Kamis, 02 Dec 2021
Radar Banyuwangi
Home / Banyuwangi
icon featured
Banyuwangi
Pernah Ngasih Kompensasi Rp 30 Juta

Disbudpar Tegaskan PT Lundin Belum Beri CSR

22 Oktober 2021, 12: 50: 59 WIB | editor : Bayu Saksono

Disbudpar Tegaskan PT Lundin Belum Beri CSR

DIKELOLA POKDARWIS: Pantai Cacalan yang lokasinya berdekatan dengan PT Lundin Industry Invest sedang bermasalah. Pokdarwis menghendaki lahan yang dikelola tidak berubah. (Ramada Kusuma/RaBa)

Share this      

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Kompensasi tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) dari PT Lundin Industry Invest rupanya belum diterima oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar Banyuwangi). Kadisbudpar Banyuwangi M. Yanuar Bramuda menegaskan belum menerima anggaran CSR dari PT Lundin.

Sebelumnya, dalam pertemuan di Pantai Cacalan antara perwakilan PT Lundin dengan Pokdarwis dan masyarakat Lingkungan Sukowidi, Kelurahan Klatak sempat disebutkan bahwa PT Lundin sudah menyalurkan CSR melalui Disbudpar. Warga yang ikut pertemuan terkejut karena merasa tak pernah mendapatkan kompensasi dari perusahaan kapal tersebut.

”Belum ada CSR dari Lundin. Memang sempat ada rencana untuk Lundin memberikan bantuan, tapi nanti untuk persiapan penataan Pantai Cacalan,” Ungkap Kadisbudpar M. Yanuar Bramuda.

Baca juga: Ancak Maulid Nabi Penuhi Kamar Hunian Napi

Dia menambahkan, PT Lundin sempat memberikan kompensasi sebesar Rp 30 juta ketika melakukan peluncuran KRI Golok akhir bulan Agustus lalu. Kompensasi tersebut, kata Bramuda, diberikan sebagai ganti rugi karena selama sepekan persiapan peluncuran kapal, para pedagang di Pantai Cacalan tidak bisa beraktivitas. ”Kompensasi diberikan kepada Pokdarwis. Mereka tidak bisa bekerja sekitar seminggu,” imbuhnya.

Terkait masalah lahan milik pemerintah di Pantai Cacalan yang memiliki luasan sebelumnya sekitar 11 ribu meter persegi, kemudian berkurang menjadi 9 ribu meter persegi, Bramuda menegaskan hal itu terjadi akibat abrasi pantai. Bukan akibat selisih pengukuran ulang yang dilakukan oleh PT Lundin.

Bramuda mengakui ada rencana penyewaan sebagian tanah milik pemkab di Pantai Cacalan. Rencananya dalam pekan ini akan ada rapat bersama antara pemkab dan PT Lundin untuk membahas masalah tersebut. Jika terjadi penyewaan, kata Bramuda, nantinya akan ada penataan kembali dan relokasi pedagang Pantai Cacalan. Pemkab juga akan meminta PT Lundin untuk ikut memikirkan penyiapan penataan.

Sebagai perusahaan yang berdekatan dengan masyarakat, Bramuda menilai Lundin harus ikut memikirkan eksistensi kegiatan masyarakat. Untuk lokasinya, kemungkinan akan dialihkan ke sisi utara Pantai Cacalan. ”Mereka (Lundin) menyiapkan tempat itu sebagai landscape peluncuran kapal. Jadi masyarakat mau tidak mau harus pindah, kita akan relokasi menjadi konsep baru Pantai Cacalan,” tegasnya.

Selasa kemarin (19/10), Forpimka Kalipuro berkumpul di Pantai Cacalan. Mereka datang untuk menjembatani pertemuan antara masyarakat dan Pokdarwis dengan PT Lundin Industry Invest. Warga mengeluhkan keberadaan PT Lundin yang dianggap tidak menguntungkan warga sekitar. Selain Forpimka Kalipuro, turut hadir perwakilan dari Dinas PU CKPP, Dinas Perikanan, BPN Banyuwangi, dan pihak PT Lundin.

Dalam pertemuan tersebut ada beberapa poin yang disampaikan oleh masyarakat maupun Pokdarwis. Di antaranya terkait CSR yang selama ini dianggap tidak pernah ada untuk warga sekitar. Dalam pertemuan itu, PT Lundin yang diwakili pengacaranya, Yoseph Remi menjelaskan, terkait CSR pihaknya sudah memberikan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kemudian untuk ukuran luasan lahan Lundin, dia menyebut hanya memberikan tanda batas sesuai dengan sertifikat yang mereka miliki.

Camat Kalipuro Hendry Suhartono mengatakan, ada dua tuntutan warga kepada PT Lundin. Pertama, terkait aset pemkab, yaitu tanah Pantai Cacalan agar tidak berubah. Karena dari perhitungan warga, ada perubahan luasan tanah setelah PT Lundin melakukan pemetaan ulang. Dari awalnya tanah Pantai Cacalan yang menjadi aset Pemkab Banyuwangi memiliki luasan 11 ribu meter persegi menjadi 9 ribu meter persegi. Masyarakat menolak proses pengukuran apalagi pembangunan tembok di batas tanah yang diklaim PT Lundin.

Yang kedua, terkait CSR dari PT Lundin. Dari pertemuan tersebut, PT Lundin mengaku sudah memberikan CSR mereka kepada Dinas Pariwisata. Namun, faktanya masyarakat sama sekali tidak pernah menerima CSR tersebut. Karena pertemuan itu belum final, Hendry meminta baik masyarakat maupun PT Lundin sama-sama menahan diri. 

(bw/fre/rbs/JPR)

©2021 PT. JawaPos Group Multimedia