alexametrics
23.5 C
Banyuwangi
Sunday, June 26, 2022

Penahanan Tersangka Tunggu Penghitungan Kerugian Negara

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi –  Setelah menetapkan seorang tersangka, penyidik Kejaksan Negeri (Kejari) Banyuwangi masih terus mengumpulkan data terkait dugaan pemotongan dana  penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Kali ini, penyidik turun ke Desa Dasri, Kecamatan Tegalsari, Sabtu (22/1).

Bertempat di Balai Desa Dasri, penyidik mengumpulkan para penerima bantuan BPUM tahun 2021. Hampir seluruh warga yang dikumpulkan  bantuannya terindikasi disunat oleh tersangka berinisial S, warga Banyuwangi. Para penerima bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM tersebut dimintai keterangan untuk selanjutnya datanya diserahkan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Keterangan para korban pemotongan ini untuk melengkapi berkas perkara korupsi BPUM.  ”Kami masih mengumpulkan keterangan para korban potongan untuk segera dibawa ke BPKP,” ujar Kajari Banyuwangi Mohammad Rawi melalui Kasi Pidsus I Gede Eka Sumahendra.

Keterangan para korban tersebut, jelas Gede, tentunya untuk melengkapi berita acara pemeriksaan (BAP). Ketika nantinya BAP sudah lengkap, barulah tersangka berinisial S akan dilakukan penahanan. ”Tersangka hingga saat ini memang belum dilakukan penahanan,” kata Gede Eka.

Gede menjelaskan, penetapan tersangka memang berdasarkan sejumlah alat bukti yang cukup. Meski begitu, pihaknya masih belum bisa mentukan besarnya kerugian negara. ”Hasil perhitungan kerugian negara belum keluar. Makanya untuk melengkapi BAP semua korban pemotongan kita kumpulkan untuk kembali dimintai keterangan,” jelasnya.

Gede mengungkapkan, setidaknya ada 40 saksi korban yang dimintai keterangan dalam perkara ini. Mereka seluruhnya penerima yang bantuannya terindikasi disunat oleh tersangka. ”Para saksi sudah mengakui jika ada potongan sebesar Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu. Hasil pemotongan diserahkan   kepada tersangka S,” terangnya.

Gede menambahkan, setelah nantinya hasil perhitungan dari BPKP keluar, pihaknya segera melakukan penahanan terhadap tersangka. ”Tentunya kita berharap hasil penghitungan dari BPK segera keluar agar penanganan perkara BPUM cepat terselesaikan,” harapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus dugaan korupsi dengan modus pemotongan dana program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang ditangani Kejari Banyuwangi masuk babak baru. Setelah melalui tahap pemeriksaan, satu orang berinisial S ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik Pidsus Kejaksaan masih menyembunyikan indentitas tersangka sebagai dalang pemotongan bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM tersebut.

Bantuan pemerintah yang harusnya sebesar Rp 1,2 juta per orang, oleh tersangka S dipotong sebesar Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu dengan dalih biaya administrasi.Modus tersangka cukup rapi, mulai dari pengajuan hingga pencairan bantuan BPUM dihendel oleh tersangka. Hasil pemotongan tersebut ada yang diserahkan langsung dan ditransfer ke rekening tersangka.

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi –  Setelah menetapkan seorang tersangka, penyidik Kejaksan Negeri (Kejari) Banyuwangi masih terus mengumpulkan data terkait dugaan pemotongan dana  penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Kali ini, penyidik turun ke Desa Dasri, Kecamatan Tegalsari, Sabtu (22/1).

Bertempat di Balai Desa Dasri, penyidik mengumpulkan para penerima bantuan BPUM tahun 2021. Hampir seluruh warga yang dikumpulkan  bantuannya terindikasi disunat oleh tersangka berinisial S, warga Banyuwangi. Para penerima bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM tersebut dimintai keterangan untuk selanjutnya datanya diserahkan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Keterangan para korban pemotongan ini untuk melengkapi berkas perkara korupsi BPUM.  ”Kami masih mengumpulkan keterangan para korban potongan untuk segera dibawa ke BPKP,” ujar Kajari Banyuwangi Mohammad Rawi melalui Kasi Pidsus I Gede Eka Sumahendra.

Keterangan para korban tersebut, jelas Gede, tentunya untuk melengkapi berita acara pemeriksaan (BAP). Ketika nantinya BAP sudah lengkap, barulah tersangka berinisial S akan dilakukan penahanan. ”Tersangka hingga saat ini memang belum dilakukan penahanan,” kata Gede Eka.

Gede menjelaskan, penetapan tersangka memang berdasarkan sejumlah alat bukti yang cukup. Meski begitu, pihaknya masih belum bisa mentukan besarnya kerugian negara. ”Hasil perhitungan kerugian negara belum keluar. Makanya untuk melengkapi BAP semua korban pemotongan kita kumpulkan untuk kembali dimintai keterangan,” jelasnya.

Gede mengungkapkan, setidaknya ada 40 saksi korban yang dimintai keterangan dalam perkara ini. Mereka seluruhnya penerima yang bantuannya terindikasi disunat oleh tersangka. ”Para saksi sudah mengakui jika ada potongan sebesar Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu. Hasil pemotongan diserahkan   kepada tersangka S,” terangnya.

Gede menambahkan, setelah nantinya hasil perhitungan dari BPKP keluar, pihaknya segera melakukan penahanan terhadap tersangka. ”Tentunya kita berharap hasil penghitungan dari BPK segera keluar agar penanganan perkara BPUM cepat terselesaikan,” harapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus dugaan korupsi dengan modus pemotongan dana program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang ditangani Kejari Banyuwangi masuk babak baru. Setelah melalui tahap pemeriksaan, satu orang berinisial S ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik Pidsus Kejaksaan masih menyembunyikan indentitas tersangka sebagai dalang pemotongan bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM tersebut.

Bantuan pemerintah yang harusnya sebesar Rp 1,2 juta per orang, oleh tersangka S dipotong sebesar Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu dengan dalih biaya administrasi.Modus tersangka cukup rapi, mulai dari pengajuan hingga pencairan bantuan BPUM dihendel oleh tersangka. Hasil pemotongan tersebut ada yang diserahkan langsung dan ditransfer ke rekening tersangka.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/