Kamis, 02 Dec 2021
Radar Banyuwangi
Home / Banyuwangi
icon featured
Banyuwangi

Gugatan PT Bumisari Dibacakan Secara E-Court

25 November 2021, 09: 35: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

Gugatan PT Bumisari Dibacakan Secara E-Court

UPLOAD GUGATAN: Tim kuasa hukum PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses membacakan gugatan terhadap Kades Pakel, Mulyadi di PTUN Surabaya melalui E-Court, Senin (22/11). (Bagus Rio Rahman/RadarBanyuwangi.id)

Share this      

SURABAYA – Sidang gugatan PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari pada Kepala Desa (Kades) Pakel, Kecamatan Licin, Mulyadi di PTUN Surabaya kembali digelar, kemarin (22/11). Dalam sidang lanjutan yang dipimpin majelis hakim Tedi Romyadi itu, agendanya pembacaan gugatan yang dilakukan secara E-Court.

Dalam gugatannya, PT Perusahan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari yang diwakili kuasa hukumnya, Ceitra Sanaissara Hamamnudin itu, ada satu objek gugatan, yakni surat keterangan Kades Pakel dengan nomor  593/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018. Objek itu dianggap cacat administrasi melanggar pasal 29 huruf b dan c UU Desa, pasal 17 ayat 1 dan 2 UU Administrasi Pemerintahan, pasal 31 ayat 1 jo. pasal 32 ayat 1 dan 2 PP Pendaftaran Tanah. “Tergugat bisa dijatuhi sanksi administratif sesuai pasal 80 UU Administrasi Pemerintahan,” ujar Nudin panggilan akrab Ceitra Sanaissara Hamamnudin.

Menurut Nudin, diterbitkannya objek sengketa itu oleh warga Desa Pakel dijadikan dasar tanah perkebunan milik PT. Bumisari itu tanah aset Desa Pakel. Dan itu, menghilangkan hak penggugat atas tanah perkebunan milik penggugat. “Objek sengketa itu awal penerbitan surat-surat selanjutnya, seakan-akan tanah perkebunan milik penggugat kewenangan tergugat,” katanya.

Baca juga: Perubahan Arah Angin Jadi Fokus Perhatian Penerbangan

Dalam upaya penguasaan tanah perkebunan milik Kebun PT Bumi Sari, terang dia, tergugat membentuk organisasi tim peduli Pakel, itu seperti tertuang dalam SK Kades Pakel nomor 188/21/KEP/429.422.06/2018 tertanggal 05 Desember 2018 yang telah berakhir pada 5 Desember 2019. “Tergugat mencari dan menetapkan batas-batas wilayah Desa Pakel bersama organisasi yang didirikannya itu,” ungkapnya.

Padahal, masih kata dia, itu bukan kewenangannya sebagai Kades dan merugikan kepentingan hukum penggugat. Pada pasal 29 huruf B dan C, UU Desa. “Kades dilarang merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri seniri, keluarga, pihak lain ataupun golongan, bahkan menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan tanggungjawabnya,” terangnya.

Tergugat sendiri menyatakan, masih kata Nudin, menerbitkan objek sengketa berdasarkan surat nomor 280/600.1.35.10/II/2018 tanggal 14 Februari 2018. Atas dasar keterangan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi kepada Ketua Forum Suara Blambangan (FORSUBA). Akan tetapi, pada 16 April 2018 melalui surat nomor 540/35/422.429.06/IV/2018, tergugat telah mengirimkan permohonan maaf dan ucapan terima kasih kepada penggugat, dan mengakui tanah perkebunan milik penggugat. “Ini menjadikan objek sengketa bertentantangan dengan surat permohonan maaf dan ucapan terima kasih yang dibuat oleh tergugat sendiri,” ungkapnya.

Nudin menyebut tergugat tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa. Karena tanah penggugat itu tanah HGU yang diperoleh penggugat dari pemberian hak berdasarkan keputusan Kepala BPN nomor 155/HGU/BPN/2004 tanggal 11 Nopember 2004. “Mengenai hak itu sudah diperpanjang dengan jangka waktu 25 tahun, sehingga berakhir pada tanggal 31 Desember 2034, dan tanah itu bukan tanah aset desa maupun tanah Desa Pakel,” jelasnya.

Atas gugatan penggugat yang dibacakan secara E-Court, ketua Majelis Hakim PTUN, Tedi Romyadi akan memberikan kesempatan yang sama kepada tergugat. Hakim memberikan jenjang waktu hingga Jumat (26/11) mendatang untuk menjawab gugatan dari penggugat, yang dilakukan secara E-Court. “Jika tidak ada jawaban, maka sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian,” cetus ketua majelis hakim Tedi Romyadi.

Seperti diberitakan sebelumnya, setelah PS di PT Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses oleh ketua Majelis Hakim PTUN Surabaya, Tedi Romyadi pada Jumat (12/11) lalu, dalam sidang lanjutan pada Kamis (18/11) berkas gugatan PT Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses oleh majelis hakim dinyatakan lengkap. Dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh penggugat PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses pada Senin (22/11).

Usai sidang pada Kamis (18/11), Kuasa Hukum Kades Pakel, Mohammad Soleh SH, mengaku masih menunggu proses persidangan dilakukan. Pihaknya belum mengetahui dan mendapatkan surat gugatan dari penggugat. “Kita akan melihat dulu gugatan dari penggugat. Jika kita sudah mengetahui isinya, kita akan menjawab gugatan tersebut,” ujarnya.(abi)

(bw/rio/als/JPR)

©2021 PT. JawaPos Group Multimedia