Sabtu, 23 Oct 2021
Radar Banyuwangi
Home / Banyuwangi
icon featured
Banyuwangi

Hindari ”Permainan”, Berkas Perkara Di-Upload melalui Si Cita

19 September 2021, 09: 35: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

Hindari ”Permainan”, Berkas Perkara Di-Upload melalui Si Cita

SAMAKAN LANGKAH: Kapolresta AKBP Nasrun Pasaribu (kanan), Kajari Mohammad Rawi (tengah), dan Ketua PN Nova Flory Bunda (kiri) berkoordinasi di aula Kejaksaan kemarin. (Bagus Rio Rahman/RadarBanyuwangi.id)

Share this      

BANYUWANGI – Aparat penegak hukum (APH) ingin penegakan hukum di Banyuwangi tidak ada ”permainan”. Untuk mengantisipasi adanya kecurangan, APH dari Polresta, Kejaksaan, dan Pengadilan Banyuwangi membuat sistem checklist digital (Si Cita).

Untuk menerapkan sistem tersebut, jajaran APH melakukan koordinasi di aula Kejaksaan kemarin (17/9). Acara tersebut dihadiri langsung Kapolresta AKBP Nasrun Pasaribu, Kajari Mohammad Rawi, dan Ketua PN  Nova Flory Bunda.

Selain membahas tentang penegakan hukum di Banyuwangi, jajaran APH juga menyamakan tentang penerapan restorative justice dalam penanganan perkara. Dalam penerapan restorative justice, tidak semuanya sama sehingga harus dilakukan koordinasi.

Baca juga: PPKM Turun Level, Syarat Naik KA Tetap Sama

Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi Mohammad Rawi menyampaikan, aplikasi berbasis IT ini untuk mempermudah tugas jaksa melakukan penelitian berkas perkara. Melalui aplikasi Si Cita ini, seluruh berkas perkara akan terintegrasi atau terkoneksi dengan penyidik dari kepolisian. ”Berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap atau tidak lengkap, penyidik akan tahu secara real time melalui aplikasi Si Cita,” jelasnya.

Penyidik bisa langsung memberikan respons berkas yang sedang dipelajari jaksa. ”Jika berkas sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa, selanjutnya penyidik akan menginput pengiriman tersangka melalui aplikasi ini,” kata Rawi.

Tak hanya penyidik, berkas perkara yang sudah terdaftar juga akan dipantau langsung oleh Kapolsek maupun Kapolres untuk melihat kinerja dan perkembangan penyidikan yang dilakukan anggotanya. ”Masing-masing Kapolsek maupun Kapolres memiliki akun untuk mengakses Si Cita. Meski sama-sama bisa mengakses, penelusuran berkas perkara hanya bisa dilihat masing-masing instansi, sehingga Kapolsek yang satu dengan yang lainnya tidak bisa melihat, kecuali Kapolres bisa melihat secara keseluruhan,” terangnya.

 Terkait restorative justice, menurut Rawi, itu merupakan produk hukum. Dan masing-masing instansi seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan memiliki restorative justice sendiri-sendiri. ”Secara garis besar berbeda-beda. Nah, inilah yang nanti akan kita tindak lanjuti bersama Kepolisian dan Pengadilan untuk penyamaan persepsi,” tuturnya.

Kapolresta Banyuwangi AKPB Nasrun Pasaribu mengakui  sistem Si Cita sangat bagus. ”Di era digital yang terus berkembang, penanganan perkara dalam pemberkasan juga harus mengalami peningkatan. Dengan sistem Si Cita sangat bagus diterapkan,” katanya.

(bw/rio/aif/als/JPR)

©2021 PT. JawaPos Group Multimedia