alexametrics
27.8 C
Banyuwangi
Monday, July 4, 2022

Sopir Dump Truck Demo, Akses ke Banyuwangi Kota Macet Total

BANYUWANGI – Ratusan pengemudi armada dump truck yang tergabung dalam Asosiasi Angkutan Material Banyuwangi (AMBI) turun ke jalan kemarin (20/9). Mereka menggelar aksi damai di depan kantor Pemkab Banyuwangi. Sopir material tersebut menolak penutupan tambang pasir dan batu sekaligus menyuarakan keluh kesah atas maraknya praktik angkutan material bangunan yang melebihi tonase.

Banyaknya peserta aksi mengakibatkan Jalan Ahmad Yani, depan kantor Pemkab Banyuwangi ditutup. Sebab, ratusan armada dump truck nyaris memenuhi seluruh badan jalan di depan kantor pemkab. Tidak sedikit pula armada dump truck yang diparkir di sejumlah ruas jalan di sekitarnya, misalnya di Jalan Adi Sucipto dan Jalan Brigjen Katamso. Arus lalu lintas di jalan protokol pun macet selama tiga jam.

Koordinator Lapangan AMBI Khotib mengatakan, selama ini marak armada dump truck yang mengangkut material melebihi tonase. Imbas pelanggaran muatan tersebut bisa dilihat di wilayah Kecamatan Songgon dan Singojuruh. Di dua kecamatan tersebut, banyak jalan yang rusak akibat sering dilalui kendaraan pengangkut material yang melebihi kapasitas muatan. ”AMBI meminta maaf kepada warga Songgon dan Singojuruh atas jalan rusak yang membuat tak nyaman,” ujarnya.

Menurut Khotib, pihak AMBI sudah berupaya tertib hukum. Namun, ”jalan” yang harus mereka lalui untuk menjadi sopir armada yang taat hukum tersebut cukup terjal. Sebab, banyak pihak yang ”bermain”, mulai pihak pengusaha sampai petugas di lingkungan Pemkab Banyuwangi ikut mengatur taktik demi keuntungan pribadi. Salah satunya dengan sengaja mengubah dimensi bak truk sehingga memicu kelebihan tonase. ”Kurangi jumlah muatan secara menyeluruh di Banyuwangi. Menolak penutupan tambang karena akan berdampak pada kami pemilik armada,” serunya saat berorasi di depan kantor Pemkab. 

Sejatinya, imbuh Khotib, AMBI ingin mewujudkan pembangunan yang baik dan tertib hukum. Namun, banyak pihak yang ”bermain” di bidang tambang galian C sehingga menyebabkan persoalan menjadi rumit.

Apalagi, dump truck yang tidak dimodifikasi akan kalah bersaing dengan dump truck yang sudah dimodifikasi dan mampu mengangkut material lebih banyak, meskipun jumlah material yang diangkut melebihi tonase. ”Kami ingin tertib dimensi muatan. Kami ingin para rekanan tidak memaksa para sopir armada material untuk melanggar,” kata dia.

Pembina AMBI Mohammad Ridwan alias Gus Ridwan menolak keras penertiban galian C karena bisa menyebabkan para sopir dan para pengusaha angkutan material mengalami kerugian yang sangat besar. Mereka hanya meminta semua proyek infrastruktur pemerintah wajib menggunakan dimensi standar yang diizinkan oleh undang-undang. ”Tertibkan dimensi bak kendaraan armada material se-Banyuwangi. Jalan akan lebih awet dan tahan lama,” tegasnya.

Gus Ridwan meminta agar para kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah serta perusahaan mitra kerja pemerintah, tidak memaksa mereka melakukan pelanggaran. ”Karena tekanan, merekalah yang hanya menerima kendaraan yang overload dan overdimensi, adalah penyebab utama semua persoalan kerusakan di jalan,” ungkapnya.

Sementara itu, usai orasi, perwakilan AMBI lantas diterima pihak pemkab di ruang Minak Jinggo kantor Pemkab Banyuwangi. Mereka ditemui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Dwi Yanto, dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman (PU-CKPP) Danang Hartanto.

Ada beberapa poin penting pertemuan antara pihak pemkab dan AMBI kali ini. Salah satunya pemkab bakal mempercepat pengesahan rancangan peraturan bupati (perbub) tentang pengangkutan barang. Selain itu, sembari menunggu pengesahan perbup, diperlukan komitmen penegakan standardisasi dimensi angkutan barang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Poin penting lain hasil pertemuan tersebut adalah pengendalian muatan yang berhubungan dengan proyek pemerintah akan dituangkan dalam perjanjian kerja. Hanya kendaraan dengan bak standar yang dapat masuk proyek pemerintah dan mitra kerja pemerintah. Di sisi lain, AMBI akan mulai melakukan pemotongan dimensi angkutan barang sesuai peraturan yang berlaku. 

BANYUWANGI – Ratusan pengemudi armada dump truck yang tergabung dalam Asosiasi Angkutan Material Banyuwangi (AMBI) turun ke jalan kemarin (20/9). Mereka menggelar aksi damai di depan kantor Pemkab Banyuwangi. Sopir material tersebut menolak penutupan tambang pasir dan batu sekaligus menyuarakan keluh kesah atas maraknya praktik angkutan material bangunan yang melebihi tonase.

Banyaknya peserta aksi mengakibatkan Jalan Ahmad Yani, depan kantor Pemkab Banyuwangi ditutup. Sebab, ratusan armada dump truck nyaris memenuhi seluruh badan jalan di depan kantor pemkab. Tidak sedikit pula armada dump truck yang diparkir di sejumlah ruas jalan di sekitarnya, misalnya di Jalan Adi Sucipto dan Jalan Brigjen Katamso. Arus lalu lintas di jalan protokol pun macet selama tiga jam.

Koordinator Lapangan AMBI Khotib mengatakan, selama ini marak armada dump truck yang mengangkut material melebihi tonase. Imbas pelanggaran muatan tersebut bisa dilihat di wilayah Kecamatan Songgon dan Singojuruh. Di dua kecamatan tersebut, banyak jalan yang rusak akibat sering dilalui kendaraan pengangkut material yang melebihi kapasitas muatan. ”AMBI meminta maaf kepada warga Songgon dan Singojuruh atas jalan rusak yang membuat tak nyaman,” ujarnya.

Menurut Khotib, pihak AMBI sudah berupaya tertib hukum. Namun, ”jalan” yang harus mereka lalui untuk menjadi sopir armada yang taat hukum tersebut cukup terjal. Sebab, banyak pihak yang ”bermain”, mulai pihak pengusaha sampai petugas di lingkungan Pemkab Banyuwangi ikut mengatur taktik demi keuntungan pribadi. Salah satunya dengan sengaja mengubah dimensi bak truk sehingga memicu kelebihan tonase. ”Kurangi jumlah muatan secara menyeluruh di Banyuwangi. Menolak penutupan tambang karena akan berdampak pada kami pemilik armada,” serunya saat berorasi di depan kantor Pemkab. 

Sejatinya, imbuh Khotib, AMBI ingin mewujudkan pembangunan yang baik dan tertib hukum. Namun, banyak pihak yang ”bermain” di bidang tambang galian C sehingga menyebabkan persoalan menjadi rumit.

Apalagi, dump truck yang tidak dimodifikasi akan kalah bersaing dengan dump truck yang sudah dimodifikasi dan mampu mengangkut material lebih banyak, meskipun jumlah material yang diangkut melebihi tonase. ”Kami ingin tertib dimensi muatan. Kami ingin para rekanan tidak memaksa para sopir armada material untuk melanggar,” kata dia.

Pembina AMBI Mohammad Ridwan alias Gus Ridwan menolak keras penertiban galian C karena bisa menyebabkan para sopir dan para pengusaha angkutan material mengalami kerugian yang sangat besar. Mereka hanya meminta semua proyek infrastruktur pemerintah wajib menggunakan dimensi standar yang diizinkan oleh undang-undang. ”Tertibkan dimensi bak kendaraan armada material se-Banyuwangi. Jalan akan lebih awet dan tahan lama,” tegasnya.

Gus Ridwan meminta agar para kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah serta perusahaan mitra kerja pemerintah, tidak memaksa mereka melakukan pelanggaran. ”Karena tekanan, merekalah yang hanya menerima kendaraan yang overload dan overdimensi, adalah penyebab utama semua persoalan kerusakan di jalan,” ungkapnya.

Sementara itu, usai orasi, perwakilan AMBI lantas diterima pihak pemkab di ruang Minak Jinggo kantor Pemkab Banyuwangi. Mereka ditemui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Dwi Yanto, dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman (PU-CKPP) Danang Hartanto.

Ada beberapa poin penting pertemuan antara pihak pemkab dan AMBI kali ini. Salah satunya pemkab bakal mempercepat pengesahan rancangan peraturan bupati (perbub) tentang pengangkutan barang. Selain itu, sembari menunggu pengesahan perbup, diperlukan komitmen penegakan standardisasi dimensi angkutan barang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Poin penting lain hasil pertemuan tersebut adalah pengendalian muatan yang berhubungan dengan proyek pemerintah akan dituangkan dalam perjanjian kerja. Hanya kendaraan dengan bak standar yang dapat masuk proyek pemerintah dan mitra kerja pemerintah. Di sisi lain, AMBI akan mulai melakukan pemotongan dimensi angkutan barang sesuai peraturan yang berlaku. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/