidikan, yaitu mulai bulan April sampai dengan Juli 2021. Akan tetapi, DEAL tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Proses penegakan hukum dalam kasus ini tidak lepas dari kerja sama yang baik dari para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan penyidik Kanwil DJP Jatim III. ”Direktorat Jenderal Pajak akan senantiasa berupaya dan berkomitmen dalam melakukan reformasi sistem administrasi perpajakan, termasuk penegakan hukum yang berkeadilan dan merata di seluruh wilayah,” tegas  Idham. 

BANYUWANGI  – Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur (Kanwil DJP Jatim) III menorehkan prestasi dalam menangani tindak pidana di bidang perpajakan. Tersangka yang diperiksa adalah DEAL, yang sehari-harinya menjabat direktur PT EAT.

Perusahaan tersebut bergerak di bidang real estate yang dimiliki sendiri atau disewa dan terdaftar di wilayah Banyuwangi. PT EAT telah menjual bahan material bangunan, telah menerbitkan faktur pajak atas penjualan tersebut, dan menerima pembayaran senilai barang dan PPN dari pembeli. Namun, PT EAT tidak melaporkan faktur pajak terkait ke dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehingga tidak ada penyetoran PPN.

Tanggal 24 November 2021, penyidik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jatim III menyerahkan tersangka DEAL dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Banyuwangi atas perkara nomor 587/Pid.Sus/2021/PNByw. Setelah dilimpahkan ke kejaksaan, kasus bergulir ke Pengadilan Negeri Banyuwangi. DEAL akhirnya divonis tiga tahun penjara dan denda Rp 840 juta.

Vonis hakim tersebut didok pada 7 Februari 2022. Terdakwa DEAL terbukti melakukan tindak pidana perpajakan. DEAL kini resmi menyandang status sebagai terdakwa tindak pidana perpajakan. Atas tindakannya tersebut, DEAL telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp 420.052.325.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan, yakni dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Apabila terdakwa tidak membayar denda yang ditentukan paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka akan dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 3 bulan.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jatim Idham Budiarso menjelaskan, penegakan hukum di bidang tindak pidana perpajakan menganut asas ultimum remedium, yakni pemidanaan sebagai upaya terakhir dari tahapan penegakan hukum pajak yang ditempuh DJP.

Pemidanaan merupakan bentuk penegakan hukum tertinggi yang dapat menjadi peringatan kepada wajib pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar. ”Sebelum dilakukan penegakan hukum, langkah persuasif kepada terdakwa DEAL untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya telah dilakukan,” jelas Idham.

Tindakan persuasif tersebut telah dilakukan DJP sejak Januari sampai dengan September 2019 dan wajib pajak telah diberikan kesempatan melunasi utang pajaknya hingga Maret 2021. Pada saat dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyelidikan, Direktur PT EAT DEAL juga diberi kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya dalam jangka waktu empat bulan sebelum dilakukan tindakan penegakan hukum penyidikan, yaitu mulai bulan April sampai dengan Juli 2021. Akan tetapi, DEAL tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Proses penegakan hukum dalam kasus ini tidak lepas dari kerja sama yang baik dari para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan penyidik Kanwil DJP Jatim III. ”Direktorat Jenderal Pajak akan senantiasa berupaya dan berkomitmen dalam melakukan reformasi sistem administrasi perpajakan, termasuk penegakan hukum yang berkeadilan dan merata di seluruh wilayah,” tegas  Idham. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/