Kamis, 02 Dec 2021
Radar Banyuwangi
Home / Banyuwangi
icon featured
Banyuwangi

Pemkab Akan Telusuri Sertifikat PT Lundin

22 Oktober 2021, 16: 00: 59 WIB | editor : Bayu Saksono

Pemkab Akan Telusuri Sertifikat PT Lundin

DESTINASI BARU: Dulunya kawasan Pantai Cacalan adalah rawa. Setelah diuruk oleh Camat Anacleto Da Silva kala itu, kawasan tersebut berubah menjadi destinasi wisata yang menarik. (Ramada Kusuma/RaBa)

Share this      

KALIPURO, Jawa Pos Radar Banyuwangi - Persoalan antara warga Pantai Cacalan dan PT Lundin Invest Industry turut menjadi perhatian Pemkab Banyuwangi. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi menyatakan akan menelusuri dokumen pengajuan sertifikat tanah milik PT Lundin ke kantor BPN. Hal ini untuk memastikan legalitas sertifikat milik Pemkab dan PT Lundin.

Kepala BPKAD Cahyanto Hendri Wahyudi menjelaskan, melihat batas tanah PT Lundin sesuai dengan sertifikat, dari pagar pembatas yang ada di belakang pabrik, tanah milik PT Lundin masih ada ke belakang sekitar 8 meter lagi. Hal itu ditandai dengan patok yang sudah dipasang oleh PT Lundin di belakang area pabrik yang langsung berbatasan dengan destinasi wisata Pantai Cacalan.

Yang menjadi masalah saat ini, kata Cahyanto, adalah rencana PT Lundin untuk memagari pabriknya hingga batas belakang. Warga yang sudah bekerja sebagai pelaku UMKM dan Pokdarwis merasa keberatan karena sudah memanfaatkan lokasi tersebut. Seharusnya, lanjut dia, sejak dulu PT Lundin bisa memagari kawasan yang sudah menjadi lahan mereka sehingga tidak menimbulkan gesekan dengan masyarakat seperti sekarang.

Baca juga: Produsen Senpi Ilegal Dituntut Empat Tahun

”Dulu kawasan di belakang PT Lundin itu rawa, kemudian di era Camatnya Pak Leto (Anacleto Da Silva), rawa-rawa diuruk agar bisa dikembangkan menjadi kawasan wisata. Begitu tanahnya sudah keras, oleh PT Lundin mau dipagar, padahal mereka tidak ikut menguruk. Ini mungkin yang membuat masyarakat akhirnya bereaksi,” jelas Cahyanto.

Dia menambahkan, pada bulan September lalu Pemkab Banyuwangi kembali melakukan pengukuran tanah yang juga disaksikan oleh PT Lundin. Namun, saat pengukuran itu PT Lundin tidak menyampaikan akan melakukan pemagaran di bagian belakang tanah mereka. ”Wilayah yang menjadi milik pemkab sebagian memang tergerus abrasi. Rencananya akan ada pemasangan penahan ombak dari Dinas Kementerian PU. Jadi nanti bagian pantai yang di utara sama dengan yang di selatan,” imbuh Cahyanto.

Terkait keluhan warga dan Pokdarwis akibat rencana pemagaran PT Lundin, Cahyanto mengatakan BPKAD akan berkoordinasi dengan BPN. Kebetulan, BPN juga cukup kooperatif mempersilakan pemkab untuk memeriksa mana batas tanah antara Pantai Cacalan dan PT Lundin. ”Kalau sertifikat lebih awal sana (PT Lundin) untuk pengajuannya. Punya kita bahkan sempat dianulir. Nanti kita akan mencoba menelusuri dokumen pengajuan awal sertifikat dari Lundin ke BPN. Kalau ada ketidakwajaran, kita coba anulir ke BPN, kalau memang sertifikatnya sudah sesui aturan. Solusinya harus ada koordinasi antara perusahaan dengan Pokdarwis,” pungkasnya. 

(bw/fre/rbs/JPR)

©2021 PT. JawaPos Group Multimedia