alexametrics
23.4 C
Banyuwangi
Wednesday, June 29, 2022

Gus Ipul-Mbak Puti Siapkan Rp 1,5 T untuk Gratiskan SMA/SMK

Calon Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno memiliki rencana untuk menggratiskan pendidikan bagi siswa SMA/SMK di Jawa Timur. Pasangan nomor 2 itu juga akan memberi beasiswa bagi warga miskin berprestasi.

        Puti Guntur Soekarno mengatakan, pihaknya ingin pendidikan 12 tahun dapat dijalani tuntas anak-anak di Jawa Timur. ”Jangan ada anak putus sekolah karena sulit biaya. Maka, Gus Ipul dan saya merumuskan kebijakan pendidikan gratis untuk SMA/SMK Negeri yang dikelola Pemprov Jatim,” kata Cawagub Puti Guntur.

        Cucu Bung Karno itu mengemukakan rencana kebijakan prorakyat itu adalah untuk menjamin hak-hak pendidikan dari anak-anak usia sekolah. ”Tugas saya dan Gus Ipul memastikan hak-hak pendidikan anak-anak bisa diberikan dengan baik,” kata Puti.

        Puti juga membeberkan rencana beasiswa untuk siswa-siswa SMA/SMK berprestasi namun berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. ”Ibu-ibu harus mendampingi putra-putranya dalam proses belajar di rumah. Semoga kelak menjadi generasi unggul, yang memiliki prestasi membanggakan,” kata dia. 

        Untuk diketahui, akibat UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pendidikan dibagi dua. Pemerintah Kota/Kabupaten diberi wewenang mengelola SD dan SMP, sedang Pemerintah Provinsi mengelola SMA dan SMK. 

        Sejak 2017, Pemprov Jawa Timur mengambil alih pengelolaan SMA dan SMK. Peralihan itu diikuti penerapan kebijakan pendidikan berbayar untuk siswa SMA Negeri dan SMK Negeri. 

Pendidikan berbayar itu dikeluhkan warga di beberapa daerah, seperti Kota Surabaya, Kota Blitar dan Banyuwangi, yang sebelumnya menikmati pendidikan gratis. ”Semoga nanti, Gus Ipul dan saya dapat membebaskan biaya pendidikan SMA/SMK,” kata Puti.

        Untuk penerapan pendidikan gratis SMA/SMK, Gus Ipul dan Puti Guntur Soekarno telah menghitung kekuatan anggaran. APBD Jawa Timur 2018 disahkan dengan nilai Rp 30 triliun. ”Dibutuhkan Rp 1,5 triliun untuk pendidikan gratis,” kata dia.

 

Analisis Pengamat Kebijakan

 

Rencana kebijakan pendidikan gratis itu mendapat apresiasi positif dari Andy Kurniawan, pengamat kebijakan publik dan perencanaan pembangunan Universitas Brawijaya. ”Rencana itu sangat realistis diterapkan. Setiap bulan diperlukan anggaran Rp 121 miliar untuk pembebasan biaya pendidikan SMA/SMK Negeri se-Jawa Timur,” kata Andy.

        Andy Kurniawan mengatakan, skema ’pendidikan gratis’ itu di luar gaji guru dan pegawai lain di lingkungan pendidikan. Bagaimana caranya? ”Pertama, melihat kapasitas fiskal. Tahun 2018, kekuatan belanja APBD Jawa Timur Rp 30,762 triliun,” kata Andy.

        Ia menambahkan, perintah konstitusi UUD 1945 dan UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mematok anggaran pendidikan 20 persen dari APBN dan APBD Jawa Timur.

        Sementara, lanjutnya, tahun 2016 diperoleh data Pemprov Jawa Timur mengalokasikan 1,7 persen untuk pendidikan, di luar gaji guru. ”Ini di bawah Sumatera Selatan yang mematok 2,0 persen,” kata Andy.

        Variabel kedua, jelas dia, menghitung kebutuhan biaya operasional di seluruh kota dan kabupaten. Kota Surabaya tercatat paling tinggi. Untuk satu siswa SMA Negeri dibutuhkan biaya Rp 3 juta. Untuk SMK Negeri (nonteknik) Rp 3,5 juta per siswa, dan Rp 4 juta untuk SMK Negeri (teknik) per siswa. ”Itu keperluan biaya per tahun ya,” kata Andy. 

        ”Sementara SPP tiap siswa SMA, per bulan, berkisar Rp 95 ribu (paling rendah) dan tertinggi 135 ribu. Kemudian SPP tiap siswa SMK non-Teknik Rp 130 ribu sampai Rp 175 ribu per bulan, dan SMK teknik Rp 170 ribu sampai Rp 215 ribu,” kata Andy.

        Dengan proporsi di atas, apakah kebijakan ’pendidikan gratis’ bisa dijalankan Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno? ”Jumlah siswa SMA/SMK di Jawa Timur 522.000 orang (data Dinas Pendidikan Provinsi Jatim), maka dibutuhkan anggaran Rp 121 miliar tiap bulan, atau  Rp 1,4 triliun/tahun,” kata Andy.

        Variabel ketiga, kata dia, yaitu metode alokasi penganggaran yang realistis. ”Kalau melihat APBD Jawa Timur saat ini, paling tidak harus dinaikkan anggaran pendidikan dari 1,7 persen menjadi 10 persen, atau Rp 3 triliun dari Rp 30 triliun. Ini agar ’pendidikan gratis’ bisa dijalankan tanpa mengganggu kekuatan fiskal APBD Jawa Timur,” kata Andy.

Calon Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno memiliki rencana untuk menggratiskan pendidikan bagi siswa SMA/SMK di Jawa Timur. Pasangan nomor 2 itu juga akan memberi beasiswa bagi warga miskin berprestasi.

        Puti Guntur Soekarno mengatakan, pihaknya ingin pendidikan 12 tahun dapat dijalani tuntas anak-anak di Jawa Timur. ”Jangan ada anak putus sekolah karena sulit biaya. Maka, Gus Ipul dan saya merumuskan kebijakan pendidikan gratis untuk SMA/SMK Negeri yang dikelola Pemprov Jatim,” kata Cawagub Puti Guntur.

        Cucu Bung Karno itu mengemukakan rencana kebijakan prorakyat itu adalah untuk menjamin hak-hak pendidikan dari anak-anak usia sekolah. ”Tugas saya dan Gus Ipul memastikan hak-hak pendidikan anak-anak bisa diberikan dengan baik,” kata Puti.

        Puti juga membeberkan rencana beasiswa untuk siswa-siswa SMA/SMK berprestasi namun berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. ”Ibu-ibu harus mendampingi putra-putranya dalam proses belajar di rumah. Semoga kelak menjadi generasi unggul, yang memiliki prestasi membanggakan,” kata dia. 

        Untuk diketahui, akibat UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pendidikan dibagi dua. Pemerintah Kota/Kabupaten diberi wewenang mengelola SD dan SMP, sedang Pemerintah Provinsi mengelola SMA dan SMK. 

        Sejak 2017, Pemprov Jawa Timur mengambil alih pengelolaan SMA dan SMK. Peralihan itu diikuti penerapan kebijakan pendidikan berbayar untuk siswa SMA Negeri dan SMK Negeri. 

Pendidikan berbayar itu dikeluhkan warga di beberapa daerah, seperti Kota Surabaya, Kota Blitar dan Banyuwangi, yang sebelumnya menikmati pendidikan gratis. ”Semoga nanti, Gus Ipul dan saya dapat membebaskan biaya pendidikan SMA/SMK,” kata Puti.

        Untuk penerapan pendidikan gratis SMA/SMK, Gus Ipul dan Puti Guntur Soekarno telah menghitung kekuatan anggaran. APBD Jawa Timur 2018 disahkan dengan nilai Rp 30 triliun. ”Dibutuhkan Rp 1,5 triliun untuk pendidikan gratis,” kata dia.

 

Analisis Pengamat Kebijakan

 

Rencana kebijakan pendidikan gratis itu mendapat apresiasi positif dari Andy Kurniawan, pengamat kebijakan publik dan perencanaan pembangunan Universitas Brawijaya. ”Rencana itu sangat realistis diterapkan. Setiap bulan diperlukan anggaran Rp 121 miliar untuk pembebasan biaya pendidikan SMA/SMK Negeri se-Jawa Timur,” kata Andy.

        Andy Kurniawan mengatakan, skema ’pendidikan gratis’ itu di luar gaji guru dan pegawai lain di lingkungan pendidikan. Bagaimana caranya? ”Pertama, melihat kapasitas fiskal. Tahun 2018, kekuatan belanja APBD Jawa Timur Rp 30,762 triliun,” kata Andy.

        Ia menambahkan, perintah konstitusi UUD 1945 dan UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mematok anggaran pendidikan 20 persen dari APBN dan APBD Jawa Timur.

        Sementara, lanjutnya, tahun 2016 diperoleh data Pemprov Jawa Timur mengalokasikan 1,7 persen untuk pendidikan, di luar gaji guru. ”Ini di bawah Sumatera Selatan yang mematok 2,0 persen,” kata Andy.

        Variabel kedua, jelas dia, menghitung kebutuhan biaya operasional di seluruh kota dan kabupaten. Kota Surabaya tercatat paling tinggi. Untuk satu siswa SMA Negeri dibutuhkan biaya Rp 3 juta. Untuk SMK Negeri (nonteknik) Rp 3,5 juta per siswa, dan Rp 4 juta untuk SMK Negeri (teknik) per siswa. ”Itu keperluan biaya per tahun ya,” kata Andy. 

        ”Sementara SPP tiap siswa SMA, per bulan, berkisar Rp 95 ribu (paling rendah) dan tertinggi 135 ribu. Kemudian SPP tiap siswa SMK non-Teknik Rp 130 ribu sampai Rp 175 ribu per bulan, dan SMK teknik Rp 170 ribu sampai Rp 215 ribu,” kata Andy.

        Dengan proporsi di atas, apakah kebijakan ’pendidikan gratis’ bisa dijalankan Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno? ”Jumlah siswa SMA/SMK di Jawa Timur 522.000 orang (data Dinas Pendidikan Provinsi Jatim), maka dibutuhkan anggaran Rp 121 miliar tiap bulan, atau  Rp 1,4 triliun/tahun,” kata Andy.

        Variabel ketiga, kata dia, yaitu metode alokasi penganggaran yang realistis. ”Kalau melihat APBD Jawa Timur saat ini, paling tidak harus dinaikkan anggaran pendidikan dari 1,7 persen menjadi 10 persen, atau Rp 3 triliun dari Rp 30 triliun. Ini agar ’pendidikan gratis’ bisa dijalankan tanpa mengganggu kekuatan fiskal APBD Jawa Timur,” kata Andy.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/