alexametrics
25.6 C
Banyuwangi
Tuesday, July 5, 2022

Harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir; jumlah huruf paling banyak 60 (termasuk spasi); dan paling sedikit dua kata.

Nama Cuma Satu Kata Tetap Dapat Dokumen Kependudukan

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 sempat membuat heboh sebagian kalangan masyarakat. Tidak terkecuali di Banyuwangi. Sebab, peraturan tersebut mencakup sejumlah aturan baru berkaitan pencatatan nama pada dokumen kependudukan.

Ketentuan baru dimaksud di antaranya diatur pada pasal 4 dan pasal 5 Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Pada pasal 4 ayat (2) disebutkan, pencatatan nama pada dokumen kependudukan harus memenuhi persyaratan mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir; jumlah huruf paling banyak 60 (termasuk spasi); dan paling sedikit dua kata.

Selanjutnya, pada pasal 5 ayat (3) mengatur tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan, yakni dilarang disingkat, kecuali tidak diartikan lain; menggunakan angka dan tanda baca; dan mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil.

Sementara itu, yang dimaksud dokumen kependudukan meliputi biodata penduduk, kartu keluarga (KK), kartu identitas anak (KIA), kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), surat keterangan penduduk, dan akta pencatatan sipil. Hal ini sesuai dengan pasal 3 Permendagri yang diundangkan pada 21 April lalu tersebut.

Dikonfirmasi berkaitan dengan aturan baru pencatatan nama pada dokumen kependudukan tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Banyuwangi Juang Pribadi mengatakan, pada dasarnya Permendagri itu diterbitkan agar putra-putri warga negara Indonesia (WNI) tidak mengalami kesulitan di kemudian hari. ”Permendagri ini untuk mengatur agar ke depan putra-putri kita lebih mudah saat mengurus berbagai kepentingan. Misalnya saat akan menempuh pendidikan ke luar negeri, kan butuh paspor. Itu kan butuh dua kata,” ujarnya.

Juang menegaskan, sebagaimana statemen Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif, aturan penulisan nama pada dokumen kependudukan itu sifatnya imbauan. ”Kalau ada orang tua yang bersikeras memberi nama anaknya dengan satu kata, tidak masalah. Akan tetap dilayani,” kata dia

Hanya saja, imbuh Juang, pihaknya bersyukur jika masyarakat memberi nama anaknya sesuai ketentuan. ”Karena di kemudian hari hal ini juga akan memudahkan anak tersebut,” pungkasnya. (sgt/aif/c1)

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 sempat membuat heboh sebagian kalangan masyarakat. Tidak terkecuali di Banyuwangi. Sebab, peraturan tersebut mencakup sejumlah aturan baru berkaitan pencatatan nama pada dokumen kependudukan.

Ketentuan baru dimaksud di antaranya diatur pada pasal 4 dan pasal 5 Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Pada pasal 4 ayat (2) disebutkan, pencatatan nama pada dokumen kependudukan harus memenuhi persyaratan mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir; jumlah huruf paling banyak 60 (termasuk spasi); dan paling sedikit dua kata.

Selanjutnya, pada pasal 5 ayat (3) mengatur tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan, yakni dilarang disingkat, kecuali tidak diartikan lain; menggunakan angka dan tanda baca; dan mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil.

Sementara itu, yang dimaksud dokumen kependudukan meliputi biodata penduduk, kartu keluarga (KK), kartu identitas anak (KIA), kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), surat keterangan penduduk, dan akta pencatatan sipil. Hal ini sesuai dengan pasal 3 Permendagri yang diundangkan pada 21 April lalu tersebut.

Dikonfirmasi berkaitan dengan aturan baru pencatatan nama pada dokumen kependudukan tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Banyuwangi Juang Pribadi mengatakan, pada dasarnya Permendagri itu diterbitkan agar putra-putri warga negara Indonesia (WNI) tidak mengalami kesulitan di kemudian hari. ”Permendagri ini untuk mengatur agar ke depan putra-putri kita lebih mudah saat mengurus berbagai kepentingan. Misalnya saat akan menempuh pendidikan ke luar negeri, kan butuh paspor. Itu kan butuh dua kata,” ujarnya.

Juang menegaskan, sebagaimana statemen Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif, aturan penulisan nama pada dokumen kependudukan itu sifatnya imbauan. ”Kalau ada orang tua yang bersikeras memberi nama anaknya dengan satu kata, tidak masalah. Akan tetap dilayani,” kata dia

Hanya saja, imbuh Juang, pihaknya bersyukur jika masyarakat memberi nama anaknya sesuai ketentuan. ”Karena di kemudian hari hal ini juga akan memudahkan anak tersebut,” pungkasnya. (sgt/aif/c1)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/