alexametrics
25.3 C
Banyuwangi
Thursday, July 7, 2022

Tiga Terdakwa Tenggelamnya KMP Yunicee Saling Bersaksi

BANYUWANGI – Kasus tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Yunicee yang menyeret tiga orang terdakwa memasuki babak baru dalam proses sidang di Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi, Kamis (18/11). Ketiga terdakwa menjalani pemeriksaan dan saling bersaksi atas tewasnya 27 penumpang kapal.

Ketiganya adalah Indra Saputra (nakhoda), Nur Tjahyo Widodo (Kepala Cabang KMP Yunicee), dan Rocky Marthen Surentu selaku Syahbandar Korsatpel BPTD Pelabuhan Ketapang.

Sidang yang dimulai pukul 13.00 tersebut dipimpin oleh Ketua PN Banyuwangi Nova Flory Bunda. Ketiga terdakwa saling memberikan kesaksian karena dianggap bertanggung jawab atas muatan KMP Yunicee yang melebihi kapasitas hingga 229,9 ton. ”Muatan maksimal kapal hanya 35 ton. Overkapasitas ini mengakibatkan kapal tenggelam hingga merenggut nyawa sepuluh orang penumpang dan 17 orang masih belum ditemukan,” ujar jaksa Penuntut Umum (JPU) Andreanto.

Andre mengungkapkan, insiden tenggelamnya KMP Yunicee merupakan tanggung jawab ketiga terdakwa. Mereka dianggap lalai melakukan tugas dan fungsinya. ”Ketiganya memiliki peran masing-masing dan tanggung jawab masing-masing atas KMP Yunicee sampai mengangkut 25 unit kendaaraan berbagai jenis,” katanya.

Puluhan kendaraan tersebut di antaranya dua unit sepeda motor, satu unit truk mini roda empat, 17 unit truk sedang roda enam, dan lima unit mobil pribadi. ”Hanya empat kendaraan yang dilakukan pengikatan (lashing) dan tidak dilakukan klem roda kendaraan,” jelasnya.

Untuk nakhoda kapal seharusnya melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Permenhub RI Nomor PM 30 Tahun 2016 tentang kewajiban pengikatan kendaraan pada kapal angkutan penyeberangan. ”Nakhoda tidak melaporkan keadaan tersebut kepada syahbandar atau Balai Pengelola Transportasi yang akan menerbitkan surat persetujuan berlayar, sehingga bertentangan dengan Permenhub tersebut,” terangnya.

Sedangkan untuk Kepala Cabang KMP Yunicee dianggap tidak melakukan tugasnya dengan melakukan pembekalan kepada para nakhoda kapal dan pengurusan surat-surat tertentu untuk berlayar. Penanggung jawab surat, yaitu Syahbandar Korsatpel BPTD Pelabuhan Ketapang, tidak melakukan pemeriksaan administrasi hingga validasi surat dan dokumen kapal.

”Kecerobohan tersebut mengakibatkan kerugian material Rp 19,3 miliar. KMP Yunicee dan kendaraan yang diangkut kapal tenggelam. Para terdakwa dijerat pasal 302 ayat 3 UU RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pelayaran jo pasal 56 ayat 2 KUHP,” tegas Andreanto.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Yunicee yang menewaskan 27 penumpang bergulir ke Pengadilan Negeri Banyuwangi. Jumat (8/10) tiga terdakwa menjalani sidang perdana di pengadilan.

Mereka adalah Indra Saputra (nakhoda), Nur Tjahyo Widodo (Kepala Cabang KMP Yunicee), dan Rocky Marthen Surentu selaku Syahbandar Korsatpel BPTD Pelabuhan Ketapang.

BANYUWANGI – Kasus tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Yunicee yang menyeret tiga orang terdakwa memasuki babak baru dalam proses sidang di Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi, Kamis (18/11). Ketiga terdakwa menjalani pemeriksaan dan saling bersaksi atas tewasnya 27 penumpang kapal.

Ketiganya adalah Indra Saputra (nakhoda), Nur Tjahyo Widodo (Kepala Cabang KMP Yunicee), dan Rocky Marthen Surentu selaku Syahbandar Korsatpel BPTD Pelabuhan Ketapang.

Sidang yang dimulai pukul 13.00 tersebut dipimpin oleh Ketua PN Banyuwangi Nova Flory Bunda. Ketiga terdakwa saling memberikan kesaksian karena dianggap bertanggung jawab atas muatan KMP Yunicee yang melebihi kapasitas hingga 229,9 ton. ”Muatan maksimal kapal hanya 35 ton. Overkapasitas ini mengakibatkan kapal tenggelam hingga merenggut nyawa sepuluh orang penumpang dan 17 orang masih belum ditemukan,” ujar jaksa Penuntut Umum (JPU) Andreanto.

Andre mengungkapkan, insiden tenggelamnya KMP Yunicee merupakan tanggung jawab ketiga terdakwa. Mereka dianggap lalai melakukan tugas dan fungsinya. ”Ketiganya memiliki peran masing-masing dan tanggung jawab masing-masing atas KMP Yunicee sampai mengangkut 25 unit kendaaraan berbagai jenis,” katanya.

Puluhan kendaraan tersebut di antaranya dua unit sepeda motor, satu unit truk mini roda empat, 17 unit truk sedang roda enam, dan lima unit mobil pribadi. ”Hanya empat kendaraan yang dilakukan pengikatan (lashing) dan tidak dilakukan klem roda kendaraan,” jelasnya.

Untuk nakhoda kapal seharusnya melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Permenhub RI Nomor PM 30 Tahun 2016 tentang kewajiban pengikatan kendaraan pada kapal angkutan penyeberangan. ”Nakhoda tidak melaporkan keadaan tersebut kepada syahbandar atau Balai Pengelola Transportasi yang akan menerbitkan surat persetujuan berlayar, sehingga bertentangan dengan Permenhub tersebut,” terangnya.

Sedangkan untuk Kepala Cabang KMP Yunicee dianggap tidak melakukan tugasnya dengan melakukan pembekalan kepada para nakhoda kapal dan pengurusan surat-surat tertentu untuk berlayar. Penanggung jawab surat, yaitu Syahbandar Korsatpel BPTD Pelabuhan Ketapang, tidak melakukan pemeriksaan administrasi hingga validasi surat dan dokumen kapal.

”Kecerobohan tersebut mengakibatkan kerugian material Rp 19,3 miliar. KMP Yunicee dan kendaraan yang diangkut kapal tenggelam. Para terdakwa dijerat pasal 302 ayat 3 UU RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pelayaran jo pasal 56 ayat 2 KUHP,” tegas Andreanto.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Yunicee yang menewaskan 27 penumpang bergulir ke Pengadilan Negeri Banyuwangi. Jumat (8/10) tiga terdakwa menjalani sidang perdana di pengadilan.

Mereka adalah Indra Saputra (nakhoda), Nur Tjahyo Widodo (Kepala Cabang KMP Yunicee), dan Rocky Marthen Surentu selaku Syahbandar Korsatpel BPTD Pelabuhan Ketapang.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/