alexametrics
27.7 C
Banyuwangi
Saturday, July 2, 2022

Kampus Uniba Kembali Bergolak

 Internal Universitas PGRI Banyuwangi (Uniba) bergolak. Senat universitas tersebut menolak rencana pelantikan Sadi sebagai Rektor Uniba periode 2018-2022 menggantikan Teguh Sumarno. Rencananya, pelantikan Sadi sebagai rektor baru Uniba digelar hari ini (26/1).

                Informasi yang berhasil dihimpun wartawan Jawa Pos Radar Banyuwangi, senat Uniba menolak rencana pelantikan Sadi sebagai rektor lantaran menganggap proses penunjukan pria yang sebelumnya menjabat Ketua Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan-Perguruan Tinggi (PPLP-PT) PGRI Banyuwangi, itu tanpa dasar hukum.                 Penunjukan rektor yang cacat hukum tersebut dikhawatirkan berdampak pada keabsahan pejabat rektor yang bersangkutan sehingga ijazah yang ditandatangani sang rektor tidak sah.

                Namun, anggapan penunjukan Sadi cacat hukum dibantah oleh Sekretaris PPLP Siswaji. Menurut dia, PPLP selaku badan penyelenggara yang memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan rektor, diikat oleh aturan. Dan PPLP sudah mengikuti aturan tersebut. Sebaliknya, dia menuding pihak senat tidak memahami aturan.

                Sekretaris Senat Uniba Hudori membeber kronologi pemilihan hingga pengajuan rekomendasi rektor Uniba. Dikatakan, panitia Pemilihan Rektor (Pilrek) terbentuk pada 9 Desember dan langsung bekerja menyusun jadwal, aturan, serta tata cara Pilrek.

                ”Pada 20 Desember digelar sosialisasi kepada seluruh sivitas akademika Uniba. Siapa pun yang siap mencalonkan diri dipersilakan mendaftar. Namun, sampai batas akhir pendaftaran, yakni 26 Desember pukul 24.00 dan diperpanjang hingga 27 Desember pukul 10.00, tidak ada satu pun yang mendaftar,” ujarnya.

                Karena tidak ada yang mendaftar, kata Hudori, panitia meminta pendapat senat. Senat lantas memberikan pertimbangan untuk kembali mengusung Teguh sebagai calon rektor. Setelah itu, panitia meminta kesiapan Teguh. Dan Teguh menyatakan kesiapan. ”Maka, pada 27 Desember diputuskan mengusung Pak Teguh sebagai rektor Uniba periode 2018-2022,” kata dia.

                Setelah itu, keputusan mengusung Teguh sebagai rektor tersebut diserahkan ke pihak PPLP. Selanjutnya, PPLP membuat surat rekomendasi Nomor 100/PPLP-PT-PGRI/BWI/I/2018.

                Namun, saat rekomendasi itu dikirim ke PGRI Jatim dan dihadiri Ketua, Sekretaris, dan Bendahara PPLP, yakni Sadi, Siswaji, dan Murdianto pada 12 Januari, ternyata ada penolakan. Alasannya, Teguh sudah melebihi periode jabatan rektor. ”Pada pleno kedua, Pak Teguh dan anggota PPLP yang lain, yakni Pak Mislan hadir. Namun semua masukan mereka ditolak. Padahal, Pak Teguh meminta waktu sampai 16 Januari. Namun permintaan itu ditolak sehingga ditunjuklah Pak Sadi sebagai rektor Uniba periode 2018-2022,” kata Hudori.

                Karena rekomendasi yang dikirim senat Uniba tidak digubris, imbuh Hudori, maka pihak senat membuat surat pernyataan yang intinya menyatakan proses penunjukan langsung Sadi sebagai rektor Uniba merupakan tindakan ilegal dan sewenang-wenang dan tidak mendasar pada aturan yang berlaku. ”Penunjukan rektor yang cacat hukum tersebut dikhawatirkan berdampak pada keabsahan pejabat rektor yang bersangkutan sehingga ijazah yang ditandatangani sang rektor tidak sah,” ujar Hudori.

                Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris PPLP Siswaji mengatakan, PPLP sebagai badan penyelenggara sudah memenuhi aturan. Dikatakan, PGRI Jatim sudah mengirim surat Nomor 119/Org/Prov/XXI/2017 tertanggal 16 Agustus 2017 yang intinya pemilihan rektor masa bakti 2018-2022 harus sesuai UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, harus berdasar Surat Edaran Kopertis Wilayah VII Nomor 1313, dan harus sesuai Edaran Dirjen Dikti Nomor 2705, juga harus sesuai peraturan organisasi dan statute Uniba Tahun 2015. ”Di dalam aturan-aturan itu, masa jabatan rektor sebanyak-banyaknya dua periode. Sedangkan Pak Teguh, kalau mau maju lagi menjadi periode kelima. Sehingga mengacu aturan yang ada, itu sudah tidak memungkinkan. Oleh karena itu, kita harus mengikuti aturan tersebut,” ujarnya.

                Menurut Siswaji, senat sebagai lembaga normatif yang semestinya menjunjung tinggi peraturan, justru tidak mengerti dan memahami aturan itu dan apriori. ”Senat itu mestinya memberikan pertimbangan. Namun ternyata, senat apriori dan tetap mengusung Pak Teguh dengan alasan tidak ada yang mencalonkan diri. Kan tidak mungkin hampir seratus dosen tidak ada yang mencalonkan. Akhirnya, kami sebagai lembaga yang mengangkat rektor tidak serta merta menerima,” paparnya.

                Lebih jauh dikatakan, senat hanya memberikan pertimbangan. Apa yang diusulkan senat tidak mutlak diterima. Ketika senat memberikan pertimbangan mengusung Teguh, PPLP menyampaikan bahwa hal itu menyalahi aturan. ”Namun, kalau memang tetap mengusung Pak Teguh, kita ajukan ke PGRI Jatim untuk meminta rekomendasi. Apa pun keputusannya, kita harus mengikuti aturan organisasi tersebut. Ternyata rekomendasi itu ditolak oleh provinsi,” kata dia.

                Ketika senat sudah selesai melakukan tugas memberikan pertimbangan dan diberikan ke PPLP dan PPLP mengajukan rekomendasi ke provinsi, maka bola berada di PGRI Provinsi. Akhirnya, provinsi menolak dan memberikan pertimbangan karena katanya tidak ada yang mencalonkan diri, maka pertimbangan provinsi, PPLP segera mengangkat rektor. ”Ketika rapat di Surabaya 12 Januari, PPLP diminta segera mengangkat rektor dan silakan Pak Sadi diangkat sebagai rektor. Di situ ada Pak Teguh. Akhirnya, Pak Teguh ditanya. Silakan jawab untuk kepentingan lembaga, ternyata Pak Teguh legawa. Maka itu kami notulen rapat tersebut,” ujarnya.

                Setelah itu, maka rekomendasi muncul dari provinsi memberikan persetujuan agar mengangkat Pak Sadi sebagai rektor. ”Untuk diangkat ini, rekomendasi tidak hanya dari provinsi tetapi juga dari PB PGRI, tepatnya Badan Pembina Lembaga Pendidikan (BPLP) PGRI. Kami hanya mengikuti aturan organisasi. Ketika semua sudah direkomendasi, kami laksanakan,” pungkasnya. (sgt/aif/c1)

 Internal Universitas PGRI Banyuwangi (Uniba) bergolak. Senat universitas tersebut menolak rencana pelantikan Sadi sebagai Rektor Uniba periode 2018-2022 menggantikan Teguh Sumarno. Rencananya, pelantikan Sadi sebagai rektor baru Uniba digelar hari ini (26/1).

                Informasi yang berhasil dihimpun wartawan Jawa Pos Radar Banyuwangi, senat Uniba menolak rencana pelantikan Sadi sebagai rektor lantaran menganggap proses penunjukan pria yang sebelumnya menjabat Ketua Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan-Perguruan Tinggi (PPLP-PT) PGRI Banyuwangi, itu tanpa dasar hukum.                 Penunjukan rektor yang cacat hukum tersebut dikhawatirkan berdampak pada keabsahan pejabat rektor yang bersangkutan sehingga ijazah yang ditandatangani sang rektor tidak sah.

                Namun, anggapan penunjukan Sadi cacat hukum dibantah oleh Sekretaris PPLP Siswaji. Menurut dia, PPLP selaku badan penyelenggara yang memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan rektor, diikat oleh aturan. Dan PPLP sudah mengikuti aturan tersebut. Sebaliknya, dia menuding pihak senat tidak memahami aturan.

                Sekretaris Senat Uniba Hudori membeber kronologi pemilihan hingga pengajuan rekomendasi rektor Uniba. Dikatakan, panitia Pemilihan Rektor (Pilrek) terbentuk pada 9 Desember dan langsung bekerja menyusun jadwal, aturan, serta tata cara Pilrek.

                ”Pada 20 Desember digelar sosialisasi kepada seluruh sivitas akademika Uniba. Siapa pun yang siap mencalonkan diri dipersilakan mendaftar. Namun, sampai batas akhir pendaftaran, yakni 26 Desember pukul 24.00 dan diperpanjang hingga 27 Desember pukul 10.00, tidak ada satu pun yang mendaftar,” ujarnya.

                Karena tidak ada yang mendaftar, kata Hudori, panitia meminta pendapat senat. Senat lantas memberikan pertimbangan untuk kembali mengusung Teguh sebagai calon rektor. Setelah itu, panitia meminta kesiapan Teguh. Dan Teguh menyatakan kesiapan. ”Maka, pada 27 Desember diputuskan mengusung Pak Teguh sebagai rektor Uniba periode 2018-2022,” kata dia.

                Setelah itu, keputusan mengusung Teguh sebagai rektor tersebut diserahkan ke pihak PPLP. Selanjutnya, PPLP membuat surat rekomendasi Nomor 100/PPLP-PT-PGRI/BWI/I/2018.

                Namun, saat rekomendasi itu dikirim ke PGRI Jatim dan dihadiri Ketua, Sekretaris, dan Bendahara PPLP, yakni Sadi, Siswaji, dan Murdianto pada 12 Januari, ternyata ada penolakan. Alasannya, Teguh sudah melebihi periode jabatan rektor. ”Pada pleno kedua, Pak Teguh dan anggota PPLP yang lain, yakni Pak Mislan hadir. Namun semua masukan mereka ditolak. Padahal, Pak Teguh meminta waktu sampai 16 Januari. Namun permintaan itu ditolak sehingga ditunjuklah Pak Sadi sebagai rektor Uniba periode 2018-2022,” kata Hudori.

                Karena rekomendasi yang dikirim senat Uniba tidak digubris, imbuh Hudori, maka pihak senat membuat surat pernyataan yang intinya menyatakan proses penunjukan langsung Sadi sebagai rektor Uniba merupakan tindakan ilegal dan sewenang-wenang dan tidak mendasar pada aturan yang berlaku. ”Penunjukan rektor yang cacat hukum tersebut dikhawatirkan berdampak pada keabsahan pejabat rektor yang bersangkutan sehingga ijazah yang ditandatangani sang rektor tidak sah,” ujar Hudori.

                Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris PPLP Siswaji mengatakan, PPLP sebagai badan penyelenggara sudah memenuhi aturan. Dikatakan, PGRI Jatim sudah mengirim surat Nomor 119/Org/Prov/XXI/2017 tertanggal 16 Agustus 2017 yang intinya pemilihan rektor masa bakti 2018-2022 harus sesuai UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, harus berdasar Surat Edaran Kopertis Wilayah VII Nomor 1313, dan harus sesuai Edaran Dirjen Dikti Nomor 2705, juga harus sesuai peraturan organisasi dan statute Uniba Tahun 2015. ”Di dalam aturan-aturan itu, masa jabatan rektor sebanyak-banyaknya dua periode. Sedangkan Pak Teguh, kalau mau maju lagi menjadi periode kelima. Sehingga mengacu aturan yang ada, itu sudah tidak memungkinkan. Oleh karena itu, kita harus mengikuti aturan tersebut,” ujarnya.

                Menurut Siswaji, senat sebagai lembaga normatif yang semestinya menjunjung tinggi peraturan, justru tidak mengerti dan memahami aturan itu dan apriori. ”Senat itu mestinya memberikan pertimbangan. Namun ternyata, senat apriori dan tetap mengusung Pak Teguh dengan alasan tidak ada yang mencalonkan diri. Kan tidak mungkin hampir seratus dosen tidak ada yang mencalonkan. Akhirnya, kami sebagai lembaga yang mengangkat rektor tidak serta merta menerima,” paparnya.

                Lebih jauh dikatakan, senat hanya memberikan pertimbangan. Apa yang diusulkan senat tidak mutlak diterima. Ketika senat memberikan pertimbangan mengusung Teguh, PPLP menyampaikan bahwa hal itu menyalahi aturan. ”Namun, kalau memang tetap mengusung Pak Teguh, kita ajukan ke PGRI Jatim untuk meminta rekomendasi. Apa pun keputusannya, kita harus mengikuti aturan organisasi tersebut. Ternyata rekomendasi itu ditolak oleh provinsi,” kata dia.

                Ketika senat sudah selesai melakukan tugas memberikan pertimbangan dan diberikan ke PPLP dan PPLP mengajukan rekomendasi ke provinsi, maka bola berada di PGRI Provinsi. Akhirnya, provinsi menolak dan memberikan pertimbangan karena katanya tidak ada yang mencalonkan diri, maka pertimbangan provinsi, PPLP segera mengangkat rektor. ”Ketika rapat di Surabaya 12 Januari, PPLP diminta segera mengangkat rektor dan silakan Pak Sadi diangkat sebagai rektor. Di situ ada Pak Teguh. Akhirnya, Pak Teguh ditanya. Silakan jawab untuk kepentingan lembaga, ternyata Pak Teguh legawa. Maka itu kami notulen rapat tersebut,” ujarnya.

                Setelah itu, maka rekomendasi muncul dari provinsi memberikan persetujuan agar mengangkat Pak Sadi sebagai rektor. ”Untuk diangkat ini, rekomendasi tidak hanya dari provinsi tetapi juga dari PB PGRI, tepatnya Badan Pembina Lembaga Pendidikan (BPLP) PGRI. Kami hanya mengikuti aturan organisasi. Ketika semua sudah direkomendasi, kami laksanakan,” pungkasnya. (sgt/aif/c1)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/