alexametrics
24.5 C
Banyuwangi
Sunday, June 26, 2022

PCNU Bentuk Tim Satgas Tanah Wakaf NU

BANYUWANGI – Tim satuan tugas (satgas) percepatan tanah wakaf Nahdlatul Ulama (NU) menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi, Selasa (23/11). Rakor tersebut dalam rangka optimalisasi pengurusan percepatan aset tanah wakaf di lingkungan Nahdlatul Ulama di seluruh Banyuwangi.

Rakor tersebut sebagai bentuk tindak lanjut perjanjian penandatanganan antara Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi dengan PCNU Banyuwangi pada 4 Oktober 2021 lalu. Ada 25 orang yang tergabung dalam tim satgas tanah wakaf NU yang tersebar di masing-masing kecamatan di Banyuwangi.

Tim satgas akan membantu pelaksanaan pengurusan percepatan aset tanah wakaf di lingkungan Nahdlatul Ulama di seluruh Banyuwangi. ”Kami menargetkan hingga tahun 2022 nanti, sudah terselesaikan minimal 1.926 aset tanah wakaf milik NU telah bersertifikat,” ungkap Ketua PCNU Banyuwangi Muhammad Ali Makki.

Lelaki yang biasa disapa Gus Makki ini mengaku, saat ini masih ditemukan aset-aset tanah wakaf milik NU, mulai dari tingkat ranting hingga Majelis Wakil Cabang (MWC), yang belum bersertifikat wakaf. Dengan adanya tim satgas, pihaknya berharap seluruh aset tanah wakaf milik warga NU seperti tanah pondok pesantren, masjid, musala, sekolah, dan pemakaman umum bisa segera bersertifikat. ”Semoga program ini dapat segera direalisasikan sesuai target yang telah ditentukan,” jelas Gus Makki.

Untuk menyukseskan program tersebut, seluruh warga nahdliyin yang memiliki aset tanah wakaf belum bersertifikat bisa secepatnya menghubungi pengurus MWCNU di masing-masing kecamatan atau langsung datang ke Kantor PCNU Banyuwangi.

Kepala BPN Banyuwangi Budiono mengatakan, pihaknya berkomitmen akan menuntaskan semua sertifikat yang menjadi aset NU Banyuwangi dalam rangka mengamankan aset-aset yang ada hubungannya dengan kegiatan keagamaan. Apalagi, banyak aset milik NU berasal dari hibah dan wakaf maupun yang dibeli sendiri dan hingga saat ini masih belum bersertifikat. ”Kami berkomitmen akan membantu proses administrasinya agar status kepemilikannya jelas dan aman secara hukum,” tandasnya. 

BANYUWANGI – Tim satuan tugas (satgas) percepatan tanah wakaf Nahdlatul Ulama (NU) menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi, Selasa (23/11). Rakor tersebut dalam rangka optimalisasi pengurusan percepatan aset tanah wakaf di lingkungan Nahdlatul Ulama di seluruh Banyuwangi.

Rakor tersebut sebagai bentuk tindak lanjut perjanjian penandatanganan antara Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi dengan PCNU Banyuwangi pada 4 Oktober 2021 lalu. Ada 25 orang yang tergabung dalam tim satgas tanah wakaf NU yang tersebar di masing-masing kecamatan di Banyuwangi.

Tim satgas akan membantu pelaksanaan pengurusan percepatan aset tanah wakaf di lingkungan Nahdlatul Ulama di seluruh Banyuwangi. ”Kami menargetkan hingga tahun 2022 nanti, sudah terselesaikan minimal 1.926 aset tanah wakaf milik NU telah bersertifikat,” ungkap Ketua PCNU Banyuwangi Muhammad Ali Makki.

Lelaki yang biasa disapa Gus Makki ini mengaku, saat ini masih ditemukan aset-aset tanah wakaf milik NU, mulai dari tingkat ranting hingga Majelis Wakil Cabang (MWC), yang belum bersertifikat wakaf. Dengan adanya tim satgas, pihaknya berharap seluruh aset tanah wakaf milik warga NU seperti tanah pondok pesantren, masjid, musala, sekolah, dan pemakaman umum bisa segera bersertifikat. ”Semoga program ini dapat segera direalisasikan sesuai target yang telah ditentukan,” jelas Gus Makki.

Untuk menyukseskan program tersebut, seluruh warga nahdliyin yang memiliki aset tanah wakaf belum bersertifikat bisa secepatnya menghubungi pengurus MWCNU di masing-masing kecamatan atau langsung datang ke Kantor PCNU Banyuwangi.

Kepala BPN Banyuwangi Budiono mengatakan, pihaknya berkomitmen akan menuntaskan semua sertifikat yang menjadi aset NU Banyuwangi dalam rangka mengamankan aset-aset yang ada hubungannya dengan kegiatan keagamaan. Apalagi, banyak aset milik NU berasal dari hibah dan wakaf maupun yang dibeli sendiri dan hingga saat ini masih belum bersertifikat. ”Kami berkomitmen akan membantu proses administrasinya agar status kepemilikannya jelas dan aman secara hukum,” tandasnya. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/