alexametrics
27.8 C
Banyuwangi
Monday, July 4, 2022

Gubernur Khofifah Serahkan DIPA 2022, Anggaran Belanja Segera Dimulai

BANYUWANGI – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banyuwangi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2022 kepada 46 satuan kerja (satker) di lingkup pembayaran KPPN Banyuwangi dengan nilai total Rp 762.082.959.000.

Penyerahan DIPA oleh Kepala KPPN kepada 46 satuan kerja tersebut diawali dengan acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2022 secara virtual oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama 38 kabupaten/kota se-Jatim pada hari Kamis (9/12) di Gedung Grahadi Surabaya. Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2022 untuk Kabupaten Banyuwangi dengan nilai total Rp 2.277.635.020.000, namun untuk penyalurannya tidak semua dilakukan melalui KPPN Banyuwangi.

Khofifah mengatakan, dengan diserahkannya dana itu kegiatan-kegiatan mulai dapat dilaksanakan. Sehingga diharapkan pada Januari mendatang tidak ada kegiatan yang sudah diadakan terjadi pengunduran. ”Kita berharap setiap satuan kerja sudah melakukan kegiatan ini dengan baik, dan kita berharap anggaran ini menjadi stimulus atau trigger pergerakan ekonomi,” kata Khofifah.

Khofifah menyebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan kepada gubernur dan seluruh kepala daerah terkait penggunaan DIPA dan TKDD, agar pemerintah daerah benar-benar menggunakan alokasi TKDD tahun 2022 dengan baik. ”Sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraaan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Khofifah, Presiden juga berpesan agar ada percepatan belanja di daerah. ”Anggaran belanja segera digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pesan Bapak Presiden tidak boleh menumpuk di perbankan,” katanya kemarin.

Sesuai pesan Presiden, Gubernur Khofifah mengharapkan dana desa dioptimalkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, program BLT Desa, dan program prioritas yang lainnya agar tetap dilanjutkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

”Selain hal tersebut, Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita ini masih harus berjuang bersama untuk menangani Covid-19 serta pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga good governance transparansi dan akuntabilitas,” tambahnya.

Lebih lanjut Khofifah mengatakan, alokasi DIPA dan TKDD tahun 2022 merupakan stimulus dari pusat yang merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan pembangunan agar tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat kualitas secara kolaboratif untuk memulihkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

”Dengan tambahan stimulus tersebut, maka untuk tahun 2022 upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mempercepat pemulihan ekonomi penanganan kemiskinan, penanganan pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar mantan Menteri Sosial ini.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jatim Taukhid berharap agar realisasi belanja dapat segera dilaksanakan. Bahkan, pengadaan barang dan jasa bisa mulai dilakukan saat ini. Sehingga pada 1 Januari bisa langsung dilaksanakan. ”Evaluasi bagi pemerintah daerah khususnya adalah DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik. Dengan pagu yang sekarang sudah diberikan, segera membuat rencana kerja kemudian segera menyiapkan kontraknya,” ujar Taukhid.

Sementara itu Kepala KPPN Banyuwangi Biworo Hariwidjaja mengatakan, DIPA K/L dan daftar alokasi TKDD tahun 2022 ini untuk melanjutkan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Oleh sebab itu, pihaknya juga meminta kepada seluruh satker untuk segera menyiapkan langkah-langkah pelaksanaan anggaran tahun 2022 agar dapat dilaksanakan segera di awal tahun sehingga kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2022 dapat semakin berkualitas sesuai dengan capaian output yang telah ditetapkan.

”Dengan terbitnya DIPA dan Daftar Alokasi TKDD Tahun 2022, diharapkan satker di wilayah kerja KPPN Banyuwangi dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi  terus meningkatkan sinergi lintas sektoral dan menjalin koordinasi serta komunikasi yang lebih intensif lagi guna mewujudkan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang diharapkan,” kata Biworo.

Dalam kegiatan ini, KPPN Banyuwangi juga memberikan penghargaan Kinerja Pelaksanaan APBN Terbaik selama tahun 2021 di lingkup pembayaran KPPN Banyuwangi (lihat grafis) dan penandatanganan pakta integritas. 

BANYUWANGI – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banyuwangi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2022 kepada 46 satuan kerja (satker) di lingkup pembayaran KPPN Banyuwangi dengan nilai total Rp 762.082.959.000.

Penyerahan DIPA oleh Kepala KPPN kepada 46 satuan kerja tersebut diawali dengan acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2022 secara virtual oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama 38 kabupaten/kota se-Jatim pada hari Kamis (9/12) di Gedung Grahadi Surabaya. Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2022 untuk Kabupaten Banyuwangi dengan nilai total Rp 2.277.635.020.000, namun untuk penyalurannya tidak semua dilakukan melalui KPPN Banyuwangi.

Khofifah mengatakan, dengan diserahkannya dana itu kegiatan-kegiatan mulai dapat dilaksanakan. Sehingga diharapkan pada Januari mendatang tidak ada kegiatan yang sudah diadakan terjadi pengunduran. ”Kita berharap setiap satuan kerja sudah melakukan kegiatan ini dengan baik, dan kita berharap anggaran ini menjadi stimulus atau trigger pergerakan ekonomi,” kata Khofifah.

Khofifah menyebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan kepada gubernur dan seluruh kepala daerah terkait penggunaan DIPA dan TKDD, agar pemerintah daerah benar-benar menggunakan alokasi TKDD tahun 2022 dengan baik. ”Sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraaan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Khofifah, Presiden juga berpesan agar ada percepatan belanja di daerah. ”Anggaran belanja segera digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pesan Bapak Presiden tidak boleh menumpuk di perbankan,” katanya kemarin.

Sesuai pesan Presiden, Gubernur Khofifah mengharapkan dana desa dioptimalkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, program BLT Desa, dan program prioritas yang lainnya agar tetap dilanjutkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

”Selain hal tersebut, Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita ini masih harus berjuang bersama untuk menangani Covid-19 serta pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga good governance transparansi dan akuntabilitas,” tambahnya.

Lebih lanjut Khofifah mengatakan, alokasi DIPA dan TKDD tahun 2022 merupakan stimulus dari pusat yang merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan pembangunan agar tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat kualitas secara kolaboratif untuk memulihkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

”Dengan tambahan stimulus tersebut, maka untuk tahun 2022 upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mempercepat pemulihan ekonomi penanganan kemiskinan, penanganan pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar mantan Menteri Sosial ini.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jatim Taukhid berharap agar realisasi belanja dapat segera dilaksanakan. Bahkan, pengadaan barang dan jasa bisa mulai dilakukan saat ini. Sehingga pada 1 Januari bisa langsung dilaksanakan. ”Evaluasi bagi pemerintah daerah khususnya adalah DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik. Dengan pagu yang sekarang sudah diberikan, segera membuat rencana kerja kemudian segera menyiapkan kontraknya,” ujar Taukhid.

Sementara itu Kepala KPPN Banyuwangi Biworo Hariwidjaja mengatakan, DIPA K/L dan daftar alokasi TKDD tahun 2022 ini untuk melanjutkan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Oleh sebab itu, pihaknya juga meminta kepada seluruh satker untuk segera menyiapkan langkah-langkah pelaksanaan anggaran tahun 2022 agar dapat dilaksanakan segera di awal tahun sehingga kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2022 dapat semakin berkualitas sesuai dengan capaian output yang telah ditetapkan.

”Dengan terbitnya DIPA dan Daftar Alokasi TKDD Tahun 2022, diharapkan satker di wilayah kerja KPPN Banyuwangi dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi  terus meningkatkan sinergi lintas sektoral dan menjalin koordinasi serta komunikasi yang lebih intensif lagi guna mewujudkan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang diharapkan,” kata Biworo.

Dalam kegiatan ini, KPPN Banyuwangi juga memberikan penghargaan Kinerja Pelaksanaan APBN Terbaik selama tahun 2021 di lingkup pembayaran KPPN Banyuwangi (lihat grafis) dan penandatanganan pakta integritas. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/