alexametrics
25.6 C
Banyuwangi
Thursday, June 30, 2022

Tingkatkan Penerimaan Cukai, Tekan Angka Perokok Anak

RADAR BANYUWANGI – Kampanye ”Gempur Rokok Ilegal” terus digencarkan. Tak sekadar untuk meningkatkan penerimaan pendapatan negara dari sektor cukai, gerakan yang digeber Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskop-UMP) Banyuwangi bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Banyuwangi tersebut juga berupaya menekan atau meminimalkan jumlah perokok dari kalangan anak.

Yang terbaru, kegiatan Gempur Rokok Ilegal hasil kolaborasi Diskop-UMP bersama KPPBC itu digelar di Roxy Supermarket Banyuwangi. Dalam kegiatan yang dilangsungkan sejak Senin (20/6) sampai kemarin (21/6), masyarakat diberi edukasi mengenai ciri-ciri rokok ilegal.

Perwakilan KPPBC Banyuwangi Luthfi mengatakan, secara fisik kemasan rokok ilegal mirip dengan kemasan rokok yang beredar di pasaran. Tak hanya memiliki kemasan yang mirip, terdapat juga peringatan bahaya merokok dalam bahasa Indonesia. Namun, kemasan rokok ilegal tidak dilengkapi dengan pita cukai. ”Rokok ilegal merupakan rokok polos yang tidak dilekati pita cukai pada kemasannya,” jelasnya

Luthfi mengimbau masyarakat untuk mewaspadai rokok ilegal yang menggunakan pita cukai palsu. Pita cukai pada rokok legal memiliki hologram serta cetakannya jelas dan tajam. Sedangkan rokok ilegal merupakan rokok yang pita cukainya sulit untuk dikenali. ”Biasanya desain dan warnanya memudar atau terlihat tidak jelas, terlihat seperti kertas print biasa,” imbuhnya.

Luthfi mengatakan, Gempur Rokok Ilegal memberikan dampak baik bagi penerimaan negara di bidang cukai. Penerimaan cukai di tahun 2021 meningkat signifikan dibanding tahun 2020. Tahun lalu, penerimaan cukai sebesar Rp 9,5 miliar sedangkan pada tahun 2020 hanya sebesar Rp 5,5 miliar.

Namun, Luthfi mewanti-wanti masyarakat untuk tetap mengawasi peredaran rokok di kalangan anak-anak. Dia berharap kegiatan ini sekaligus bisa menekan angka perokok anak. ”Kami akan terus mengedukasi masyarakat tentang rokok ilegal. Sebab, salah satu penyebab jumlah perokok pada anak-anak meningkat karena mereka membeli rokok ilegal yang harganya murah,” kata Luthfi.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan RR Nanin Oktaviantie melalui Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Suminten mengatakan, edukasi ini untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha terkait ketentuan cukai serta dapat mengidentifikasi pita cukai. Sehingga, nantinya dapat turut serta dalam kampanye Gempur Rokok Ilegal dan membantu pemerintah memberantas peredaran rokok ilegal di masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya rokok ilegal.

Suminten menuturkan, pihaknya senang penerimaan cukai di tahun 20211 mencapai Rp 9,5 miliar atau naik dibanding tahun lalu. ”Namun kita harus tetap waspada terhadap penjual rokok ilegal ini. Sanksi hukum itu sangat jelas tertuang di pasal 54 Undang-Undang No 39 Tahun 2007 tentang Cukai menyebutkan, bagi pihak yang menawarkan atau menjual rokok polos atau rokok tanpa cukai terancam pidana penjara 1 sampai 5 tahun, dan/atau pidana denda 2 sampai 10 kali nilai cukai yang harus dibayar,” pungkasnya. (sgt/afi/c1)

RADAR BANYUWANGI – Kampanye ”Gempur Rokok Ilegal” terus digencarkan. Tak sekadar untuk meningkatkan penerimaan pendapatan negara dari sektor cukai, gerakan yang digeber Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskop-UMP) Banyuwangi bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Banyuwangi tersebut juga berupaya menekan atau meminimalkan jumlah perokok dari kalangan anak.

Yang terbaru, kegiatan Gempur Rokok Ilegal hasil kolaborasi Diskop-UMP bersama KPPBC itu digelar di Roxy Supermarket Banyuwangi. Dalam kegiatan yang dilangsungkan sejak Senin (20/6) sampai kemarin (21/6), masyarakat diberi edukasi mengenai ciri-ciri rokok ilegal.

Perwakilan KPPBC Banyuwangi Luthfi mengatakan, secara fisik kemasan rokok ilegal mirip dengan kemasan rokok yang beredar di pasaran. Tak hanya memiliki kemasan yang mirip, terdapat juga peringatan bahaya merokok dalam bahasa Indonesia. Namun, kemasan rokok ilegal tidak dilengkapi dengan pita cukai. ”Rokok ilegal merupakan rokok polos yang tidak dilekati pita cukai pada kemasannya,” jelasnya

Luthfi mengimbau masyarakat untuk mewaspadai rokok ilegal yang menggunakan pita cukai palsu. Pita cukai pada rokok legal memiliki hologram serta cetakannya jelas dan tajam. Sedangkan rokok ilegal merupakan rokok yang pita cukainya sulit untuk dikenali. ”Biasanya desain dan warnanya memudar atau terlihat tidak jelas, terlihat seperti kertas print biasa,” imbuhnya.

Luthfi mengatakan, Gempur Rokok Ilegal memberikan dampak baik bagi penerimaan negara di bidang cukai. Penerimaan cukai di tahun 2021 meningkat signifikan dibanding tahun 2020. Tahun lalu, penerimaan cukai sebesar Rp 9,5 miliar sedangkan pada tahun 2020 hanya sebesar Rp 5,5 miliar.

Namun, Luthfi mewanti-wanti masyarakat untuk tetap mengawasi peredaran rokok di kalangan anak-anak. Dia berharap kegiatan ini sekaligus bisa menekan angka perokok anak. ”Kami akan terus mengedukasi masyarakat tentang rokok ilegal. Sebab, salah satu penyebab jumlah perokok pada anak-anak meningkat karena mereka membeli rokok ilegal yang harganya murah,” kata Luthfi.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan RR Nanin Oktaviantie melalui Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Suminten mengatakan, edukasi ini untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha terkait ketentuan cukai serta dapat mengidentifikasi pita cukai. Sehingga, nantinya dapat turut serta dalam kampanye Gempur Rokok Ilegal dan membantu pemerintah memberantas peredaran rokok ilegal di masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya rokok ilegal.

Suminten menuturkan, pihaknya senang penerimaan cukai di tahun 20211 mencapai Rp 9,5 miliar atau naik dibanding tahun lalu. ”Namun kita harus tetap waspada terhadap penjual rokok ilegal ini. Sanksi hukum itu sangat jelas tertuang di pasal 54 Undang-Undang No 39 Tahun 2007 tentang Cukai menyebutkan, bagi pihak yang menawarkan atau menjual rokok polos atau rokok tanpa cukai terancam pidana penjara 1 sampai 5 tahun, dan/atau pidana denda 2 sampai 10 kali nilai cukai yang harus dibayar,” pungkasnya. (sgt/afi/c1)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/