alexametrics
27.7 C
Banyuwangi
Saturday, July 2, 2022

Gelar Aksi Damai di Kantor DPRD, Wartawan Tolak RUU KUHP

JawaPos.com – Puluhan insan media asal lintas organisasi di Banyuwangi bersatu kemarin (27/9). Mereka menggelar aksi damai menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di halaman kantor DPRD Banyuwangi.

Bukan tanpa alasan, aksi dilakukan lantaran mereka menilai ada sejumlah pasal ”karet” dalam RUU KUHP yang dapat mengancam dan membelenggu kebebasan pers. Pasal-pasal tersebut meliputi pasal 219 tentang Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, pasal 262 tentang penyiaran berita bohong, pasal 281 tentang Penghinaan kepada Pengadilan, dan lain-lain.

Dalam aksinya, insan pers Banyuwangi tersebut membentangkan poster bertulisan penolakan terhadap RUU KUHP. Selain itu, mereka juga menggelar orasi dan aksi teatrikal yang menggambarkan tindakan-tindakan yang membelenggu media.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banyuwangi Syaifuddin Mahmud mengatakan, pihaknya datang ke kantor dewan untuk menyampaikan aspirasi. ”Poin utama aspirasi kami adalah menolak RUU KUHP,” ujarnya.

Anggota PWI yang lain, Subahrodin Yusufi mengatakan, ada sejumlah pasal dalam RUU KUHP yang dinilai dapat mengebiri kebebasan pers. Padahal, sudah ada Undang-Undang (UU) Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. ”Apa gunanya UU Pers kalau kami dilarang mengkritik pemerintah, mengkritik polisi, mengkritik hakim, dan lain-lain. Padahal yang kami kritik adalah kebijakan yang tidak baik,” kata dia.

Perwakilan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Tapal Kuda Enot Sugiarto menambahkan, penolakan terhadap RUU KUHP disuarakan para insan pers di berbagai daerah di Indonesia. ”Jangan kebiri kami. Jangan bungkam kami sehingga tidak bisa menyuarakan aspirasi masyarakat dengan seadil-adilnya,” ujarnya.

Selain wartawan yang tergabung dalam organisasi PWI dan IJTI, aksi damai kali ini juga diikuti para jurnalis dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jember. Bukan itu saja, para insan media yang berasal dari berbagai organisasi lain juga ikut andil menyuarakan penolakan terhadap RUU KUHP.

Sementara itu, para wartawan asal lintas organisasi profesi tersebut ditemui sejumlah anggota DPRD Banyuwangi asal lintas fraksi. Ada anggota asal Fraksi PDIP, Fraksi PKB, Fraksi Golkar-Hanura, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra-PKS, Fraksi Nasdem, dan Fraksi PPP.

Di hadapan para wakil rakyat tersebut, Ketua PWI Syaifuddin Mahmud mendesak para anggota dewan tidak abai terhadap aspirasi insan jurnalis Banyuwangi tersebut. ”Kami mendesak anggota DPRD Banyuwangi meneruskan aspirasi kami kepada DPR RI,” pintunya.

Anggota Fraksi PDIP yang juga Ketua Komisi 4 DPRD Banyuwangi Salimi menyatakan, pihaknya siap meneruskan aspirasi wartawan Banyuwangi ke DPR RI. ”Aspirasi teman-teman media akan kami sampaikan ke pimpinan dan diteruskan ke DPR RI. Kami juga sudah berkirim surat ke DPR RI untuk meneruskan aspirasi teman-teman mahasiswa yang beberapa hari lalu menyampaikan aspirasi kepada dewan,” pungkasnya.

JawaPos.com – Puluhan insan media asal lintas organisasi di Banyuwangi bersatu kemarin (27/9). Mereka menggelar aksi damai menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di halaman kantor DPRD Banyuwangi.

Bukan tanpa alasan, aksi dilakukan lantaran mereka menilai ada sejumlah pasal ”karet” dalam RUU KUHP yang dapat mengancam dan membelenggu kebebasan pers. Pasal-pasal tersebut meliputi pasal 219 tentang Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, pasal 262 tentang penyiaran berita bohong, pasal 281 tentang Penghinaan kepada Pengadilan, dan lain-lain.

Dalam aksinya, insan pers Banyuwangi tersebut membentangkan poster bertulisan penolakan terhadap RUU KUHP. Selain itu, mereka juga menggelar orasi dan aksi teatrikal yang menggambarkan tindakan-tindakan yang membelenggu media.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banyuwangi Syaifuddin Mahmud mengatakan, pihaknya datang ke kantor dewan untuk menyampaikan aspirasi. ”Poin utama aspirasi kami adalah menolak RUU KUHP,” ujarnya.

Anggota PWI yang lain, Subahrodin Yusufi mengatakan, ada sejumlah pasal dalam RUU KUHP yang dinilai dapat mengebiri kebebasan pers. Padahal, sudah ada Undang-Undang (UU) Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. ”Apa gunanya UU Pers kalau kami dilarang mengkritik pemerintah, mengkritik polisi, mengkritik hakim, dan lain-lain. Padahal yang kami kritik adalah kebijakan yang tidak baik,” kata dia.

Perwakilan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Tapal Kuda Enot Sugiarto menambahkan, penolakan terhadap RUU KUHP disuarakan para insan pers di berbagai daerah di Indonesia. ”Jangan kebiri kami. Jangan bungkam kami sehingga tidak bisa menyuarakan aspirasi masyarakat dengan seadil-adilnya,” ujarnya.

Selain wartawan yang tergabung dalam organisasi PWI dan IJTI, aksi damai kali ini juga diikuti para jurnalis dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jember. Bukan itu saja, para insan media yang berasal dari berbagai organisasi lain juga ikut andil menyuarakan penolakan terhadap RUU KUHP.

Sementara itu, para wartawan asal lintas organisasi profesi tersebut ditemui sejumlah anggota DPRD Banyuwangi asal lintas fraksi. Ada anggota asal Fraksi PDIP, Fraksi PKB, Fraksi Golkar-Hanura, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra-PKS, Fraksi Nasdem, dan Fraksi PPP.

Di hadapan para wakil rakyat tersebut, Ketua PWI Syaifuddin Mahmud mendesak para anggota dewan tidak abai terhadap aspirasi insan jurnalis Banyuwangi tersebut. ”Kami mendesak anggota DPRD Banyuwangi meneruskan aspirasi kami kepada DPR RI,” pintunya.

Anggota Fraksi PDIP yang juga Ketua Komisi 4 DPRD Banyuwangi Salimi menyatakan, pihaknya siap meneruskan aspirasi wartawan Banyuwangi ke DPR RI. ”Aspirasi teman-teman media akan kami sampaikan ke pimpinan dan diteruskan ke DPR RI. Kami juga sudah berkirim surat ke DPR RI untuk meneruskan aspirasi teman-teman mahasiswa yang beberapa hari lalu menyampaikan aspirasi kepada dewan,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/